Peristiwa kejahatan terhadap sejarah di negeri ini masih sangat membekas dan mensistematis dalam pikiran hingga ke generasi milenial. Peristiwa G 30 S PKI salah satunya atau sematan pada usaha-usaha inkonstitusional yang dilakukan oleh kelompok radikal komunisme menjungkalkan Presiden Sukarno dari tampuk kekuasaan. Namun sangat disayangkan ini hanya sebuah tendesius yang terlalu keliru terhadap PKI sebagai terdakwa kala itu.

Sekilas untuk dibandingkan bahwasannya PKI bisa jadi hanya bentuk ketakutan rezim selanjutnya karena dominasi pengaruh mereka pada lapisan bawah yang sangat membasis atau mungkin bentuk kedengkian mereka. Rasionalnya, PKI yang mempropagandakan Komunisme adalah salah satu bagian dari manifesto politik Bung Karno yakni Nasionalisme, Agama, dan Komunisme seolah melakukan serangan dari belakang. Ini tidak mungkin terjadi begitu cepatnya, ada komunikasi politik pastinya memastikan kekuatan kolektif kolegial untuk siap melakukan kudeta namun PKI hanya berdiri sendiri. Bahkan penyerangan lebih besar lagi dengan membanting mereka melalui Ketetapan MPRS saat itu.

Tidak bermaksud provokatif hanya sebuah nostalgia saja jika pada saat ini PKI sangat diidentikan dengan kelompok-kelompok yang jelas berideologi kiri misalnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang memiliki adopsi Marhaenisme sebagai perwujudan Marxisme Indonesia kadang kala dipelintir menjadi Komunisme. Hal ini bisa jadi kekeliruan dalam menafsirkan ideologi kiri maupun kanan. Marhaenisme yang melekat pada GmnI secara substansi memiliki perbedaan yang fundamental.

Marhaenisme adalah wujud perjuangan terhadap kelas buruh melarat, tani melarat dan kaum miskin lainnya juga menyeleraskan pergerakan pada Sosiodemokrasi, Sosionasionalisme dan Ketuhanan dan sangat kontradiktif dengan Komunisme yang hanya memandang perjuangan kelas dengan cara mendominasi pemerintahan untuk kepentingan negara yang otokrat dan menghilangkan nilai Ketuhanan. Jelas ini yang menjadi dasar berpikir ketika Marhaenisme yang mengideologi kedalam organisasi GMNI adalah sangat kontradiktif dengan pemahaman eksklusif anti PKI.

Kekeliruan ini muncul mungkin terjadi akibat kesalahan dalam menerima dan mempelajari sejarah yang baik dan benar. Bahkan lebih ironisnya lagi salah satu aktivis gerakan mahasiswa yang juga seorang Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Surabaya Periode 2003-2004 juga seorang jurnalis mencoba menulis sebuah kalimat insubstantif dan agak tergelitik mengenai GMNI yang merupakan underbow PKI meskipun telah meminta maaf sekaligus merevisi tulisan tersebut namun bisa jadi ini akan membekas jika secara simultan dilakukan dan tidak disebarluaskan secara masif keadilan dalam menerima informasi yang benar adanya. Wajar reaksi terhadap pemikiran seperti ini memunculkan sikap pro maupun kontra diberbagai kalangan.

Memang Gerakan mahasiswa nasional Indonesia harus mengedepankan musyawarah untuk membendung konflik berkepanjangan akan tetapi hal yang harus dipikirkan bersama adalah dampak psikologis bagi kader aktif dan memiliki idealisme harus terguncang ataupun non kader yang tidak mengikuti secara intens klarifikasi fenomena tersebut. Bisa jadi akan sangat membangun persepsi negatif dan pada akhirnya merugikan organisasi marhaenis itu sendiri.

Atau kita menolak lupa ketika Saut Situmorang menyentil HMI bermain dalam arena korupsi sehingga secara masif melakukan demonstrasi. Ini reaksi atau sebagai pembelaan. Jika dibandingkan GMNI hanya melakukan pendekatan persuasif saja. Semua mungkin sepakat sikap yang diambil oleh GMNI sebagai penjaga konstitusi. Semoga inipun dapat ditiru oleh HMI sebagai salah satu organisasi kader terbaik bangsa.

Kita mestinya lebih memikirkan bagaimana proses pembelajaran di dalam organisasi ketimbang mencoba menjadikan organisasi lain sebagai kambing hitam. Apalagi menodai GMNI dengan menunderbowkannya kedalam PKI. Ini pencemaran nama baik organisasi. Namun pastinya GMNI tidak ada kaitannya dengan PKI.

Pada akhirnya kita tahu bahwa dampak rekayasa sejarah politik di tanah air ini sangatlah tendesius. Orang-orang akan memahami bahwa gerakan berbau kiri akan menjadi sama dengan PKI. Sama sekali ini adalah bentuk pembodohan semata.

Lalu apakah kita juga tutup mata dengan kasus pemberontakan DI/TII kala itu yang justru terus memphobiakan diri dengan Komunisme. Kesadaran akan dua sisi yang mungkin selama ini membuat kita pragmatis. Agama dan Komunisme seakan menjadi alat politik.

Arenanya pun mendukung yaitu Indonesia. Semua diharapkan kembali pada hal yang memang membuat kita bersatu. Tidak saling menyalahkan kelompok ataupun dominasi melainkan mengedepankan pemikiran bersatu dalam menganalisa dinamika yang sedang bergulir.

Sukarno pun pernah berkata bahwa Pancasila adalah sublimasi dari manifesto komunis Uni Soviet dan deklarasi kemerdekaan Amerika serikat lantas kita menghakimi komunisme sebagai terdakwa sejarah. Bahkan sekarang timbul pertanyaan Indonesia apakah sedang berada pada perjalanan sejarah yang inheren atau telah ditukangi oleh oknum kearah pemikiran kekuatan penguasa saat itu. Spekulasi ini muncul karena ada kemungkinan barisan kapital di negeri ini sedang terdesak dan menghidupkan kembali isu yang sudah kuno dan tidak berdaya lagi.

Nah kembali pada tudingan kepada GMNI sebagai underbow PKI. Ini tidak adil, ini hanya provokasi dan tidak berdasar. GMNI adalah wajahnya Indonesia pada umumnya.

Sehingga GMNI dalam watak perjuangannya selalu mengedepankan kerakyatan dan menasionalisasikan pemikiran Sukarno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika GMNI dituding terlibat dalam kegiatan PKI berarti menuding Bung Karno sebagai Komunis. Inilah bentuk illegal statement dalam negeri yang katanya sangat menjungjung tinggi supermasi hukum dalam konstitusinya.

Sekali lagi GMNI adalah pewaris ajaran sukarno yang murni bukan lenin ataupun marx. Jadi Komunisme tidaklah sepadan dengan GMNI. Begitulah kira-kira.