2 tahun lalu · 228 view · 7 min baca menit baca · Budaya melepas-burung1.jpg
Ilustrasi: danielyuwono.wordpress.com

Gerakan Penyadaran Berbasis Kultural

Sebuah Konsepsi Politik Pendidikan

Pendidikan selamanya bermakna sebagai gerakan penyadaran. Di saat realitas menampilkan wataknya yang tak lagi manusiawi, di saat itulah pendidikan harus tampil di hadapan manusia dalam rupanya yang hakiki nan elok: menyadarkan dan membebaskan.

Sebagai gerakan penyadaran, tentulah pendidikan harus membasis secara kultural dalam hal penyemaian dan penerapannya. Bahwa tak ada gerakan tanpa basis yang kuat dan memadai. Begitupun tak ada pendidikan tanpa politik pendidikan yang juga kuat dan memadai pula.

Maka di sini, politik pendidikan menjadi penting untuk kita kumandangkan. Sembari juga mengumandangkan gerakan-gerakan penyadaran (pendidikan) berbasis kultural sebagai cara atau prosesnya.

Sebuah Konsepsi

Sudah jamak diketahui bahwa istilah “politik” berakar kata dari politicus (Latin) atau politicos (Yunani). Dalam bahasa Inggris, yakni politic, istilah ini menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan “yang bijak”. Maknanya adalah relating to a citizen (relasi atau hubungan antar-warga negara).

Istilah dengan sifat dan makna dari politik itu kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Pada perkembangannya, politik kemudian menjadi semacam urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu Negara atau terhadap Negara lain; tipu muslihat atau kelicikan (dalam pandangan Machiavellian); dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yakni ilmu politik.

Secara geneologi, istilah “politik” sendiri pertama kali dikenal dan ditemukan dalam percikan pemikiran seorang filsuf Yunani bernama Socrates. Sebagai upaya “mendeskreditkan” pemikiran-pemikiran spekulatif yang hanya tercerap ke dalam masalah-masalah, seperti mitologi dan agama, Socrates tampil dengan anggapannya bahwa kajian tentang manusia dan masyarakat, serta bagaimana hubungan ini diatur, merupakan hal terpenting yang harus manusia pecahkan.

Selain Socrates, mungkin filsuf paling mengesankan dalam kajian pemikiran politik adalah Plato. Karena memang, tanpa Plato, mustahil kita bisa dapati percikan pemikiran politik dari guru agungnya ini.

Melalui karya fenomenalnya berjudul Republik (Yogyakarta, 2002), Plato mampu memberi batu landasan pertama tentang asal mula Negara, berikut perannya dalam kehidupan sosial-masyarakat, serta peran warga negara secara umum.

Hingga hadirnya Aristoteles sebagai pelengkap dasar pemikiran awal ini, politik semakin mendapati bentuknya sebagai pengatur urusan-urusan publik. Dan sampai hari ini, politik tetap berarti sebagai pembentuk tantanan kehidupan sosial-masyarakat.

Dalam fase perkembangannya, terutama di Indonesia, politik menjadi semacam paham tentang segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan. Politik sering kali dipakai guna mempengaruhi kekuasaan dengan jalan mengubah atau mempertahankan segala macam bentuk susunan masyarakat.

Lebih jauh, meminjam pandangan Miriam Budiardjo, politik menjadi semacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem tersebut.

Dari secerca pandangan di atas, dapat diketahui bahwa politik ternyata tak terbatas hanya pada pengambilan keputusan (decision making) dan kebijakan publik (public policy). Politik lebih jauh juga mencakup upaya-upaya yang bertujuan mengadakan perubahan struktur masyarakat, seperti misalnya pergeseran kekuasaan politik dari satu rezim ke rezim lainnya.

Tetapi apapun itu, dari sekian definisi politik, paling tidak dapat ditemukan beberapa kesimpulan atasnya, yakni sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional; politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara; sebuah kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat; serta politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

***

Adapun kata “pendidikan”, berasal dari kata “didik”, istilah ini bermakna sebagai perbuatan, hal atau cara.

Ki Hajar Dewantara pernah mendefinisikannya sebagai tuntutan bagi pertumbuhan anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri semua anak. Tujuannya agar mereka, baik sebagai individu manusia maupun bagian dari masyarakat, mampu mencapai keselamatan hidup dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah cara manusia meraih kebahagiaan dalam hidup dan penghidupannya.

Lebih jauh lagi, pendidikan juga dapat diartikan sebagai upaya mentransformasikan nilai-nilai luhur kebudayaan (transformasi budaya). Hal ini dimaknai sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Bahwa kebudayaan adalah bekal hidup segenap manusia, yang harus menjadi tumpuan utama dari penerapan pendidikan.

Ya, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan segenap manusia. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan di dalamnya, pendidikan serta-merta bertujuan mempersiapkan generasi bangsa guna mampu memainkan peranannya ke dalam berbagai lingkungan hidupnya.

Dengan demikian, pendidikan punya misi bagaimana manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai mahluk yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Dan tentunya, sistem “persekolahan”, dalam arti lembaga pendidikan, menjadi salah satu pilar penting yang harus mewujud sebagai penyangga sistem sosial yang lebih besar.

***

Jika ditarik korelasi dari keduanya, tujuan politik dan pendidikan, kiranya dapat diartikan bahwa politik pendidikan adalah upaya suatu bangsa di bidang pendidikan, baik yang dituang ke dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan tentang pendidikan, maupun digagas melalui jalur-jalur kultural. Adapun tujuannya tak lain untuk mencipta kualitas human resources (sumber daya manusia) yang dicita-citakan.

Dengan demikian, politik pendidikan terang sebagai elemen terpenting dalam sistem sosial politik suatu bangsa atau Negara. Ia menjadi proses pembentukan karakteristik individu dalam masyarakat. Menjadi nafas bagi lembaga-lembaga pendidikan dalam menerapkan pendidikan dan membentuk perilaku politik masyarakat.

Sebagaimana umumnya tugas pendidikan, tujuan dari politik pendidikan juga menjadi media atau wadah dalam menanamkan ideologi atau penopang kerangka politiknya. Hal ini sebagaimana pernah digambarkan oleh Plato dalam Republik-nya, yang membahas hubungan antara ideologi dan institusi Negara dengan tujuan dan metode pendidikan.

Pendidikan Kultural sebagai Proses Enkulturasi

Telah disinggung sebelumnya bahwa peran pendidikan secara utama adalah transformasi nilai-nilai budaya. Jika ditarik dalam konteks politik pendidikan, maka peran darinya tak lain adalah “pembentukan manusia-manusia yang berkebudayaan”, dengan kata lain, sebagai proses enkulturasi.

Dalam menjembatani atau mengarahkan politik pendidikan sebagai proses enkulturasi, tentu pendidikan kultural menjadi penting dari sekadar pendidikan-pendidikan formal.

Hal ini tidak sepenuhnya berarti bahwa kita telah jenuh dengan pendidikan-pendidikan formal, eksakta misalnya, yang selama ini cenderung diajarkan secara kaku dan kurang manusiawi, melainkan karena bekal hidup sesungguhnya bagi manusia itu sendiri adalah nilai-nilai kebudayaan. Olehnya, politik pendidikan dengan pendidikan kultural dalam penerapannya, tak lain adalah strategi kebudayaan itu sendiri.

Sebagai  satu dari sekian banyak strategi kebudayaan, pendidikan kultural tentu jauh lebih efektif dalam mengentaskan persoalan-persoalan sosial-kemasyarakatan, terutama di wilayah gagasan atau penyadaran. Apalagi, berbeda dari pendidikan formal, pendidikan kultural kesannya lebih mudah tersemai. Hal ini karena gagasan-gagasan yang dibawa, tersadari atau tidak, melebur ke dalam dimensi yang lebih populis.

Salah satu upaya utama yang harus tersemai dalam pendidikan kultural adalah proses transformasi. Hal ini sebagaimana juga menjadi tumpuan utama dari pendidikan secara umum.

Dalam proses transformasi ini, meminjam variabel yang pernah dipetakan oleh Fortes (1999), setidaknya ada tiga hal yang patut diperhatikan. Di antaranya adalah (1) unsur yang ditranformasikan, (2) proses transformasi, dan (3) cara transformasi.

Unsur-unsur ini merupakan nilai-nilai budaya, adat-istiadat masyarakat, pandangan hidup, serta berbagai konsep hidup lainnya yang bernaung dalam realitas kebudayaan masyarakat, seperti kebiasaan-kebiasaan sosial dalam interaksi atau pergaulan antarindividu.

Mengingat peran pendidikan tak hanya merupakan pengalihan pengetahuan atau keterampilan (transfer of knowledge and skill), melainkan juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (transmission of cultural values and social norms), maka konsep pendidikan kultural menjadi penting keberadaannya.

Bahwa peran pendidikan kultural tak jauh sebagai pengembang budaya (culture bearer) yang bertujuan memelihara keterjalinan antara berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaan.

Meski demikian, kesinambungan ini turut pula dipengaruhi oleh relasi hidup masyarakat yang ada di dalamnya, seperti berlangsungnya pengalihan nilai budaya dan norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dimungkinkan oleh orientasi pada nilai budaya serta konformisme perilaku berdasarkan nilai sosial yang ada.

Demikianlah peran pendidikan dengan model dan sifatnya yang kultural. Hematnya, pendidikan kultural ditujukan untuk peneguhan ketahanan budaya (cultural resilience).

Dalam proses transformasi, pendidikan kultural berperan mengembangkan kepribadian yang kreatif dan dapat memilih nilai-nilai budaya yang cocok untuk berbagai lingkungan yang ada. Pun sudah dinyatakan sebelumnya bahwa hakikat atau inti sari dari kebudayan adalah manusia. Karenanya, pengembangan nilai-nilai budaya haruslah menarik unsurnya ke dalam konteks kemanusiaan, menurut pada tingkah-laku atau kepribadian manusia sebagai aktornya.

Dengan demikian, tingkah-laku atau kepribadian manusia bukanlah sesuatu yang diturunkan begitu saja, melainkan sesuatu yang harus terus dipelajari tanpa henti. Dari sini, terlihat jelas pentingnya peranan dan fungsi pendidikan kultural dalam pembentukan kepribadian manusia.

Jadi, proses pendidikan bukan terjadi secara pasif atau culture determined. Proses tersebut memungkinkan terjadinya perkembangan budaya melalui kemampuan-kemampuan kreatif yang memungkinkan terjadinya inovasi, asimilasi, akulturasi dalam proses yang interaktif.

Peran Lembaga Pendidikan

Tetapi patut dicatat bahwa pendidikan kultural sangat pula bergantung pada peran lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Bahwa lembaga pendidikan harus senantiasa mengkondisikan pengenalan, pemeliharaan dan pengembangan keseluruhan budaya sebagai bagian dari peran dan fungsi lembaga-lembaga pendidikan.

Baik lembaga-lembaga pendidikan formal, non-formal, maupun informal, kesemuanya harus memungkinkan terjalinnya pola interaksi budaya sekaligus proses pemeliharaan dan pengembangannya. Sikap penghargaan kepada budaya harus menjadi desain utama, sekaligus meliputi daya kritis dan analitis terhadap setiap budaya yang ada, terutama yang datang dari luar.

Hematnya, tiap lembaga pendidikan harus bersama-sama mengembangkan nilai-nilai budaya secara intensif, inovatif dan ekstensif. Dengan begitu, peranan pendidikan kultural dan politik pendidikan secara umum, benar-benar akan terealisasi sebagaimana diharapkan bersama.

Note: Versi awal tulisan ini sebelumnya dimuat di Majalah Nusantara Edisi Mei - Juni 2016, Menggagas Kembali Konsep Pendidikan.

Artikel Terkait