Situasi politik hari ini dihadapkan pada suatu kondisi yang kontradiktif. Demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia yang “dianggap” semakin berkembang dengan adanya peralihan dari masa orde baru ke reformasi, namun di satu sisi sulit ditemukan  pemimpin yang ideal di Indonesia sebagaimana demokrasi sebagai upaya menghasilkan pemimpin yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kasus korupsi yang dilakukan pemimpin di Indonesia, kebijakan yang cenderung tidak memihak masyarakat bawah, lemahnya politik luar negeri, pemerintah yang otoriter dalam penguasaan tanah milik masyarakat adat, kerusakan sumber daya alam demi investor asing, pembangunan yang tidak merata dimana hanya dilakukan di daerah yang menjadi mayoritas pemilih pemimpin adalah bukti bahwa kualitas pemimpin belum sesuai sebagaimana yang dicita-citakan dalam demokrasi.

Dalam konteks ini, harus dilihat faktor penyebab buruknya kualitas pemimpin yang dihasilkan. Buruknya pemimpin yang dihasilkan dimulai dari buruknya partai politik dalam melakukan pengkaderan calon pemimpin. Selain itu, Partai politik dalam memilih bakal calon pemimpin tidak terlepas dari adanya intervensi “pihak luar” dalam menentukan bakal calon pemimpin.

Adanya intervensi dari “pihak luar” dalam penentuan bakal calon disebabkan karena adanya praktek “money politik” yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Intervensi “pihak luar” dalam partai politik di Indonesia telah membawa dampak buruk terhadap output demokrasi yaitu kualitas pemimpin di Indonesia.

Keterlibatan “pihak luar” dalam partai politik yang memiliki kepentingan tertentu di atas, tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Dalam buku Globalisasi dan Krisis Demokrasi yang ditulis oleh Budi Wirnano, menyebutkan bahwa globalisasi menghadirkan kekuatan korporasi asing dan lembaga keuangan internasional yang mengintervensi kebijakan politik dalam negeri (salah satunya melalui partai politik). Lembaga keuangan internasional ini hadir dalam bentuk agen-agen bagai “penyelamat”, misalnya IMF, WHO, dan Bank Dunia.

Korporasi asing  dan lembaga keuangan internasional ini menjadi lebih “berdaulat” dalam negara (termasuk partai politik). Hal ini dilakukan dengan menyediakan puluhan juta dolar untuk melakukan lobi-lobi politik yang bertujuan menghasilkan kebijakan di suatu negara yang tidak merugikan tetapi menguntungkan korporasi asing tersebut(Rianto, 2004: 170).

Korporasi asing dan lembaga keuangan internasional telah menjadi kekuatan politik yang mengkhwatirkan bagi negara karena intervensi kebijakan yang dihasilkan menguntungkan korporasi asing tertentu daripada kepentingan rakyat. Pemimpin sebagai output demokrasi yang sejatinya harus menghasilkan kebijakan yang pro rakyat, akhirnya gagal menghasilkan kebijakan yang menguntungkan rakyat.

Selain adanya pengaruh globalisasi melalui korporasi asing dan lembaga keuangan internasional, globalisasi juga telah menghadirkan keterbukaan media dan informasi yang sangat berpengaruh pada pemimpin di Indonesia sebagai output demokrasi. Pada era Globalisasi ini, media informasi menjadi sangat penting sekaligus “berbahaya” bagi kualitas pemimpin di Indonesai.

Media informasi bisa menjadi sumber informasi dan pengetahuan dalam demokrasi  sekaligus dapat menjadi “alat” yang oleh Tamsil Linrung dalam bukunya yang berjudul Politik untuk Kemanusiaan, Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia, membuat masyarakat terjebak dalam fase “Warren Harding Error”.

Kondisi ini adalah kondisi dimana popularitas seorang calon pemimpin yang ditampilkan di media menjadi parameter masyarakat dalam memilih. Akibatnya di depan media yang ditampilkan adalah pencitraan bahwa pemimpin tersebut baik dan pro terhadap rakyat. Kondisi “Warren Harding Error” ini sangat erat kaitannya dengan munculnya para Buzzer dengan opini-opini setingan dan manipulatif yang mencitrakan bahwa calon pemimpin tersebut adalah ‘terbaik’.

Selain itu munculnya elite-elite media yang cendrung menggunakan media untuk kepentingan politik pribadi daripada “informasi biasa” atau informasi yang netral. Situasi ini akan menghadirkan demokrasi yang kehilangan orisinalitasnya dalam artian pemimpin yang dihasilkan juga tidak “original”. Dan ini buruk bagi kualitas pemimpin sebagai output demokrasi.

Kualitas pemimpin di Indonesia, selain dipengaruhi oleh korporasi asing, lembaga keuangan internasional dan media informasi, juga sangat dipengaruhi dengan kehadiran kaum oligarki di indonesia. Oligarki oleh Aristoteles adalah “sekelompok orang” yang menguasai jalannya pemerintahan demi kepetingan kelompokannya sehingga menjadi manifestasi pemerintahan yang buruk.

Kaum oligarki di Indonesia mempengaruhi pemerintahan melalui jalan demokrasi. Kaum oligarki disinyalir “mengontrol” partai politik untuk mempurifikasi seorang calon pemimpin dimana kaum oligarki menentukan siapa dan bukan yang menjadi bakal calon dalam kontestasi pemilu. Selain itu kaum oligarki juga terlibat dalam proses pendanaan dalam proses demokrasi.

Hal ini tidak dapat dielakan sebagai demokrasi di indonesia yang dilaksanakan dengan biaya “mahal”, sehingga mendorong partai politik harus mendapat dukungan dana dimana kaum oligarki adalah kelompok yang memenuhi sumber dana tersebut. Pada akhirnya pemimpin sebagai output demokrasi tersebut dikendalikan oleh kaum oligarki untuk kepentingan kaum oligarki.

Keterlibatan kaum oligarki dalam demokrasi dapat kita lihat ketika kaum oligarki terlibat dalam pembiayaan dana kampanye calon pemimpin tertentu. Misalnya keterlibatan oligarki tambang dalam Pilpers 2019 pada kedua pasangan calon (Paslon) baik Joko widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Keterkaitan oligarki dalam Pilpres 2019 dijelaskan dalam film Sexy Kilers yaitu adanya tokoh politik di Indonesia yang “diduga” masuk dalam lingkaran oligarki. Tokoh-tokoh politik ini terlibat dalam operasional tambang batu bara di Kalimantan Timur. Tokoh-tokoh tersebut pada kubu Jokowi-Amin adalah Luhut Binsar Panjaitan, Fachrul Razi, dan Saudi  Marambessy.

Selain mereka, juga disebutkan nama lain seperti Hary Tanaoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kala, Andi Syamsudin Arsyad, dan Oesman Sapta Oedang. Sedangkan pada kubu Prabowo-Sandi selain Prabowo dan Sandi sendiri juga ada beberapa nama lain yaitu Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Sudirman Said, Ferry Mursyadan Baldan dan Zulkifli Hasan (Febrianti, dkk. 2021:125).

Meskipun nama-nama di atas masih bersifat “dugaan” namun setiap nama yang disebutkan di atas adalah kaum elit. Artinya kaum elit berpotensi untuk menjadi kaum oligarki. Sebagaimana Winters (2011: 13) menjelaskan bahwa kaum elite tidak sepenuhnya dapat dikatakan pelaku oligarki, namun, oligarki pasti berasal dari kalangan elite. Seorang elit dapat sekaligus oligarki yang melibatkan diri dalam politik pertahanan kekayaan.

Untuk itu, demokrasi telah dijadikan alat oleh elit, mentranformasikan diri menjadi kaum oligarki sebagai jalan untuk mendapatkan dan menggunakan kekuasaan material yang besar melalui lobi politik, melakukan pendanaan kampanye partai politik, lalu mengontrol kebijakan-kebijakan dalam negara melalui pemimpin atau wakil di pemerintahan yang menguntungkan kaum oligarki.

Dari penjabaran di atas, baik Globalisasi maupun oligarki tidak sekadar tantang tetapi ancaman bagi kualitas pemimpin sebagai output demokrasi. Globalisasi dan keterlibatan Oligarki telah menciptakan pemimpin yang jauh dari demokrasi, yaitu pemimpin yang dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi yang sejatinya demi kepentingan rakyat, dijadikan alat untuk kepentingan pihak, kelompok atau institusi tertentu.


Referensi:

Winters, Jeffrey A. 2011.Oligarki. Terjemahan oleh Zia Anshor. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Febrianti, A., Isntanti, D., & Wibowo, P. 2021. Teori Oligarki Winters Atas Penambangan Batubara di Kalimantan Timur (Relasi Pengusaha menjadi Penguasa). Jurnal Ilmiah Widya SOSIOPOLITIKA. 2 (2): 117-128.

Rianto, Puji. 2004. Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi dan Krisis Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 8 (2): 161-179.

Linrung, Tamsil. 2014. Politik untuk Kemanusiaan, Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia. Tanggerang: PT Tali Writing & Publishing House.

Winarno, Budi. 2007. Globalisasi dan Krisis Demokrasi. Yogyakarta: Media Pressindo.