Saar ini hampir seluruh kementerian yang terkait dalam pelaksanaan program rehabilitasi narkoba sedang menyusun sebuah grand design program rehabilitasi nasional. Kegiatan ini difasilitasi oleh Kementerian Koordinator PMK berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dll.

Sampai saat tulisan ini diturunkan, proses penyusunan grand design rehabilitasi masih sampai tahap penggalian informasi melalui penilaian kebutuhan dengan mengambil data melalui FGD di 5 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur).

Rencananya, grand design ini akan diusulkan untuk dibentuk menjadi sebuah Peraturan Presiden dengan harapan dapat memayungi seluruh Kementerian terkait. Dari pelaksanaan FGD di salah satu provinsi terdapat permasalahan yang dicetuskan oleh seluruh peserta dari instabsi di level Provinsi yang penulis garis bawahi antara lain: Pertama, birokrasi dan koordinasi yang memakan waktu/biaya. Kedua, tidak adanya satu alur yang jelas dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba karena dinilai setiap instansi memiliki kewenangannya masing-masing. 

Permasalahan-permasalahan tersebut masih merupakan sebagian kecil dari permasalahan yang diutarakan oleh peserta FGD. Terlihat nuansa pesimisme dari tataran pelaksana mengenai perbaikan yang akan dilakukan dalam bidang rehabilitasi, di mana hal ini ditangkap dari beberapa pernyataan peserta agar apapun program dan kebijakan yang ditetapkan oleh nasional bersifat implementatif dan realistis dengan situasi di Indonesia. Bukan hanya wacana.

Karena faktanya, situasi penyalahgunaan narkoba dinilai semakin memburuk. Sekali lagi, perlu ditekankan pertanyaan yang mendasar: apakah grand design program rehabilitasi dapat menjadi titik terang pelaksanaan rehabilitasi atau hanya wacana biasa yang hangat di awal dan hilang kemudian bak ditelan bumi? Wallahualam