Munculnya gerakan sosial tidak lain adalah untuk melakukan perubahan atau menentang perubahan yang dinilai tidak pro dengan rakyat. Seperti aksi mahasiswa pada September lalu yang menggema hingga di beritakan di berbagai media. 

Aksi tersebut meminta agar pemerintah membatalkan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3 serta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Tidak hanya seputar RUU, mahasiswa juga menuntut untuk segera menidak pelaku pembakaran hutan yang melanda Kalimantan dan Sumatera.

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, aksi serupa juga terjadi di Hong Kong. Aksi tersebut sebagai bentuk atas ketidak puasan masyarakat terhadap produk hukum yang dibuat oleh elit negara. 

Aksi yang berkepanjangan dilakukan untuk menuntut pembatalan RUU Ekstradisi atau yang disebut “The Fugnitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amandement) Bill 2019”. Produk hukum tersebut dirasa memungkinkan bahwa setiap tahanan yang diekstradisi ke China dapat diadili berdasarkan hukum di negara tersebut.

Terlebih selama ini Hongkong berusaha menunjukkan jatidirinya yang berbeda dengan China. Tidak hanya itu, gerakan aksi massa semakin menguat lantaran tidak sedikit warga yang merasa bahwa Tiongkoksaat ini dikuasai oleh partai komunis yang berusaha mengikis otonomi dan kebebasan di kota mereka. Bahkan tidak sedikit masyarakat Hongkong yang menganggap bahwa hukum di Tiongkok buruk dan korup, sehingga hal yang ditakutkan adalah pelanggar hukum mendapatkan hukuman tidak sesuai dengan semestinya.

Jika dilihat secara seksama, tentu kita mengetahui bahwa gelombang demonstrasi yang ada di Hongkong dan Indonesia mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dalam pola gerakan. Persamaan pertama yaitu gerakan di Hongkong dan Indonesia berpangkal dari hal yang sama yaitu adanya penolakan masyarakat terhadap hasil produk atau kebijakan yang dibuat oleh para elit pemerintahan.

Kedua, hasil sementara yang didapatkan berupa penundaan pengesahan undang-undang. Ketiga, peserta demonstrasi tidak hanya dari lingkup mahasiswa, tetapi juga melibatkan pelajar. Jika di Hongkong memunculkan gerakan ribuan siswa mogok sekolah di hari pertama tahun ajaran baru dan ikut serta dalam aksi mendukung massa pro-demokrasi, di Indonesia juga memunculkan fenomena serupa, yaitu pelajar SMK dan STM turun ke jalan dan memicu bentrokan yang lebih parah. Bahkan hingga muncul slogan “mahasiswa orasi, kami (pelajar SMK dan STM) eksekusi”. Keempat, gerakan tersebut sama-sama berujung pada kerusuhan yang mengakibatkan pemerintah mengerahkan pengamanan ketat terhadap aksi massa.

Adapun perbedaan yang pertama yaitu gerakan di Hongkong dapat dikatakan bergerak pelan tapi pasti dalam tuntutan yang diinginkan. Tidak hanya itu, gerakan di Hongkong juga berjalan tahan lama hingga lebih dari tiga bulan dan mengakibatkan aktivitas perekonomian serta penerbangan terganggu. Sedangkan di Indonesia gerakan ini hanya bertahan sebentar dengan tujuan yang belum tercapai.

Perbedaan kedua, gerakan di Hongkong telihat terorganisir hingga memunculkan beberapa simbol atau atribut demonstrasi serupa seperti penggunaan masker, payung, dan helm pengaman. Sedangkan di Indonesia hal tersebut tidak terjadi.

Populisme Dan Pembajakan Gerakan

Kemunculan populisme sering diidentikkan dengan demokrasi, karena memiliki basis yang sama yaitu tentang kedaulatan rakyat. Namun jika pahami secara mendalam, populisme dan demokrasi merupakan hal yang jauh berbeda. Populisme merupakan suatu cara yang bertujuan untuk memobilisasi massa guna melawan elit yang dianggap menggerogoti kemakmuran rakyat. 

Media massa sering digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Sehingga menimbulkan keresahan yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk membakar semangat dan mendapatkan dukungan untuk melawan musuh bersama.

Populisme sendiri sering bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini berdasarkan pada seringnya gerakan populisme hanya berakar dari selogan atau yel-yel yang bertujuan untuk memancing sentimen masyarakat agar terjadi kerusuhan. Tidak hanya itu, gerakan ini sering tidak dilandasi dengan alasan fundamental bahkan cenderung kurang mempunyai argumentasi yang kokoh dan rasional.

Yang kedua gerakan populisme sering diidentikkan dengan adanya seorang sosok yang menjadi provokator. Sehigga gerakan ini tidak lebih dari bagaimana aktor politik menempatkan posisinya sebagai tokoh utama yang nantinya akan mejadikan gerakan ini untuk kepentingan pribadi.

Dari model dan implikasinya, kita dapat membedakan atara gerakan populis dengan gerakan yang didasari oleh kesadaran masyarakat atau dapat disebut sebagai sebuah gerakan yang terlahir dari kesadaran politik. Seperti yang terjadi di Indonesia, pada akhir demonstrasi secara mendadak muncul upaya pembajakan gerakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Pada awalnya berpangkal pada penolakan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, dan beberapa produk hukum yang lain. Tetapi menjelang akhir gerakan secara mendadak muncul gerakan demonstrasi yang bernama Mujahid 212 dengan tuntutan yang jauh berbeda dari aksi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok populis berusaha membajak dan membelokkan subtansi gerakan yang awalnya diinisiasi oleh mahasiswa.

Hal ini diperkuat dengan kasil survey yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan yang mengatakan bahwa 46,8 persen publik percaya bahwa terdapat dua demonstrasi kelompok yang berbeda, yaitu demonstrasi mahasiswa dan demonstrasi dari kelompok lain. 11,8 persen publik menyatakan bahwa demonstrasi mahasiswa telah ditunggangi oleh oknum yang anti-Jokowi. Dan 16,4 persen publik meyakini bahwa demonstrasi digerakkan oleh oknum anti-Jokowi.

Mengembalikan makna Demokrasi

Dewasa ini, pembahasan tentang populisme terjebak dalam makna populisme sayap kanan dan kutukan moral tentang buruknya populisme bagi demokrasi. Padahal juga terdapat populisme sayap kiri yang menggemakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut dipicu oleh menjamurnya gerakan sosial yang menyerukan kebencian yang berujung pada sentiment negatif masyarakat.

Pada dasarnya, gerakan sosial, populisme, dan demokrasi adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan. Gerakan sosial populis adalah cara singkat untuk mengumpulkan massa aksi dengan kuantitas besar guna menyuarakan suara rakyat agar demokrasi subtansial dapat terwujud.

 Menurut penulis, terdapat beberapa solusi agar demokrasi subtansial dapat diwujudkan. Pertama yaitu dengan meredam potensi kemunculan populisme sayap kanan. Kedua, membuka akses ruang pasrtisipasi kepada elemen masyarakat. Dan yang ketiga adalah berdiskusi secara terbuka, baik dari level lokal hingga level nasional. Sehingga pemerintah tidak diidentikkan sebagai elit yang eksklusif.