Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan saya sebelumnya. Di sini, saya akan membawa diskusi pada tahap yang lebih mendalam. Sekali lagi, tulisan ini menurut saya penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia.

Pertanyaan penting, “apakah nilai gotong royong itu menghambat pembangunan?” Koentjaraningrat menjelaskan bahwa dalam gotong royong, setidaknya terkandung empat konsep dasar, yakni:

1) Saling membutuhkan antara sesama. Artinya kita memahami bahwa kita tidak hidup sendiri, kita berada diantara komunitas masyarakat dan alam. Di dalamnya, manusia dan komunitasnya merealisasikan diri dengan berkorporasi;

2) dengan demikian, sesama manusia pada hakikatnya saling tergantung satu dengan yang lain; 

3) karena itu, ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya, dan terdorong oleh jiwa sama-rata-sama-rasa;

4) terakhir, selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, bertindak secara bersama dalam komunitas, dan terdorong oleh jiwa sama-tinggi-sama-rendah.

Keempat poin tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana gotong-royong merepresentasikan nilai-nilai kebersamaan sebagai komunitas masyarakat politik.

Telaah Empat Konsep dasar Gotong-Royong

Dalam hal ini, hubungan kemasyarakatan dapat kita artikan dalam pengertian politik menurut Aristoteles, yakni relasi yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup bersama.

Pada nilai pertama, misalnya, berpangkal intensi manusia dengan realitas di luarnya, alam semesta dan kelompok masyarakat. Di sini, manusia Indonesia dikenalkan dengan konsep nasib, ialah menerima dirinya sebagai serpihan kecil saja dari makrokosmos.

Hal semacam itu berbeda dengan rasionalitas umum masyarakat barat modern, di mana subyektivitas individu berdasarkan rasio merupakan cara untuk memahami dunia. 

Terdapat perbedaan yang kontras akan cara pandang Barat dan Timur, yakni masyarakat kita terbiasa dengan cara berpikir “menerima” alih-alih “mengeksplorasi” atau “menaklukan” dunia.

Cara pandang tersebut nampak jelas dalam tradisi filsafat timur, misalnya di Tiongkok dengan aliran Taoisme dan Konfusianisme yang mengajarkan keharmonisan manusia (mikrokosmos) dan alam (makrokosmos).

Sedangkan perspektif barat yang menekankan pada manusia sebagai pusat dapat kita lihat dari pemikiran para filsuf modern seperti Descartes, Thomas Hobbes, Francis Bacon, dan seterusnya.

Secara khusus, mereka memandang akal budi sebagai keunggulan manusia yang membedakannya dengan makhluk hidup lainnya, atau antroposentrisme –manusia sebagai pusat.   

Nilai kedua, menunjukkan ketergantungan dengan saling menjaga sesama. Mentalitas ini mengajak kita untuk saling membantu ketika masyarakat terkena musibah, lebih-lebih orang terdekat. Dalam suasana seperti ini, tidak ada tempat untuk perasaan tertinggal dan terisolasi.

Nilai ketiga, menekankan dengan norma yang meresap ke dalam tindakan dan perbuatan individu. Misalnya adalah ketika berbagi kepada tetangga sebuah makanan atau hasil bumi, memberi bingkisan untuk tetangga saat kembali dari perjalanan jauh, dan seterusnya.

Akhirnya nilai tersebut menjadi latar belakang segala aktivitas tolong-menolong dalam pertanian, rukun tetangga, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat desa.

Nilai keempat, di mana Koentjaraningkat melihat konsep ini telah mengakar dalam pikiran banyak orang, ialah konsep sama-tinggi-sama-rendah. Ia menyorot secara pesimis konsep ini, karena cendrung mencegah bakat dan keistimewaan individu untuk berkembang dan menonjol atas yang lain.

Dampaknya ialah mempersempit kesempatan berdemokrasi dalam skala struktural pemerintahan, di mana sistem kekerabatan lebih diutamakan. Demokrasi kita, akhirnya, hanya berada pada fungsi dan ruang lingkup terbatas.

Sampai sekarang, kita bisa melihat fenomena prinsip kekerabatan ini masih melekat erat, misalnya, pada sistem pemerintahan desa. Atau pada taraf pekerjaan, di mana akses ‘orang dalam’ kerap kali menjadi persyaratan utama alih-alih kemampuan (soft-skill) yang dimiliki  seseorang.

Juga, ketika prinsip-prinsip ikatan suku, marga, dadia, dst. lebih diutamakan, tentu saja akan mematikan prinsip-prinsip dasar lain yang terkandung dalam makna gotong-royong. 

Karena itu, konsep sama-tinggi-sama-rendah –meskipun termasuk nilai dasar dalam gotong-royong—adalah buruk secara moral karena ditumpangi nilai budaya lain, sehingga orientasinya bersifat vertikal ke atas –melahirkan relasi kuasa—, ke pembesar-pembesar yang berpangkat tinggi, senior, dan sebagainya.

Bagi Koentjaranigrat, apabila nilai gotong-royong hendak diserap ke dalam nilai-nilai pembangunan, tidak keseluruhan dari keempat nilai yang disebutkan di awal dapat diterpkan.

Ketika gotong-royong diartikan sebagai aktivitas tolong-menolong dan sistem tukar-menukar tenaga antara petani, tetangga, kerabat, dan masyarakat desa kecil, maka gotong-royong tidak ada sangkut paut dan menjadi penghambat proses pembangunan.

Di sini, gotong-royong berkaitan dengan norma, seperti sopan-santun, yang bisa saja mengalami perubahan sewaktu-waktu seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, terutama di desa.

Poin inilah yang penulis singgung di tulisan sebelumnya, di mana penulis merasa khawatir jika gotong-royong terganti dengan nilai kompetitif a la pekerja industri modern.

Kemudian, apabila yang dimaksud gotong-royong itu berkaitan dengan kerja bakti, maka mungkin akan menunjang pembangunan. Persoalannya, bagi Koentjaraningrat, nilai ini tidak sesuai lagi dengan etik zaman sekarang.

Bisa jadi, kerja bakti sebenarnya merupakan cara pembangunan dengan menjadikan masyarakat sebagai komoditas belaka, yang siap dieksploitasi demi meningkatkan produktivitas pasar.

Hal ini karena membangun berdasarkan gotong royong kerja bakti itu, sebenarnya adalah membangun dengan mengeksploitasi harga murah (menjadi berbau feudal dan kolonial)”, (Koentjaraningrat, 2015:73-74).


Karena itu, kesukarelaan dan kebermanfaatan bersama harus dianggap bernilai oleh masyarakat terlebih dahulu, baru bisa dikatakan kerja bakti. Jika tidak demikian, gotong royong sama saja dengan perbudakan seperti di era kolonialisasi.

Dari keempat penjelasan itu, gotong royong bagi Koantjaraningrat tidaklah menghambat pembangunan kecuali tema kedua apabila kita terlampau bergantung pada nasib, dan tema keempat prinsip sama-tinggi-sama-rendah.

Pada akhirnya apa nilai yang dapat kita petik dari gotong-royong adalah semangatnya. Semangat yang didasari oleh kesadaran internal diri atas dunia sekitar. Kesadaran ini penting, lebih-lebih di masa sekarang saat nilai individualistik-kompetitif membuat individu terisolasi dari diri dan dunianya.

Pembangunan ialah persoalan kompleks, yang melibatkan hanya aspek ekonomi dan melupakan aspek lain utamanya kemanusiaan. Semangat gotong-royong memberi kita kesempatan eksis sebagai komunitas di ruang publik, berelasi, dan memberi perubahan.