Tulisan ini mendiskusikan pemikiran dari Koentjaraningrat, mengenai budaya gotong royong sebagai mental pembangunan Indonesia. Saya akan memulai tulisan dengan persoalan modernisasi dan kemiskinan, serta kaitan antara keduanya.

Mengingat budaya gotong royong yang nampaknya semakin memudar, saya rasa ide tulisan ini perlu dijadikan bahan refleksi, guna menyorot kembali makna eksistensi budaya bagi kita di masa sekarang.

Kita tentu merasakan sendiri bagaimana atmosfer di daerah urban semakin berubah tergerus arus modernisasi, industrialisasi, dan kompetisi. Dan kini, budaya gotong royong perlahan-lahan ditinggalkan.

Arief Budiman (1941-2020), dalam bukunya berjudul Kebebasan, Negara, dan Pembangunan, mengatakan bahwa konteks historis dan kebudayaan harus dilibatkan dalam upaya menggagas ide ‘pembangunan negara’.

Arief Budiman hendak mengkritik teori modernisasi yang berpotensi besar menggeser beragam paradigma dan dasar kebudayaan di Indonesia. Teori moderniasasi, menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang menuju masyarakat modern.

Teori modernisasi, menurut Arief, merupakan gaya pembangunan yang sesuai dengan konteks berbudaya di Barat (Eropa), namun sukar diimplementasikan begitu saja di Indonesia. Adapun teori ini berfokus pada proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik dan budaya.

Kesadaran Modern

Apakah modern merujuk pada fase atau zaman tertentu? Iya, tetapi tidak selamanya begitu. Modern berasal dari kata latin, ‘moderna’ yang artinya sekarang, baru, atau ‘saat kini’ (Jerman: Jetztzeit).

Jika kita merujuk pada sebuah zaman, penyebutan kata modern menurut para ahli tertuju pada tahun 1500-an, yang ditandai dengan kemunculan renaissance (kelahiran kembali) di Eropa.

Namun di sisi lain, modern juga berkaitan dengan kesadaran akan kebaharuan (Inggris: newness), perasaan yang terhubung dengan masa kini.

Selanjutnya, orang-orang Eropa menerjemahkan semangat modern ke dalam berbagai pemahaman, diantaranya  pemahaman sosiologis ataupun ekonomis, yang ditandai dengan tumbuhnya sains, teknik, dan ekonomi kapitalis.

Kembali kepada gagasan Arief Budimaman, pemahaman-pemahaman secara sosiologis ataupun ekonomis inilah yang tidak bisa diserap begitu saja untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Indonesia, dan negara-negara non-Barat pada umumnya mempunya lokal wisdom dengan nilai-nilai yang lahir dari hasil interaksi manusia-manusia  di dalamnya, demikian juga dengan nilai-nilai yang berasal dari Eropa tidak terlepas dari hasil interaksi sosial mereka.

Karena itu, tidak tepat apabila kita melirik Barat seutuhnya sebagai standar ideal karena konteks berkehidupan dan berbudaya kita yang berbeda. Kita tidak perlu terseret ke dalam jangkar “eurosentrisme” terus-menerus, lalu mengkerdilkan semangat perubahan yang lahir dari hasil interaksi kita sendiri.

Di Barat semangat modernisme tumbuh dari beragam pemikiran sastra dan filsafat, dan mencapai puncaknya pada masa Aufklarung (pencerahan), yang dimotori oleh Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel.

Di sini, semangat tersebut melahirkan ide mengenai universalisme, ide yang kemudian hari oleh para pemikir Mazhab Frankfurt dan Postmodern anggap sebagai proyek modern yang belum usai ataupun gagal.

Kemiskinan dan Negara-Negara Non-Barat

Kemiskinan menjadi salah satu indikator suksesnya pembangunan suatu negara. Teori modernisasi melihat bahwa faktor internal adalah penyebab utama terjadinya kemandegan suatu bangsa.

Namun, Koentjningrat melihat bahwa faktor-faktor eksternal, jika ditilik lebih jauh, seperti hegemoni Barat –negara-negara adidaya yang menguasai sektor ekonomi- turut menyumbang dampak pada kejatuhan negara-negara non-Barat pada kemiskinan.

Di sini, ide-ide universalitas dan pengaruhnya terhadap pembangunan cendrung terjadi di negara-negara bekas jajahan Barat, negara-negara dunia ketiga yang menjadi korban kolonialisasi dan imperialisasi.

Kini, dua bentuk penjajahan tersebut masih berlanjut dalam bentuk yang lain: soft power, dengan memanfaatkan cara-cara yang lebih halus: kebudayaan, termasuk di dalamnya ialah sains, teknologi, ekonomi, dan seterusnya –tidak lagi mengandalkan jalur militer.

Hegemoni kultural (cultural hegemony), menurut Antonio Gramschi merujuk pada dominasi yang dilangsungkan melalui ideologi atau budaya. Hegemoni masuk melalui ruang-ruang institusi yang dapat mempengaruhi nilai, norma, ide, ekspektasi, cara pandang, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

Dalam skala global, hegemoni kultural termanifestasi dengan adanya relasi yang tidak seimbang, di mana terdapat satu negara atau kelompok negara tergantung kepada negara atau kelompok negara lain.

Artinya terdapat relasi kuasa, di mana negara-negara dunia ketiga harus patuh pada preferensi apa saja yang ditawarkan oleh negara-negara adidaya. Kekuasaan tersebut berpengaruh pada perubahan-perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang secara tidak disadari membuat kita tertuju pada keinginan ‘menjadi barat’.

Modernisasi tidak selalu melalui proses serupa seperti yang terjadi di Barat. Contohnya adalah Jepang. Mereka memadukan budaya tradisional mereka dengan budaya barat dengan maksud agar mereka tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.

Namun, mereka juga tetap menjaga dan mempertahankan nilai-nilai penting yang teradapat pada budaya tradisonal mereka. Mereka mengadopsi nilai baik dari Barat tetapi tidak mau menjadi Barat (Tonny, 2012: hlm.5). Gaya pembangunan yang patut diambil nilainya.

Nilai-Nilai Kita

Nilai berkaitan dengan pengalaman hidup, dan memungkinkan kita untuk mengalami waktu sekarang. Nilai berfungsi untuk menginterpretasikan pengalaman kita secara sadar dan eksplisit.

Agama, mitos, kesusastraan, prinsip-prinsip moral, undang-undang, dan sebagainya mengungkapkan secara eksplisit interpretasi-interpretasi kita sebagai makhluk sosial. 

Termasuk gotong-royong, merupakan ungkapan dari interaksi dan interpretasi pengalaman hidup bersama.  Konsep gotong-royong erat kaitannya dengan kehidupan kita sebagai petani dalam masyarakat agraris.

Darimana istilah gotong royong berasal memiliki banyak interpretasi, namun istilah ini pertama kali tampak dalam bentuk tulisan karangan-karangan tentang hukum adat dan aspek-aspek sosial dari pertanian, terutama di Jawa Timur.

Masyarakat pedesaan di Jawa umumnya bergotong-royong untuk bercocok tanam. Mereka mengerahkan tenaga tambahan untuk membantu mempersiapkan sawah dengan mencangkul, membajak, menggaru, dan sebagainya (Koentjaningrat, 2002:62-68).

Gotong royong juga dilakukan dalam bentuk aktivitas yang lain, seperti: aktivititas tolong-meonolong antara tetangga untuk beragam pekerjaan kecil disekitar rumah, tolong menolong antara kerabat untuk menyelenggarakan acara, dan aktivitas spontan tanpa pamrih ketika penduduk terkena bencana.

Selain itu, gotong-royong sering disebut sebagai kerja bakti, ialah aktivitas pengerahan tenaga untuk menyelenggarakan proyek yang bermanfaat untuk umum. Sistem ini berasal dari zaman kerajaan-kerajaan kuno, di mana rakyat dikerahkan untuk berkerja tanpa bayaran dalam proyek-proyek pembangunan bagi raja, agama, dst.

Pada zaman kolonialisasi, sistem ini dipakai untuk memperoleh tenaga bagi proyek-proyek pemerintah kolonial, dan paska merdeka digunakan secara leluasa dalam pembangunan. Bahkan, sejak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terbentuk, gotong royong menjadi untur penting dalam rangkaian prinsi-prinsip dasar negara kita.

Gotong-royong adalah nilai kita bersama, di mana setiap orang melibatkan dirinya secara sukarela baik untuk mencapai mufakat (misal: keputusan dalam rapat-rapat desa) dan  pembangunan. Hanya saja, hal ini akan efektif apabila diterapkan di desa-desa, yang lingkup masyarakat dan geografisnya terbilang kecil dan kesadaran hidup bersama masih cukup tinggi.

Sedangkan di perkotaan, gotong-royong sudah semakin jarang terjadi. Lantas, bagaimana dengan skala pembangunan nasional, apakah gotong royong berpengaruh besar? Diskusi mengenai ini akan kita bahas di tulisan saya selanjutnya