Golput adalah sikap dan pilihan warga negara, bukan warga agama. Ia tidak merepresentasikan kelompok agama atau etnis tertentu, tetapi merupakan aspirasi dari mereka yang menginginkan transformasi dalam struktur dan kultur politik Indonesia.

Belakangan ini, imbauan publik yang ditujukan kepada umat agama Kristen agak merisaukan. Mereka diminta agar menggunakan hak pilihnya sebelum memasuki ritual keagamaan.

Sebagaimana terjadwalkan, hari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 jatuh pada Rabu, 17 April. Dua hari sesudahnya, yaitu Jumat, 19 April, adalah hari libur nasional. Hari Minggunya, 21 April, walaupun bukan public holiday, tetapi tetap merupakan hari yang suci bagi umat Kristen dan Katolik.

Pada hari Jumat, sebagian warga negara, khususnya yang beragama Kristen dan Katolik, akan memperingati Jumat Agung atau hari wafatnya Yesus Kristus. Setelah itu, pada hari Minggunya, mereka akan memasuki perayaan paskah, yang dipercaya sebagai hari di mana Yesus Kristus bangkit dari kematian.

Orang Kristen dan Katolik diingatkan agar tetap memilih di hari Rabu sebelum meng-khusyuk-kan diri dalam prosesi keagamaan yang sudah akan di mulai dari hari Kamis hingga Minggu.

Imbauan ini agak mengganggu ketika disangkutpautkan dengan golput. Secara positif, hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memberi semangat bagi saudara-saudari Kristen dan Katolik. Sebagai warga negara yang baik, mereka tidak boleh tidak mencoblos surat suara. 

Pertanyaan kemudian adalah bagaimana korelasinya antara golput dan kemunculan imbauan khusus bagi kedua kelompok tersebut?

Seandainya, katakanlah, mereka akan sibuk atau berkosentrasi pada momen religius sehingga tidak akan merepotkan diri untuk datang ke TPS, tetapi apakah benar mereka berpikir begitu? Atau, misalnya, di antara mereka mungkin akan pergi berlibur sejak Rabu. Pertanyaannya, mengapa perlu dibuat peringatan khusus untuk mereka? Bukankah bisa siapa saja yang berlibur?

Ada banyak pertanyaan yang bisa diurai, mulai dari liburan hingga doktrin keagamaan. Sederhananya, alasan logis apa yang cukup untuk menjustifikasi pengumuman secara khusus dan eksplisit yang ditujukan bagi kedua kelompok ini?

Saya tidak akan berandai-andai terlalu jauh. Aksentuasi tulisan ini adalah bahwa golput bukan warga agama. Konotasinya bukan golput itu tidak beragama. Melainkan, jangan mengatribusikan persentase golput kepada kelompok agama tertentu.

Contohnya, seorang Kristen, agar menjadi warga negara yang baik, harus menolak golput. Dengan begitu, jika ia menjadi golput, maka seorang Kristen tersebut bukan warga negara yang baik. Terlebih, karena berdekatan dengan libur hari raya umat Kristen, maka ada kemungkinan persentase besar golput datang dari kelompok Kristen.

Dalam contoh di atas, saya kira ada empat kedangkalan yang ditemukan dalam membaca fenomena golput.

Pertama, tentang golput yang distigmatisasi sebagai warga negara yang tidak baik. Ini sesuatu yang ahistoris. Dalam sejarah Indonesia sendiri, golput pernah menjadi oposisi totalitarianisme Orde Baru. Golput memperjuangkan tegaknya hak (serta kewajiban) warga negara.

Kedangkalan yang kedua, menyangkut konsep warga negara. Patokan warga negara yang baik direduksi menjadi urusan coblos kandidat semata. Padahal ada banyak komponen lain yang perlu dipertimbangkan, seperti memilih untuk tidak memilih di pemilu dalam rangka mengkritisi sistem politik yang hegemonik. Ada fungsi kontrol di sini.

Tentang etika Kristen adalah kedangkalan yang ketiga. Seorang Kristen yang baik adalah penolak golput. Jika golput dipahami sebagai sebuah kritik, maka tentu itu bukan amoral. 

Di Jerman, Dietrich Boenhoeffer, seorang pendeta dan teolog Kristen, menolak untuk menjadi bagian kekuasan Hitler yang lalim. Dalam sejarah Indonesia sendiri, orang-orang Kristen ikut melawan pemerintah kolonial. Jadi, sangat reduktif manakala membayangkan seorang Kristen yang baik sekadar mengikut arus kekuasaan.

Kedangkalan keempat, berkaitan dengan liburan. Menurut saya, siapa saja dapat memanfaatkan waktu liburan di akhir minggu yang cukup panjang itu. Lagi pula, hari pemilihan sudah akan dilewati terlebih dahulu.

Golput memang eksentrik, teruntuk pilpres tahun 2019. Ada kekhawatiran bahwa jumlahnya melonjak signifikan. Ini bukan hanya akan merugikan penantang, tetapi juga calon petahana. Stabilitas kekuasaan petahana, yang walaupun terpilih lagi, merawan terhadap porsi golput yang besar. Belum lagi nanti gangguan dari pihak oposisi.

Harus dicermati bahwa golput bukan sekadar tidak memilih. Ada beragam alasan orang sehingga tidak menggunakan hak pilihya.

Bisa secara substantif, misalnya, pertimbangan rasional bahwa para kandidat yang tersedia terbelenggu oligarki (seperti inilah acuan Golput); bisa juga secara prosedural, misalnya, kerja yang tidak bisa ditinggalkan atau problem ekonomi; secara psikologis, orang bisa juga tidak memilih karena, misalnya, kecewa/trauma dengan beberapa pemerintahan sebelumnya.

Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa orang memilih bisa didorong oleh berbagai faktor. Misalnya, faktor keinginan sosial (social desirability) atau tuntutan sosial (social demand). Orang bisa memilih hanya supaya diakui sebagai seorang warga negara yang baik oleh kelompok sosialnya. Orientasinya adalah pengakuan diri.

Golput pun sebenarnya punya bermacam varian gaya. Ada yang mungkin sama sekali tidak datang ke TPS. Ada pula yang datang, tetapi mencoblos kedua kontestan. Juga ada yang memilih golput di level pilpres, tetapi tetap mencoblos untuk pileg.

Jadi, jangan arogan menilai golput. Golput pada awalnya dilihat sebagai akibat dari situasi politik. Makin ke sini, ia kemudian dilihat dalam bingkai natur seseorang, seperti bodoh, parasit, psycho-freak, pengecut, numpang makan di Indonesia, dan sebagainya. 

Sekarang, golput coba diatribusikan kepada kelompok agama tertentu. Transisi-transisi ini berbahaya.

Golput jangan dilihat sebagai representasi kelompok agama tertentu. Golput adalah ekspresi politik dari para warga negara.