Semuanya karena International People’s Tribunal 1965 atau Pengadilan Rakyat atas Peristiwa 1965 yang dilaksanakan di Den Haag pada 10-13 November 2015 tersebut. Tiba-tiba semua isu tentang Kudeta PKI 1965 dan Peristiwa pembantaian massalnya diangkat lagi. Rakyat Indonesia dipaksa untuk mengorek koreng-koreng yang nampak mengering jadi bopeng itu.

Tidak semua senang dengan adanya Pengadilan Rakyat tersebut. Terutama para teknokrat yang menyokong naiknya Orde Baru dan para orangtua yang ketakutan dengan pelekatan stigma “PKI”, mereka amat alergi dengan apapun yang membawa embel-embel PKI.

Ketakutan tersebut nampak dalam penggunaan istilah “Komunis Gaya Baru”. Istilah tersebut dibuat demi menghadirkan rasa takut yang sama, kepada generasi di bawah mereka. Agar generasi yang lahir di luar cengkraman Orde Baru, diingingatkan pada rasa takut yang sama.

Ketakutan yang dirasakan oleh para orangtua yang dibesarkan dibawah pemerintahan Orde Baru menutup mereka terhadap informasi yang sebenarnya dalam Pengadilan Rakyat Internasional 1965 ini. mereka terlalu takut dengan peristiwa 1965 sehingga menolak untuk mengetahui dan memahami Pengadilan Rakyat Internasional 1965 itu sendiri.

Hal ini terlihat dari ucapan yang keluar dari wakil presiden kita Jusuf Kalla:

“Justru orang Pemerintah itu terbunuh. Jendral itu terbunuh, kan? Masak pemerintah minta maaf karena para jendral terbunuh.”

Demikian ungkapan wakil presiden kita yang sekaligus sebagai penegasan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1965 tersebut.

Bapak wakil presiden kita, entah memang tidak mengetahui atau berpura-pura tidak mengetahui pelanggaran HAM berat yang terjadi terhadap satu juta rakyat Indonesia (laporan Amnesty Internasional) karena dituduh PKI tersebut.

Lantas sebenarnya apa International People’s Tribun 1965 itu?

Pengadilan Rakyat Internasional 1965. Pengadilan Rakyat Internasional adalah pengadilan rakyat yang digagas oleh pejuang hak asasi manusia, keluarga korban dan ahli juga praktisi hukum Internasional. Pengadilan ini tidak terkait dengan lembaga pengadilan internasional manapun atau badan hak asasi manusia tertentu di PBB, apalagi dengan negeri Belanda.

Pengadilan ini hanya kebetulan dilaksanakan di Souterrain, Nieuwerkerk, Den Haag, Belanda. Tak ada sangkut paut dengan negara tersebut. Hakim maupun jaksa pengadilan ini juga berasal dari berbagai kewarganegaraan, dari mulai Kanada hingga Afrika Selatan.

Pengadilan ini hanya menghadirkan kesaksian, pengalaman kolektif rakyat yang mengalami ataupun menjadi korban, serta para saksi ahli untuk membuktikan bahwa terjadi kejahataan kemanusiaan yang dilakukan Negara di tahun 1965.

Pengadilan ini membeberkan sembilan dakwaan kepada Negara Indonesia, terutama angkatan bersenjata di bawah Jendral Soeharto, yang meliputi pembunuhan massal, kerja paksa, pemenjaraan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan dan eksil, penghilangan paksa, propaganda, kejahatan karena kebencian, serta keterlibatan negara lain. (“Gema Kesaksian Nieuwe Kerk”, Majalah Tempo 22 November 2015). Putusan final dari pengadilan ini bahkan baru akan keluar satu tahun lagi di Jenewa, Swiss.

Apa yang dilakukan oleh  Nursyahbani Katjasungkana, Todung Mulya Lubis, dan kawan-kawan ingin mengingatkan bahwa tidak hanya peristiwa kudeta PKI 30 September 1965 saja yang perlu diingat sebagai memori kolektif bangsa ini, tetapi juga hal-hal yang terjadi setelahnya seperti pembantaian, penahanan tanpa peradilan, kekerasan seksual, dan pengucilan kepada rakyat Indonesia sebagai dampak dari peristiwa tersebut.

Mengorbankan Jutaan rakyat sebagai tumbal kenaikan Orba, ibarat menanam kepala anak kecil demi membangun sebuah jembatan seperti dalam cerpen berjudul Anak-Anak Masa Lalu karya Damhuri Muhammad. Baik anak-anak maupun rakyat, tidak memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki para angkatan bersenjata.

Dengan adanya pengakuan kejahatan yang dilakukan oleh negara, diharapkan negara tidak lagi melakukan hal yang sama di masa depan.

Tapi masa depan milik siapa? Ketika Orde Baru runtuh diganti reformasi, para teknokrat penyokong Orde Baru menjadi tua dan anak-anaknya melahirkan anak-anak lagi. Kondisi sosial-politik berubah seiring dengan aktor-aktor di dalamnya. Maka ada baiknya kita mencermati pemilik masa depan. Generasi baru yang lahir dan besar pada masa reformasi, Orde Media.

Warisan untuk Generasi. Awal teori Generasi barangkali dimulai oleh William Strauss dan Neil Howe yang merumuskan empat generasi dalam sejarah Amerika dengan karekteristik khasnya masing-masing. Teori generasi ini kemudian berkembang dengan klasifikasi nama yang berbeda-beda.

Yang paling popular adalah pengelompokan empat generasi yakni: (1).Generasi Baby Boomer, lahir 1946-1964, (2). Generasi X, lahir 1965-1980, (3). Generasi Y, lahir 1981-1994. (4). Generasi  Z, lahir 1995-2010. Majalah Time pada 20 Mei 2013 menggunakan istilah untuk generasi Y dan Z sebagai Millenials, The Me Me Me Generation.

Orde Baru yang berdiri selama 32 tahun “mencetak” orang-orang yang mewariskan kepatuhan dan ketakutan terhadap ideologi tertentu, terutama ideologi Komunis. Generasi Orde Baru masuk pada kelompok generasi X yang besar dengan doktrin dan informasi satu arah.

Sepertinya ada kecenderungan untuk mencetak lagi generasi yang patuh oleh orang-orang tua dari generasi X dalam tulisan Rehand Kasali. Time telah memprediksi ketakutan yang diungkapkan professor FEB UI tersebut.

Generasi Millenia atau Me Me Me generation memang lebih kritis akibat iklim informasi yang dua arah. Mereka mudah menguasai teknologi, dan lebih mencengangkan lagi, generasi Millenia ini lebih sedikit menggunkan kekerasan sebagai penyelesaian masalah karena mereka lebih mementingkan untuk berjejaring.

Ketika para orangtua masih menyebarkan ketakutan pada Komunis Gaya Baru, generasi Millenia justru dengan keterbukaan akses informasi yang luar biasa ini akan mencari tahu sendiri tentang apa itu Komunis.

Agen sosialisasi norma dan nilai pada Generasi Milenia bukan lagi orangtua atau guru di sekolah, melainkan dunia virtual. Mungkin ini yang menjadi kekhawatiran para orangtua, karena anaknya lebih sering menghabiskan waktunya dengan bersosialisasi di dunia virtual. Tidak lagi melalui tatap muka dengan orangtua dan guru. Hal ini mengesankan bahwa generasi ini menjadi tidak patuh dan terlalu banyak menghabisakan waktunya bersama gadget.

Era reformasi memang memberikan kesempatan pada sejarah untuk menjadi lebih demokratis. Sejarah diberikan tempat untuk penafsiran baru, melewati sejarah sebagai alat legitimasi pembangunan yang nasionalistik, heroik, dan maskulin.

Narasi-narasi baru dilahirkan dalam iklim demokrasi. Dan semoga saja Pengadilan Rakyat Internasional 1965, Aksi Kamisan yang dilakukan ibu-ibu korban kejahatan HAM tidak akan sia-sia, terutama melalui peran generasi Me Me Me yang senantiasa mencoba mencari tahu, bukan sekedar generasi yang hanya mampu berwacana.

Nampaknya memang anak muda generasi Me Me Me kini menolak warisan, warisan trauma dan dogma.