Penulis
1 bulan lalu · 4776 view · 3 min baca menit baca · Politik 14935_34353.jpg
straitstimes.com

Gerakan 22 Mei dan Pertemuan Jokowi-Prabowo

Tiba-tiba bangsa ini ketakutan dengan tradisi demokrasi. Bukankah demonstrasi atau unjuk rasa merupakan tradisi demokrasi? Bahkan isu terorisme ditebarkan guna menggembosi gerakan Mei 2019. Ada apa dengan petinggi negeri? 

Menyoal agenda yang diusung tidak konstitusional merupakan hal beda. Di dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan hal yang wajib, Cara mengungkapkan pendapat juga berbeda. Menakuti rakyat dengan isu teroris bukanlah solusi, akan tetapi menunjukkan kelemahan institusi negara dalam menangkal terorisme.

Harusnya aparat menjamin kebebasan berpendapat sekaligus menjamin keamanan rakyat dalam penyampaian. Bukankah aparat digaji dengan uang rakyat? Harusnya rakyat nyaman ketika menyampaikan pendapatnya di muka umum. 

Terlepas apa pun motif gerakan Mei 2019, negara, terutama aparat keamanan, 'haram' melarang, kecuali negara ini bukan lagi negara demokrasi. Menjadi aneh ketika menumbangkan sebuah rezim otoriter malah berbuat lebih otoriter dengan melarang unjuk rasa meski dibalut imbauan.

Menakuti rakyat dengan aksi bom dari teroris telah membuka aib institusi keamanan tidak mampu mencegah. Sebenarnya rakyat hanya ingin sampaikan aspirasi kenapa harus ditakut-takuti dengan isu teroris dan makar. Harusnya TNI-POLRI bersama rakyat, mendukung rakyat, bukan berdiri melindungi kekuasaan, siapa pun penguasanya.

Membungkam gerakan Mei 2019 tidak menunjukkan negara ini sebagai negara demokrasi. Mengapa harus panik berlebihan dengan aksi damai rakyat? Mengapa harus membesarkan isu hingga ada istilah makar segala? Jangan-jangan institusi keamanan sudah dibisikkan 'setan gundul'? Jangan-jangan aparat negeri ini tidak bisa mampu membedakan antara kepentingan negara dan kepentingan penguasa?


Jelas bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu artinya TNI-POLRI harus bersama rakyat, bukan malah berhadapan dengan rakyat. Saya yakin gerakan Mei 2019 merupakan aksi damai biasa. Mereka hanya kecewa dan kurang percaya dengan mekanisme yang ada. 

Bagaimana mereka percaya pada hukum bila napi korupsi bebas di Rumah Padang? Bagaimana rakyat percaya hukum bila kebebasan bicara selalu dikaitkan dengan makar? 

Kita sudah jenuh dengan modus yang mengatasnamakan konstitusi dan hukum. Itulah dasar mereka berpikir dan bertindak. Rakyat bergerak karena menilai ada yang salah sehingga janganlah rakyat ditakuti dengan isu-isu murahan gaya intelijen.

Rakyat sudah cerdas dan tak mau dibodohi. Rakyat paham mekanisme konstitusional, namun sedang tidak percaya pada institusi kita. Koreksi melalui turun ke jalan adalah halal dalam demokrasi. Kenapa takut? Jika benar, tak perlu takut meski hanya sendiri.

Jika TNI-POLRI ingin melindungi rakyat, maka jangan halangi rakyat berpendapat. Jaga agar aksi mereka damai, tidak disusupi antek teroris. Jaga agar aksi Mei 2019 menjadi jalan kebenaran, jalan konstitusional. Cara rakyat turun langsung ketika para wakil mereka tak bisa lagi dipercaya. 

Biarkan rakyat berorasi, mengungkapkan pendapat. Harusnya kita patut malu dengan hal itu. Harusnya rakyat dilayani dengan baik sehingga mereka tak perlu turun langsung. Apakah kita pernah mengevaluasi bahwa aksi Mei 2019 merupakan kumpulan kekecewaan selama ini?

Saya malah berharap gerakan Mei 2019 menghadirkan dua pendukung capres. Pada saat itulah momen kedua pasangan kontestasi Pilpres 2019 bertemu di antara massa. Saat itu pula keduanya berorasi, saling tertawa sembari menghadirkan 'wajah' demokrasi kita yang sesungguhnya. Karenanya, Jokowi jangan lari, tapi datangilah massa gerakan Mei 2019. 

Momen pertemuan kedua pasangan jangan di belakang, namun langsung di hadapan rakyat. Bersuka-citalah rakyat bersama TNI-POLRI menyaksikan kedua pasangan berpelukan. Pertanyaannya, beranikah Jokowi-Ma'ruf hadir?

Harapan saya mereka hadir. Tentu Prabowo-Sandi juga harus hadir. Saat itulah islah nasional, rekonsiliasi nasional terjadi. Karenanya, aparat negara jangan memanasi suasana dengan pernyataan yang menantang dan menakuti, dan hanya merugikan momen tersebut. Harus diganti narasi gerakan Mei 2019 sebagai momen rekonsiliasi.

Beramai-ramai kita suarakan bahwa gerakan Mei 2019 sebagai tradisi baru dalam rekonsiliasi elite. Selama ini elite bertemu di tempat sunyi, hanya segelintir yang tahu dilanjutkan dengan konferensi pers. Gaya konservatif yang sudah bisa diubah dengan gaya milenial. 


Pertemuan Prabowo-Jokowi harus terjadi pada tanggal 22 Mei, di hadapan jutaaan massa kedua pendukung. TNI-POLRI harus mampu melakukan itu. Di tangan kalian, rekonsiliasi akan terjadi. Kalian tidak boleh memihak kecuali kalian sudah menjadi politisi bersenjata. TNI-POLRI harus mengawal dan memastikan rekonsiliasi terjadi dengan damai.

Rakyat pasti akan mendukung langkah itu. Panglima TNI dan Kapolri sudah bisa menghadap Jokowi. Melanjutkan dengan bertemu Prabowo. Katakan skenario 22 Mei 2019 sebagai skenario kemenangan Indonesia. Ketika itu terealisasi, maka akan tercatat dalam sejarah bahwa TNI-POLRI adalah penjaga NKRI.

Panggung demokrasi akan makin menawan ketika TNI-POLRI mau berbuat itu. Pertemuan Prabowo-Jokowi terjadi berkat kerja keras TNI-POLRI. Harumlah nama kalian, harumlah demokrasi kita, bergembiralah rakyat dengan kejadian itu. 

Namun apakah TNI-POLRI mau dan mampu? Tentu mereka tak perlu malu meminta bantuan para senior di kedua kubu.

Artikel Terkait