Saat ini Indonesia sedang menyongsong gelaran politik terbesar, yaitu Pemilu.

Pemilu kali ini dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia, karena pada Pemilu 2019 ini Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) diadakan secara bersamaan.

Perkembangan teknologi menyumbang peranan penting pada event lima tahunan kali ini. Kemudahan akses informasi mempermudah masyarakat menjangkau hal-hal terkait dengan bahasan politik.

Terutama, hampir setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat memiliki media sosial. Dengan bebagai platform, media sosial menjadi tempat strategis baik bagi kontestan politik maupun masyarakat berinteraksi dalam bahasan-bahasan politis.

Kemudahan tersebut seharunya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengenal lebih jauh para kontestan pemilu, mulai dari profil hinga visi dan misi mereka. Untuk kemudian menjadi acuan dalam memilih, atau juga tidak memilih (Golput).

Penulis akan mencoba membahas sedikit lebih jauh terkait Golput ini.

Golput atau Golongan Putih pada awalnya merupakan bentuk protes mahasiswa pada Pemilu 1971, pemilu pertama pada masa Orde Baru.

Tercetusnya gerakan Golput pada pemilu 1971diantaranya adalah kekecewaan terhadap proses pemilu.

Angka Golput di Indonesia cenderung meningkat pada setiap Pemilu. Meskipun pada Pemilu 2014 angka Golput menurun menjadi sekitar 24%, angka tersebut termasuk tinggi.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan para kontestan pemilu, untuk mengevaluasi hal yang salah pada sistem pemerintahan dan proses pesta demokrasi kita.

Lalu, apakah Golput adalah hal yang salah?

Dalam perspektif hukum, dalam UU Pemilu tidak ada klausul yang menyatakan bahwa rakyat wajib memilih. Melainkan, memilih adalah Hak - ini berarti bahwa tidak ada kesalahan secara hukum untuk memilih Golput.

Namun, muncul kalimat "pemilu bukan memilih yang terbaik, tapi menghindari yang terburuk berkuasa." 

Sebagian dari kita mungkin setuju dengan kalimat tersebut. Namun, mari kita coba kaji lagi. Ketika kita dihadapkan kepada pilihan yang sama "buruk," memilih atau tidak memilih adalah hal yang sama, atau tidak memilih adalah alternatif lebih baik.

Terutama, pada Pemilu 2019 ini salah satu kontestan Pilpres adalah petahana. Artinya, Golput sebagai bentuk protes terhadap pemerintah sangat relevan. Apalagi, jika kita menganggap kontestan pesaing juga tak menawarkan solusi yang konkret.

Selain sebagai kritik pada pemerintahan yang sedang berlangsung, Golput juga dapat dilakukan sebagai kritik terhadap proses demokrasi (Pemilu) saat ini. 

Kita sama mengetahui, saat ini cara-cara yang disuguhkan para kontestan pemilu untuk mendulang suara mulai menjauhi norma-norma kemasyarakatan Indonesia itu sendiri yang Notabene Beradat, Ramah-tamah, gotong royong, dll.

Kita disajikan kampanye yang tidak sedikit mengandung SARA, memecah belah, bahkan lebih jauh memicu Disintegrasi.

Maka dari itu, Golput dapat menjadi bentuk protes pada banyak hal yang terjadi saat ini.

Sepanjang Golput dilakukan dengan alasan seperti yang telah penulis uraikan diatas, maka tidak ada yang salah dengan Golput.

Golput menjadi salah ketika dilakukan atas dasar sikap apatis. Meskipun, sikap apatis ini timbul dari degradasi kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem politik.

Memilih Golput karena apatis berarti melakukan pembiaran, atas segala bentuk penyimpangan dalam tata negara yang dilakukan pemerintah terpilih.

Selain itu,  perlu diperhatikan aturan main dalam Golput itu sendiri. Bahwa, Golput bukanlah tidak datang ke TPS sama sekali. Melainkan datang dan mencoblos bagian putih dari kertas suara, untuk menghindari penyalahgunaan apabila surat suara kosong.

Lebih jauh, memilih untuk tidak memilih berarti menyadari konsekuensi untuk secara konsisten mengawal dan mengontrol kebijakan dari pemerintahan - siapapun yang terpilih.

Memilih atau tidak memilih, kita sebagai rakyat yang akan menerima dampaknya. Jika memilih, bukan berarti harus fanatik, tidak memilih bukan berarti acuh tak acuh.

Pemilu hanyalah awal, pasca-pemilu jauh lebih penting bagi kita karena, setiap pemerintahan selalu ada kelebihan dan kekurangan.  Sehinga kita harus tetap konsisten mengawal dan mengontrol pemerintahan, sebab kedaulatan di tangan kita sebagai rakyat.

Akhir kata, penulis mengajak kita semua untuk menyambut hajatan lima tahunan kali ini dengan pikiran yang jernih, niat yang semata-mata untuk kepentingan bersama.

Salam.