Akhir-akhir ini gerakan mahasiswa makin masif dilakukan beberapa kota di Indonesia. Ini didasarkan atas kondisi materiel saat ini, yakni pandemi Covid-19 dan krisis internal kapitalisme. Sebagian besar gerakan mahasiswa menuntut untuk pembebasan penuh uang kuliah.

Kemendikbud sebenarnya telah menyesuaikan uang kuliah tunggal (UKT) di tengah pandemi ini dengan mengeluarkan Permendikbud 25 Tahun 2020. Tetapi kebijakan ini dinilai tidak menjawab esensi permasalahan, karena adanya beberapa penggolongan sebagai syarat penilaian apakah UKT digratiskan atau diberikan potongan saja.

Kebijakan ini juga dinilai akan sangat bias administratif, juga terdapat masalah dalam hal mekanisasi dan birokratisasi, belum lagi ini diyakini tidak didasarkan pada kondisi materiel saat ini (krisis ekonomi.

Untuk itu, beberapa gerakan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi menginginkan UKT digratiskan saat pandemi dan harusnya UKT gratis ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa tanpa terkecuali.

Tetapi sering kali gerakan mahasiswa tidak melihat akar permasalahan yang membuat uang kuliah sulit untuk digratiskan. Ini tidak terlepas dari kurangnya analisis teoritis akan hal itu.

Berangkat dari keresahan saya itu, tulisan ini akan membahas penekanan pentingnya analilis teoritis dalam persoalan polemik UKT di masa pandemi. Tetapi sebelum itu, saya akan menyinggung persoalan ‘’penyakit” dalam gerakan mahasiswa yang menjadi salah satu penyebab dalam gerakan mahasiswa itu sendiri, yakni memisahkan antara teori dan praktik.

Selain itu, tulisan ini memberikan tesis bahwa menuntut pendidikan gratis haruslah didasarkan pada analisis struktur ekonomi yang melandasinya, dan juga tak kalah penting, yakni diperlukannya penyatuan teori dan aksi dalam gerakan mahasiswa. Pemisahan di antara keduanya adalah suatu kekeliruan yang mendasar.

Pentingnya Penyatuan Teori dan Aksi

Dalam pidato Ernest Mandel di New York pada 1968, tepat saat menghadiri Majelis Gerakan Mahasiswa Mahasiswa, di mana pidato itu dijadikan tulisan yang berjudul “Gerakan Mahasiswa Revolusioner Teori dan Aksi”, di Marxis.org. Mandel dalam pidatonya menekankan pentingnya penyatuan di antara teori dan aksi. Menekankan yang satu dan membuang yang lainnya akan menimbulkan masalah dalam gerakan mahasiswa. Berikut kata Ernest Mandel:

"Aksi tanpa teori tidak akan efisien atau tidak akan berhasil melakukan perubahan yang mendasar, kita tidak dapat membebaskan manusia tanpa sadar. Di pihak lain, teori tanpa aksi tidak akan mendapat watak ilmiah yang sejati karena tidak ada jalan lain untuk mengu­ji teori kecuali melalui aksi."

Ernest Mandel mengibaratkan pemisahaan antara teori dan aksi seperti ketika kita sedang mengikuti perdebatan di antara orang-orang tuli. Ia juga memberikan catatan sejarah bahwa gerakan revolusioner bukan hanya dari periode Marxis, jugs bahkan dari periode sebelum marxis, teori dan aksi tidak dapat dipisahkan.

Analisis Pendidikan Harusnya Didasarkan pada Struktur Ekonomi yang Melandasinya

Berkenaan dengan aksi penuntutan pendidikan yang gratis, gerakan mahasiswa harusnya mempertimbangkan dengan menggunakan analisis melihat basis struktur ekonomi (kapitalistik) yang membuat pendidikan seakan-akan menjadi mustahil untuk digratiskan.

Tentu ini mendesak adanya analisis yang teoritis. Karena perlu diketahui aktor-aktor organisasi internasional seperti World Bank dan IMF berperan penting dalam liberalisasi pendidikan tinggi kita saat ini, yang membuat uang kuliah dari tahun ke tahun terus meningkat dengan tentunya berbalut ilusi-ilusi kapitalisme yang coba dihadirkan seperti otonomi kampus yang tertuang dalam terma “PTN-BH”.

Ini berawal dari terjadinya stagflasi tahun 1970-an yang membuat kebijakan ala Keynes (diperlukannya intervensi pemerintah) perlahan-lahan sudah tidak digunakan lagi dalam beberapa negara. Kebijakan ala Keynes ini digantikan oleh proyek ekonomi yang disebut dengan neoliberalisme.

Agenda-agenda neoliberalisme itu tertuang dalam perjanjian yang disebut dengan “Washington Consensus”. Agenda ini tentu digawangi dari aktor neoliberal seperti World Bank, IMF, dan Kementrian Keuangan AS. Pada awalnya terdapat 10 kebijakan yang dihasilkan dari agenda ini. Jika diringkas, ada 3 napas yang tertuang di dalamnya, yakni privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan cabut subsidi publik.

Dari sinilah agenda reformasi dari resep ala Keynes ke resep ala neoliberal yang coba dihadirkan di seluruh dunia, apalagi untuk negara-negara berkembang di dunia ketiga yang diiterpa dengan kirisis, termasuk Indonesia.

Dalam bidang pendidikan, ini dimulai dari perjanjian pemerintah Indonesia dengan lembaga moneter internasional (IMF) yang tertuang dalam General Agreement on Tarif and Service (GATS) pada 1994 yang berisikan kesepakatan 12 sektor jasa diliberalisasi, salah satunya ialah pendidikan.

Ini membuat perlahan-perlahan pendidikan tinggi Indonesia mulai berbasis pada terma otonomi kampus, yang tertuang dalam PP No. 61/19990, tentang penetapan perguruan tinggi negeri berbadan hukum, sampai dengan UU PT No 12 Tahun 2012.

Berangkat dari itu menuntut pendidikan tinggi yang gratis, mendesak diperlukannya analisis struktur ekonomi yang melandasinya, karena pendidikan kita hari terkondisikan oleh struktur ekonomi neoliberalisme. Hal ini penting lagi mendesak agar perjuangan gerakan mahasiswa bisa mengetahui akar permasalahan struktural yang sebenarnya. Seperti kata Ernest Mandel:

Penaklukan ideologis ini berarti bahwa pembebasan manusia harus diarahkan pada usaha yang sadar untuk merombak tatanan masyarakat, untuk mengatasi sebuah keadaan di mana manusia didominasi oleh kekuatan ekonomi pasar yang buta dan mulai menggurat nasib dengan tangannya sendiri.

Aksi pembebasan yang sadar ini tidak dapat dijalankan secara efektif, dan tentunya tidak dapat berhasil, jika orang belum menyadari dan mengenal lingkungan sosial tempatnya hidup, mengen­al kekuatan sosial yang harus dihadapinya, dan kondisi sosial ekonomi yang umum dari gerakan pembebasan.”

Bagaimana Selanjutnya? Diperlukannya Organisasi Revolusioner 

Bagi saya, sebaiknya analisis gerakan mahasiswa hari ini dan dalam skala jangka panjang (menuntut pendidikan gratis) harusnya berbasiskan pada analisis kelas dalam melihat struktur kapitalisme neoliberal. Karena mustahil mengharapkan hal itu terjadi tanpa mengubah basis struktur ekonominya. Ini juga penting dalam menginterupsi jawaban-jawaban dari birokrat kampus yang terus-menerus mengatakan bahwa pendidikan kita saat ini tidak mungkin gratis.

Selain itu, permasalahan yang sering dihadapi juga mengenai pernyataan bahwa jiwa perlawanan mahasiswa akan penindasan akan berhenti di masa saat mahasiswa itu sudah tidak lagi mengemban status sebagai mahasiswa.

Ernest Mandel menyarankan agar perlunya organisasi revolusioner dalam menggabungkan gerakan mahasiswa dan non-mahasiswa.

Setelah beberapa tahun, dengan tidak adanya organisasi revolusioner, kebanyakan orang-orang militan ini, terlepas dari keinginan mereka untuk tetap teguh dan menjadi aktivis sosialis, tidak aktif lagi dalam politik dari sudut pandang revolusioner. Jadi, untuk memelihara kelanjutan aktivitas revolusioner ini, kita harus punya organisasi yang lebih luas jangkauannya dari organisasi mahasiswa biasa, sebuah organisasi di mana mahasiswa dan bukan mahasiswa dapat bekerja sama.

Dan ada alasan yang lebih penting lagi, di balik kepentingan kita memiliki satu organisasi partai. Karena tanpa organisasi semacam itu, tidak akan dapat dicapai kesatuan aksi dengan kelas buruh industri, dalam pengertian yang paling umum sekalipun.

Ini solusi yang menurut saya diperlukan dalam gerakan mahasiswa saat ini di Indonesia agar aksi kita tidak sia-sia, diperlukannya analisis struktural yang sifatnya teoritis dalam menjawab musuh akar permasalahan struktural kita saat ini. Ya, sistem ekonomi neoliberal.

Referensi: Ernest Mandel, Gerakan Mahasiswa Revolusioner Teori dan Praktik