Penikmat Kopi Senja
1 tahun lalu · 236 view · 3 menit baca · Politik 66892_24224.jpg
islampos.com

Gubernur Indonesia

Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, keseleo lidah saat jumpa pers permohonan maaf atas insiden penyerahan Piala Presiden 2018. Ara menyebut jabatan 'Gubernur DKI Jakarta' menjadi 'Gubernur Indonesia'.

Ada beberapa penafsiran terkait ucapan Ara tersebut. Ada yang menganggap hal itu sinyal Anies bakal menjadi Presiden pada 2019, satu hal menarik tentunya. 

Namun, ucapan Ara bisa jadi benar adanya. Indonesia saat ini ibarat negara bagian dari sebuah negara induk. Indonesia hanya merdeka secara de jure namun di bawah pengaruh negara lain.

Mochtar Naim (2011) dalam artikelnya menulis; 'jurang menganga antara 95 persen penduduk yang merupakan rakyat asli, pribumi—yang sejak semula hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan terbelakang—dan penyertaan sekitar 5 persen dari ekonomi nasional yang ”bergedumpuk” di sektor nonformal. 

Sementara 5 persen lainnya—umumnya nonpribumi—menguasai 95 persen kekayaan ekonomi negeri ini: dari hulu sampai ke muara, di darat, laut, dan bahkan udara di negara kepulauan terbesar di dunia ini'.

Ucapan Ara tentu sangat cocok dengan pernyataan Mochtar Naim. Indonesia ibarat sebuah Propinsi atau negara bagian dari sebuah negara induk. De jure Indonesia memang negara sendiri, namun secara de facto tidak. 

Setidaknya bila kita saksikan kesenjangan ekonomi antara pribumi dan pendatang serta Asing melalui korporatnya yang menguasai sumber daya alam Indonesia.

Selama ini kita semua tahu bahwa triumvirat kapitalis multinasional dan konglomerat nonpribumi di bawah lindungan elite penguasa negara yang pribumi inilah yang menggelindingkan ekonomi Indonesia. 

Tanah pusaka adat diambil alih oleh negara kemudian tanah itu diserahkan berupa hak guna usaha, yang bisa diperpanjang setelah 30 tahun, ke kapitalis mancanegara dan konglomerat. Dengan dalil pasal 33 UUD 45 yang penafsirannya negara-sentris, satu demi satu tanah milik rakyat dikuasa negara untuk Asing.

'Gubernur Indonesia' saat ini, Jokowi dan wakilnya, tidak bisa berbuat banyak. Bahkan Jokowi sepertinya sudah menyerah dengan pernyataan terakhirnya terkait sumber daya alam kita. Jokowi ingin kita tidak perlu membanggakan sumber daya alam kita. 

Jika SDA dikuasai Asing dan negara gagal mengambil alih, tentu saja wajar kita tak bangga pada SDA dan pemerintah kita. Namun, bila negara mau mencontoh Jepang, Korea, China bahkan Malaysia soal SDA, kita tentu bangga.

Mereka negara-negara yang bangga akan SDA-nya dan pihak asing yang ingin mengelola SDA mereka harus patuh pada aturan. Mereka telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri bukan menjadi tamu di negeri sendiri. 

Pernyataan Ara barangkali bersumber dari kenyataan bahwa Indonesia ibarat sebuah propinsi bagi korporat asing maupun negara yang selama ini memberi pinjaman kepada Indonesia.

Ara benar soal 'Gubernur Indonesia, namun salah menyebut nama Gubernur saat ini, yaitu Jokowi bukan Anies Baswedan. Ara hanya mengatakan apa yang selama ini ia pikirkan, Indonesia ibarat sebuah Propinsi atau negara bagian yang dikepalai Gubernur dan kebijakan makro selalu harus ikut aturan negara induk. 

Bahkan amandemen UUD 45 tak luput dari hal itu. Hingga suatu hari Ketua DPR saat itu pernah protes adanya lembaga asing yang berkantor di gedung parlemen kita.

Penafsiran kedua terkait ucapan Ara, barangkali ia terpengaruh ucapan SBY yang mengatakan bahwa pilkada DKI Jakarta merupakan pilkada rasa pilpres. Benar bahwa seluruh komponen elite ikut terlibat dalam pilkada DKI Jakarta bahkan pengerahan kader daerah pun dilakukan partai pengusung pada putaran kedua. 

Media internasional bahkan ikut terbawa pesona pilkada DKI Jakarta, memang benar bahwa pilkada DKI Jakarta rasa pilpres. Ahok menjadi fokus media-media internasional saat itu, terkait pernyataannya di kepulauan seribu.

Kita ketahui bersama, pilkada DKI Jakarta juga didahului aksi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jutaan umat Islam hadir ke Jakarta. Walau bukan karena pilkada, akan tetapi ada yang mengaitkannya dengan pilkada.

Semua pimpinan parpol ikut terlibat dalam pilkada DKI Jakarta. Bahkan beberapa parpol mengalami perpecahan karena beda pilihan dalam pilkada DKI Jakarta (2017).

Bang Ara barangkali menganggap pilkada DKI sama dengan pilpres 2014. Bang Ara barangkali salah satu "korban" pilpres 2014 sebagaimana kebanyakan politisi kita yang belum bisa moved on. Namun, satu hal yang patut diapresiasi ialah sikap bang Ara yang mau mengakui kesalahan.

Semoga saja penghadangan Anies memang kesalahan tekhnis bukan bernuansa politis. Bukan pula karena basis PDIP kalah dari persija. Sepakbola kita memang telah lama diracuni politisi. Banyak skandal terjadi di dalam persepakbolaan Indonesia. 

Apapun argumen Ara, PSSI harus tegas dan bersikap profesional. PSSI harus benar-benar independen. Kalangan parpol sebaiknya jangan ada di dalam tubuh PSSI. Sepakbola Indonesia harus bebas dari trik politisi.

Dari kedua penafsiran itu, barangkali Ara akan membantah. Namun, ucapan seorang elite memang pantas menjadi bahan debat netizen. Apalagi piala presiden bisa menjadi piala gubernur Indonesia bila negeri terus membiarkan korporat asing menguasai SDA kita.