Sebentar lagi kita akan memasuki pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah. Penting untuk kita terlibat dalam pesta demokrasi ini, karena keterlibatan kita menentukan  pemimpin yang akan memimpin dan mengarahkan kehidupan kita kepada kesejahteraan di segala bidang kehidupan. 

Selain itu, semakin meluasnya partispasi masyarakat dalam pesta demokrasi mengindikasikan semakin berkembangnya pula demokratisasi negara kita tercinta.

Akan tetapi, partisipasi kita dalam pemilu dihadapkan dengan fenomena Golput atau golongan putih. Bagi penulis, fenomena golput mesti disikapi dengan serius karena hal ini berkaitan langsung dengan sukses tidaknya proses demokrasi yang sedang dijalankan negara kita. 

Tulisan ini hendak melihat fenomena golput dan bagaimana kita menyikapi fenomena ini secara bijaksana sebagai mahkluk politis yang lahir, hidup dalam alam demokrasi dan berjuang mewujudkan sebuah proses demokrasi yang bermartabat dan manusiawi.

Fenomena Golput

Istilah Golput di Indonesia pertama kali muncul menjelang Pemilu tahun 1970-an. Istilah ini muncul dari golongan muda terutama mahasiswa yang bertekad memboikot Pemilu karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan Pemilu secara demokratis. 

Mereka menilai kebebasan (civil liberties) dalam Pemilu yang merupakan prasyarat bagi suatu Pemilu yang jujur dan adil tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menegaskan pandangan ini, mereka mengambil sikap untuk tidak mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab Golput, yakni: pertama, faktor administratif regulatif yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi seorang pemilih seperti ketiadaan kartu pemilih atau tidak mendapat undangan. 

Kedua, halangan teknis fisik yang berhubungan dengan ruang dan waktu seperti harus bekerja pada saat pemilihan atau kondisi sakit yang menghalangi. Ketiga alasan informasi tentang calon pemimpin, waktu dan tempat pemilihan yang tidak sampai ke pemilih. 

Keempat, pandangan skeptis idealis yang menaruh harapan tinggi terhadap proses Pilkada. Harapan yang dimaksudkan di sini adalah harapan terhadap partai politik untuk melahirkan kader yang layak menjadi pemimpin dan juga harapan terhadap pemimpin yang telah dipilih untuk bekerja sesuai amanat rakyat. 

Ketika proses dan hasil pemilu ternyata masih jauh dari harapan, Golput menjadi pilihan rasional yang tidak terelakkan. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa di era kebebasan berpendapat saat ini, keputusan untuk tidak memilih juga merupakan suatu pilihan rasional. Alasan Golput yang berhubungan dengan administrasi, teknis fisik dan kekurangan informasi sebenarnya bisa diatasi oleh para peyelenggara pemilu.

Persoalannya sekarang adalah apakah alasan skeptis idealis didasari sikap kritis atau malah sebaliknya merupakan eskpresi bentuk apatisme semata? Kalau berdasarkan alasan kritis, maka piilhan untuk menjadi golput mestinya dipertanggungjawabkan dengan langkah yang konstruktif dan tentunya transformatif. 

Aspek kritis dari alasan itu mesti nampak dalam tindakan kita misalnya dengan terang-terangan menyampaikan mosi tidak percaya ataukah membangun opini publik terhadap calon yang hendak akan menduduki pemerintahan tertentu.

Kalau seandainya para calon yang terlibat dalam kompetisi pemilu, berdasarkan hasil penyelidikan kita, memiliki jejak politis yang buruk maka di sini peran kritis menjadi golput sebagai bahan pertimbangan moral dapat dipertanggungjawabkan. 

Lain halnya pilihan golput atas dasar sikap apatis. Sebenarnya kalau ditelusuri sejarahnya, kemunculan awal gerakan menjadi golput pada dasarnya tidak bertujuan menumbuhkan sikap apatisme masyarakat terhadap politik. Pilihan orang untuk menjadi golput adalah pilihan yang lahir dari kegetiran dan kegalaun pribadi akan mekanisme demokrasi yang tidak sesuai hati nurani publik.

Akan tetapi, penulis lebih banyak menduga bahwa sikap apatis kebanyakan menjadi pertimbangan dasar bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam pemilu. Asumsi ini kemudian memantik refleksi lebih lanjut, kalau pilihan golput memang didasarkan pada sikap apatisme masyarakat maka kita seharusnya mesti memikirkan ulang nasib demokrasi kita. 

Pemerintah dan tentunya rakyat sebagai pemilik kedaulatan mestinya bertanya kembali kenapa sikap apatisme politik ini lahir dan bertumbuh di tengah usaha kita menuju konsolidasi demokrasi (proses demokrasi).

Pertanyaan refleksi pertama ditujukan kepada kita semua. Kita mesti mempertanyakan sejauh mana minat dan partisipasi kita dalam demokrasi dan hal yang mendasar adalah apakah  pilihan menjadi golput masih kita sadari sebagai warisan kritis-moral para pejuang demokrasi pendahulu untuk memboikot penguasa yang saat itu represf dan korup? 

Kita juga memikirkan apakah pilihan golput kita konstruktif dalam memunculkan solusi bersama untuk perkembangan demokrasi? 

Pertanyaan reflektif lain juga ditunjukan kepada pemerintah, sudah sejauh mana pemerintah melihat bentuk golput apatis ini menjadi cermin untuk ambil langkah bagi perubahan mekanisme dan langkah yang menginspirasi tobat politik bagi pemerintah atau para kompetitor dalam pemilu demi melahirkan mekanisme politik  demokrasi yang lebih baik memihak kepentingan masyarakat?

Bagi saya, fenomena golput apatis memang patutnya disesali keberadaanya, namun keberadaan mereka juga menjadi sumber refleksi untuk memacu proses pemilu yang lebih baik ke depan dan lebih dari itu mengembangkan demokrasidari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Golput: Autokritik dalam Demokrasi

Saat ini kita memasuki tahun politik. Berhadapan dengan berkembangnya fenomena golput ini apa yang harus kita buat. Tentu semua kita bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu demi kemajuan demokrasi. 

Pemerintah dan rakyat mesti bersinergis dan menjalankan perannya masing-masing demi berjalanya pemilu sebagai kesempatan untuk. Terhadap munculnya golput, semua pihak mestinya autokritik agar tahun politik 2019 dapat menjadi saat refleksi mewujudkan pemilu yang bukannya bebas dan jujur dan adil tapi juga ramai dengan partisipasi yang menyeluruh dari rakyat.

Orang bisa saja memilih golput, itu hal biasa dan praksis adalah bagian haknya sebagai pribadi, namun kita juga ingat bahwa golput-apalagi golput yang didasarkan sikap apatis- tidak diharapkan terus meningkat jumlahnya dalam setiap penyelenggaran pemilu.  

Kita hidup dalam satu intitusi yang bernama negara dan kita diikat oleh institusi itu dan idealnya menjalani pelbagai kewajiban ataupun hak yang seharusnya kita jalankan. 

Kalaupun memilih golput, paling tidak bahwa pilihan kita mesti didasarkan sikap kritis yang konstruktif bagi perkembangan demokrasi yang pada akhirnya mendorong sebanyak mungkin partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin berintegrasi dan mampu menginspirasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Pemilu sebagai program wajib institusi negara idealnya kita tanggapi secara serius dengan menggunakan hak pilih kita. Hak pilih itu harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan rasionable (wajar) atas calon yang akan menjabat dalam pemerintahan.  

Arief Budiman mengatakan bahwa pilihan menjadi golput yang kritis sebenarnya bantu loncatan bagi kita untuk melangkah menuju demokrasi  yang lebih konstruktif serentak mendidik rakyat itu sendiri untuk menjadi konstituen, yang bukan hanya rasional tapi juga reasonable (dapat mempertanggung jawabkan secara etis-moral) pilihannya dalam pemilu. 

Karena itu, untuk sampai pada ideal kita, kita mesti mulai meninggalkan Golput atas dasar sikap apatis, karena sikap apatis  itu sendiri merupakan pengingkaran atas hakikat diri kita sebagai mahkluk politis yang seharusnya terlibat dalam proses demokrasi.

Pada akhirnya, penting untuk kita sadari bahwa terlibat dalam pemilu dan pilihan untuk menjadi pemilih yang rasional dan kritis terhadap kapasitas calon pemimpin adalah aksi heroik menyelamatkan daerah ini dari para pemimpin yang berhasrat untuk korupsi. 

Memilih dalam pemilu adalah kontribusi terbesar kita dalam memajukan negara, dan merealisasikan ide cemerlang kita demi berlangsung demokrasi yang demokratis. Dengan demikian kita tidak hanya berteori atau berimajinasi tentang pemimpin yang ideal untuk Indonesia tapi lebih dari itu kita diharapkan menerjemahkan ideal itu dalam tindakan memilih pemimpin yang bisa membawa proses demokrasi menjadi lebih baik, bermartabat serta manusiawi.