Hari ini, parpol boleh saja bergonta ganti busana, bongkar pasang kandidat politisi yang dijagokan,  puter otak untuk koalisi dengan partai biru, hijau atau kuning. Tapi agaknya mereka harus ’tau diri’ bahwa hari ini tumbuh suburnya parpol tidak dibarengi dengan suburnya kepercayaan masyarakat. Usia parpol yang makin senja justru tidak menjamin semakin dewasanya aktivitas parpol. Ini yang menjadi sebab saya dari satu sekian anak muda lainnya menjadi pesimis dan anitipati terhadap partai politik.

Mengapa? Tumbuh suburnya parpol dalam konstelasi politik Indonesia hari ini, justru tidak dibarengi dengan meleknya partisipasi masyarakat. Mosi tidak percaya terhadap parpol beserta antek-anteknya berdampak pada pilihan untuk golput. Fenomena golongan putih bermula di era-70an dipicu oleh ketidakpuasaan mahasiswa terhadap undang-undang pemilu pertama yang dirancang oleh rezim Orde Baru.

Dalam konteks ini, golput sebagai gerakan moral untuk menyikapi situasi politik yang pengap dan kotor. Hingga hari ini golput marak terjadi. Fenomena golput tidak sekadar persoalan teknis dan catatan penyelenggaraan administrasi yang buruk. Golput menjadi gerakan protes karena rendahnya kepercayaan dan kepuasan rakyat terhadap elite politik dan para pemimpin, baik di eksekutif maupun legislatif.  

Parpol yang menjadi ruang lahirnya politisi tentu saja berhutang moral soal ini. Dari segala rutinitas parpol yang itu-itu saja memunculkan kejenuhan dari masyarakat untuk tidak ambil bagian dalam pemilu.  Tidak sedikit yang skeptis menilai parpol sekadar lahan bisnis, makelar politik, hingga  transaksi money politics.   

Ini berujung pada menurunnya tingkat voter turnout yang artinya angka golputnya meningkat. Golput has to be done as political awarness. Ini menunjukkan di tengah maraknya parpol berganti busana, justru pemilu tidak lagi dianggap cukup memberikan harapan untuk terjadinya perubahan keadaan.

Tak perlu heran, jika setiap putaran pemilu atau pilkada justru partai golongan putih-lah pemenangnya.  Kita tengok saja, pemilu 2004 dengan angka golput mencapai kisaran 27% dan meningkat di angka 27,7% di pilpres 2009 hingga mencapai kondisi terburuk di Pilpres 2014 kemarin dengan angka golput mencapai 29,8%.  

Data lainnya yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) tahun 2013 silam menunjukkan hanya 28% pemilih yang tertarik terhadap politik. Sementara, sebanyak 67% menyatakan tidak tertarik dan 5% abstence. Saya tak heran dengan suguhan data tersebut jika melihat aktivitas parpol dan para politisinya hari ini memang tidak bekerja sesuai dengan ekspetasi.  

Persoalannya, jika kondisi ini terus berlanjut, maka sia-sialah teori adiluhung mengenai democratic transtition yang melanda negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia yang digadang-gadang sebagai new emerging forces on democracies. Ngimpi!

Jika sejak lama para akademisi sepakat dengan para pakar politik dimana demokratisasi tak bisa abai dengan eksistensi parpol dan kalangan politisi sebagai pilarnya, hari ini kita boleh membantahnya. Jika parpol tidak bebenah diri maka parpol dengan segala jenis penyakitnya akan membunuh proses partisipasi demokrasi itu sendiri.

So, kita tak perlu muluk-muluk memimpikan gagasan Guillermo O’ Donnell yang menekankan demokrasi lebih unggul sebagai suatu sistem untuk mencegah penindasan, serta menegaskan kembali mutual coexistence sebagai persoalan self interest dengan tujuan untuk membentuk kembali sebuah komunitas yang partisipatoris. Jika kita masih berada ditengah hiruk pikuk aktivitas politik yang bahkan sama sekali jauh dari misi pendidikan politik.

Salah satu hal mendasar menyebabkan besarnya jumlah Golput adalah adanya motivasi yang beragam dari para peserta pemilu. Motivasi tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan pendidikan politik rakyat.

Dalam kampanyenya para caleg akan lebih cenderung mengajak rakyat untuk memilih dirinya. Padahal kampanye tidak sedangkal itu. Kampanaye tidak sekadar ditenagai oleh kepentingan politik.

Kondisi akan berbeda jika ada muatan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis paling kurang dalam dua hal yaitu memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat, kedua untuk memilih wakil rakyat yang akan di tugasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintah. Idealnya memang begitu. Tapi adakah yang ideal selain teori adiluhung di buku-buku dan kitab suci?

Agak ironi jika apa yang tengah dilakukan oleh parpol menjelang pilkada lebih pada cara mengemas para kadernya menjadi selebritas. Kita toh memilih pemimpin daerah, bukan ajang pencarian bakat macam Idol. Mengapa pemerintah dan mereka yang akan ikut meramaikan bursa pemilihan tidak membicarakan soal-soal kemasyarakatan, atau sederet panjang soal-soal kemanusiaan yang tak kunjung selesai?

Mengapa di keriuhan pilkada para elit parpol tidak menyuguhkan persoalan banjir, jalan berlubang, penerangan jalan, UMR yang di bawah rata-rata, retribusi, atau yang lain-lainnya  menjadi pembahasan krusial? Persoalan tersebut seakan dibiarkan sambil lalu dan menjadi basi di koran pagi.

Mari kita sederhanakan, mengapa partai politik berhutang besar akan persoalan ini? Capaian utama target pendidikan politik adalah tumbuhnya partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam pemilihan umum. Dengan adanya kesadaran berpolitik dari pemilihan dapat menstimulus pemilih dan lingkungannya untuk secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih. Sebab, kemenangan golput tidak lain dari ketidakbecusan parpol mengurus dirinya sendiri.

Mari kita ingat seberapa besar parpol menjalankan fungsinya. Selain menjalankan rekruitmen politik, lainnya nonsense. Alih-alih memberikan pendidikan politik, parpol kerap sibuk menyusun serangkaian strategi untuk mencari dukungan massa sebanyak-banyaknya. Ini yang melahirkan lalu lintas politik hari ini terlampau riuh oleh gesekan-gesekan yang saling menjatuhkan satu sama lain.

Karenanya, pendidikan politik menjadi agenda mendesak untuk dilakukan oleh partai politik agar ke depan tidak lagi ada pertanyaan: golput itu salah siapa?

#LombaEsaiPolitik