Sejarah mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto berhasil memenuhi target Produk Domestik Bruto. Hal ini dikarenakan peristiwa yang dikenal dengan Bom minyak atau Oil Boom. Meski demikian, masalah kesejahteraan sering kali mewarnai suatu negara, khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Pada dasarnya, naiknya pertumbuhan ekonomi berdasar Produk Domestik Bruto (PDB) ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, sedangkan di lain sisi naiknya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rusaknya keseimbangan alam akibat limbah dari pabrik-pabrik industri. 

Sebagai upaya mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan dari naiknya pertumbuhan ekonomi, perlu adanya gerakan jangka panjang yang harus ditetapkan sebagai sebuah pondasi yang kokoh.

Indonesia merupakan negara penganut sistem ‘demokrasi’. Sebagai negara penganut sistem tersebut, sudah seharusnya memberikan jaminan bagi setiap warganya dalam memperoleh hak, terutama kebebasan berpendapat. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita berpikir kritis mengenai segala bentuk persoalan atau isu-isu yang sedang berlangsung.

Ketika suatu negara dikatakan demokratis, apakah menjamin terciptanya kesejahteraan? Menurut Rizal Malik dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi, Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan di Indonesia: Sebuah Kajian Awal, pada 1950an, perkembangan teori modernisasi ikut mewarnai perekonomian suatu negara, di mana negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, menjadikan kemantapan pada sistem politik demokratis bagi negara tersebut.

Menurut Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam karyanya yang berjudul Mengapa Negara-Negara Gagal: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan, setelah kemenangan Amerika Serikat atas rivalnya Uni Soviet (Rusia), menjadikan Amerika Serikat (AS) sebagai negara Super Power tunggal.

Artinya, kemenangan kapitalisme atas komunisme. Pasca Perang Dingin, tatanan dunia berubah, di mana nilai-nilai Americana mendominasi hampir meliputi seluruh bidang. Pada bidang ekonomi, negara-negara di dunia tentu sudah menerapkan kebijakan ke arah peningkatan jumlah pertumbuhan ekonomi. 

Pada Masa Pemerintahan Soeharto misalnya, melalui Trilogi Pembangunan yang meliputi; stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan, di mana kebijakan pemerintah Indonesia di Masa Pemerintahan Orde Baru mengutamakan pembangunan ekonomi dari pada pembangunan politik. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan, mengingat pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi beberapa aspek, termasuk politik.

Apakah hal itu menjadikan suatu perubahan yang berarti bagi masyarakat? Mengingat jurang kemiskinan masih terus mengahantui dan memarjinalkan sebagian masyarakat kita hingga saat ini. Hal tersebut tentu sangat menghawatirkan bagi kita, terutama rakyat kecil. Alih-alih mencari solusi, justru hanya akan menambah penderitaan mereka.

Menurut Michael Lipton, seorang peneliti asal Inggris, telah terjadi sebuah kemiskinan struktural atau (structural poverty). Sekalipun pemerintah berkerja keras dalam memerangi kemiskinan, tetapi percuma saja karena akan membentuk kemiskinan baru secara terstruktur yang tidak jauh dari sebelumnya.

***

Mejembatani pandangan AE Priyono tentang kebaktian sosial dan gerakan sosial. Kita ketahui bahwa AE Priyono merupakan orang yang berperan besar memberi sumbangsih keilmuan di Indonesia, dan mempunyai andil dalam memperkenalkan gagasan-gagasan dasar dari Kuntowijoyo yang termuat dalam buku. Buku tersebut berjudul Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi, yang disyunting dengan baik oleh AE Priyono.

Dalam buku yang berjudul Menolak Matinya Intelektualisme, yang berisikan jejak perjalanan dan pemikiran AE Priyono yang dieditori Usman Hamid dan Darmawan Tribowo, terdapat hal penting untuk disampaikan mengingat masih terdapat relevansi terhadap masalah kesejahteraan di Indonesia. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai upaya perbaikan dan kemajuan Indonesia.

AE Priyono menaruh perhatian lebih, dalam upaya peningkatan kegaiatan kemasyarakatan yang produktif pada kampung halaman. Akan tetapi, hal terpenting perlu kita ketahui adalah makna dibalik kebaktian sosial dan gerakan sosial. Mengingat kedua hal tersebut sangat mempunyai pengaruh bagi kelangsungan masyarakat. 

Buku yang berisikan perjalanan dan pemikiran AE Priyono menjelaskan bahwa kabaktian sosial dikerjakan oleh hati yang tersentuh, sedangkan gerakan sosial dikerjakan dengan nurani yang berpikir.

Secara esensial, tentu saja dasar kebaktian sosial adalah nait baik individu, setidaknya (mampu memberi) mengurangi beban penderitaan. Hal ini jauh berbeda, di mana dasar pada gerakan sosial adalah kesadaran kolektif untuk menghilangkan penyebab-penyebab dari kesengsaraan tersebut.

Lebih Lanjut, AE Priyono berpendapat bahwa peranan penting gerakan sosial apabila dirancang sebagai jangka panjang. Hal ini bukan tanpa alasan, karena gerakan sosial dinilai mampu menjadi jembatan kemajuan dalam masyarakat, mengingat bakti sosial hanya sebagai motif tebar pesona. 

Menurut Friederich Nietzche bahwa hal-hal yang buram dan tidak dapat dijelaskan lebih penting daripada hal-hal yang sudah jelas dan dapat diuraikan. Dalam hal ini, Nietzche menyuruh agar kita berpikir kritis agar tidak salah langkah. Seperti pada gerakan sosial yang sering kali memiliki konotasi negatif.

Di balik konotasi negatif pada gerakan sosial, kita perlu tahu pengaruhnya yang jauh mulia dibandingkan dengan kebaktian sosial. Oleh karena itu, tidak salah jika gerakan sosial mempunyai cita-cita terciptanya sebuah perubahan pada masyarakat serta termasuk harapan terciptanya kesejahteraan.