Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah di tanah air sudah semakin dekat. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa Pilkada akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Artinya waktu pemilihan tersisa kurang lebih 2 bulan lagi.

Penetapan waktu Pilkada tersebut, kita tahu telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat terpecah. Ada masyarakat yang setuju bahwa Pilkada tetap terlaksana dan ada pula yang tidak setuju dan meminta pemerintah agar sebaiknya Pilkada ditunda hingga pertengahan 2021.

Masyarakat yang setuju berpandangan bahwa tidak ada satu pun yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 akan pergi dari negeri ini. Sementara mereka yang tidak setuju berargumen bahwa Pilkada 9 Desember berpotensi besar terhadap munculnya klaster baru Covid-19.

Salah satu tokoh yang meminta pemeritah agar Pilkada ditunda, yakni mantan Wakil Presiden RI periode 2014-2019, Jusuf Kalla. Kalla meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sampai vaksinasi virus corona dilakukan.

Namun demikian, Jokowi sudah menyampaikan kepada publik bahwa Pilkada akan tetap dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPU. Sebagai Kepala Negara, Jokowi memang harus berani memberikan keputusan perihal waktu Pilkada tersebut. Sekalipun banyak pihak menentang, terutama partai oposisi pemerintah.

Mengingat waktu Pilkada yang semakin dekat, sebagai masyarakat pemilih, kita perlu melacak dan mengenal pasangan calon (paslon) yang diusung dan didukung oleh partai-partai politik. Kita perlu mengetahui bagaimana rekam jejak, kapasitas, dan kapabilitas dari paslon tersebut.

Selain rekam jejak, kita juga perlu menelusuri moralitasnya. Bagaimana kebiasaan hidupnya di lingkungan masyarakat? Seperti apa sikapnya terhadap masyarakat? Apakah sering peduli terhadap sesama atau justru sering menutup diri? Apakah dia memiliki jiwa leadership yang baik atau tidak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting supaya kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Sebab, kesalahan dalam memilih pemimpin dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan di suatu daerah. Pembangunan akan terhambat dan tak akan berjalan efektif jika suatu daerah dipimpin oleh orang yang salah.

Untuk itu, kita perlu melihat realitas yang terjadi lima tahun terakhir. Banyak pemimpin di daerah yang tidak melakukan apa-apa selama lima tahun berkuasa. Pembangunan di daerah semacam berjalan di tempat. Infrastruktur: jalan raya, rumah sakit, sekolah, bendungan, listrik, dan lainnya tidak diperhatikan. 

Di daerah saya di Manggarai-NTT misalnya, banyak jalan raya yang rusak, sekolah-sekolah tidak direnovasi, rumah sakit-rumah sakit tidak memiliki fasilitas yang memadai, dan masih banyak persoalan lainnya.

Di saat yang bersamaan, Bupati dan Gubernurnya justru lebih dekat dengan para investor asing daripada berada dan berjuang bersama masyarakat. Mereka lebih gesit menerima investor tambang daripada mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah utama yang dialami oleh masyarakat. 

Sementera itu, masyarakat selalu dibohongin secara terus-menerus setiap pelaksanaan kampanye menjelang Pilkada. Setelah Pilkada selesai, pemimpinnya berjalan ke depan dan masyarakatnya dibiarkan berjalan mundur ke belakang. Sehingga muncul pertanyaan berikut:

Haruskah Kita Golput?

Karena banyak pemimpin yang tidak mampu merealisasikan visi-misinya secara tepat sasar, maka banyak masyarakat yang memilih untuk tidak memilih (golput) dalam Pilkada mendatang. Barangkali mereka sudah muak dan bosan dengan kebohongan para calon pemimpin.

Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka golput setiap pemilu. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat golput 23,30% pada Pilpres 2024, 27,45% pada 2029, dan 30,42% pada 2014.

Data tersebut menunjukkan bahwa tren golput memang semakin meningkat. Karena itu, mestinya fenomena ini menjadi kritikan keras untuk para pemimpin di daerah. Tidak boleh tidak, hereka harus menunjukkan bukti kepada masyarakat bahwa mereka dipilih untuk kesejahteraan bersama (bonum commune).

Meskipun realita demikian, saya secara pribadi tetap memilih dan menyoblos dalam Pilkada mendatang. Memilih menurut saya merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Kita berhak untuk menikmati hasil pembangunan di daerah, namun kita juga wajib memilih paslon tertentu setiap kali pesta demokrasi.

Baca Juga: Golput Gak Luput

Benar bahwa banyak pasangan calon yang rekam jejaknya kurang baik dan bahkan banyak yang memiliki ikatan keluarga dengan pemimimpin yang sedang berkuasa (dinasti politik). Gibran Rakabuming misalnya, yang akan maju dalam pemilihan Wali Kota Solo karena dia adalah putra sulung Presiden Jokowi.

Namun demikian, saya tetap yakin bahwa dari sekian banyak pasangan calon yang diusung dan didukung oleh partai-partai politik dalam Pilkada kali ini, tetap ada calon yang memikirkan nasib masyarakat. Masih ada calon pemimpin yang mau berjuang demi kesejahteraan masyarakat.

Mengutip Prof. Franz Magnis-Suseno bahwa pemiliu itu bukan memilih pemimpin yang terbaik tetapi mencegah yang terburuk berkuasa. Maksudnya, tidak ada pemimpin yang terbaik di dunia ini. Yang ada adalah pemimpin yang tingkat keburukannya lebih sedikit.

Oleh sebab itu, saya mengajak para pembaca agar tidak golput dalam Pilkada mendatang. Golput memang merupakan sebuah pilihan, namun itu bukan pilihan yang cerdas!