Peneliti
1 bulan lalu · 2440 view · 4 menit baca · Politik 33700_65707.jpg
batulanteh.com

Generalisasi Mahfud MD dan Ciutnya Nyali Pendukung Prabowo

Hujan kritik menimpa Mahfud MD setelah pernyataannya mengenai pemilih radikal menuai kontroversi. Ia dituding telah menebar kebencian beraroma rasis, sebuah pretensi yang menguatkan posisinya yang tidak netral kepada salah satu Capres.

Untuk yang terakhir, Mahfud MD memang sudah menyampaikan pemikirannya yang secara eksplisit memihak ke salah satu calon. Apa yang dikatakan Mahfud terang menuai polemik. 

Apakah memang itu yang diinginkan seorang Mahfud? Sesederhana itukah ia memetakan politik Indonesia?

Dengan begitu, ia mengabaikan anak-anak milenial, yakni mereka yang tahu sedikit politik namun enggan menjadi golput, atau mereka yang tetap golput demi idealisme. 

Mahfud juga tak membuat kalkulasi bagi pemilih yang selama ini diam, diam dan tak ikut kisruh yang mendominasi jagat dunia maya dan warkop-warkop.

Dengan demikian, Mahfud telah melakukan generalisasi yang keliru. Ia terlalu menyederhanakan persoalan dengan menganggap Pilpres sebagai blok hitam berhadapan dengan blok putih. Setidaknya demikian bunyi kritikan yang menyerangnya.

Apakah Mahfud memang ingin menyederhanakan persoalan Pilpres (yang pelik)?

Mahfud sudah pasti telah menimbang, pernyataan ‘radikalnya’ bakal dikritik. Apalagi ia menyebut daerah tertentu. Nah, pertanyaannya, dengan dasar apa Mahfud mengeluarkan pernyataan itu? Dan mengapa harus menyebut kata radikal atau garis keras?


Apa yang salah dengan Mahfud MD?

Mari kita urai secara kontekstual terkait kondisi perpolitikan kita. Politik identitas masih menjadi bahan jualan para elite. Sehari-hari kita mendengar dan melihat para politisi kita menggiring opini publik untuk sesuatu yang lebih bermakna emosi ketimbang penajaman visi.

Agama dijadikan bahan kampanye demi merebut kuasa. Definisi haram-halal, kafir-beriman, bahkan diumbar di podium-podium rumah ibadah, tidak hanya di ruang kampanye. Selanjutnya, propaganda politik identitas telah nyata membelah konstituen pada dimensi ‘suka atau tidak suka’.

Jadi, sebelum menyalahkan Mahfud MD, mari kita cek data-data ini: setelah kekalahan ISIS di Suriah, terkuak daftar WNI yang telah bergabung ke dalam organisasi terlarang itu. Mereka ingin pulang setelah menyadari mimpi mendirikan negara Islam hanyalah ilusi semata.

Dalam situasi begini, tak penting untuk menyalahkan atau membenarkan Mahfud. Dan tak perlu ada kecurigaan teori konspirasi yang telah mendiktenya. Tapi, lihatlah reaksi-reaksi yang muncul.

Nyali pendukung Prabowo yang ciut

Prabowo sebagai paket usungan koalisi partai politik, sejak hari pertama pasca-Pilpres, tak lagi ditemani utuh partai pengusung. Sandi sang Cawapres pun sepertinya mulai menarik diri perlahan-lahan untuk tidak ikut deklarasi kemenangan.

Jika partai politik pengusung terlihat menanggapi dingin deklarasi kemenangan Prabowo, tidak dengan kelompok radikal. Mereka ikut meyakini kemenangan dan melakukan manuver. Tuduhan kepada penyelenggara telah melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif terus-menerus didengungkan.

Saat Prabowo melakukan konferensi pers, meyakinkan kemenangan kepada para pendukungnya, kesalahan konyol justru dilakukan oleh pendukungnya yang meneriakkan delegitimasi KPU. Menolak hasil kerja KPU, tetapi kukuh menetapkan diri sebagai pemenang Pilpres, adalah kesalahan nonsistematis yang mungkin tak pernah mereka sadari.

Teriakan untuk mendeligitimasi KPU dan ajakan people power direspons oleh Panglima ABRI dan Polri yang akan menindak semua upaya inkonstitusional. Dan siapa yang berani uji nyali?


Umpan Mahfud

Awal tahun ini, melalui MK, pemerintah sudah menetapkan keputusan terakhir terkait eksistensi lembaga HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) sebagai organisasi terlarang. HTI dan afiliasinya terbukti memiliki visi yang melenceng dari tujuan dan dasar negara.

Keputusan hukum ini tentu tidak dengan begitu saja memupus akar radikalisme. Dibutuhkan gerakan kultural untuk membendung jaringan radikalis ini. 

Tapi, upaya kultural butuh waktu lama. Sementara momentum Pilpres ini bisa dikatakan sebagai peluang emas bagi kelompok radikal untuk merebut kuasa, atau setidaknya merehabilitasi posisinya.

Tak bisa disangkal, beberapa momen kampanye Capres lalu turut dimeriahkan oleh simpatisan HTI. Bahkan mereka dengan gagah berani mengibarkan panji-bendera. Mereka tak segan menunjukkan dukungannya. Berapa orang yang peduli dengan fakta tersebut?

Yang diributkan justru C1 dan upaya deligitimasi KPU. Meskipun sudah terlihat jelas, koalisi partai yang sebelumnya berdiri di belakang calon 02 kini mulai menarik diri. Mereka tentu sadar, perlawanan telah selesai.

Fakta lain adalah FPI. FPI terang memihak kubu 02. Sebuah organisasi yang tak segan melakukan sweeping untuk memuluskan kepentingannya, namun dilakukan atas nama agama. Mereka adalah radikalis, tapi masih tetap dibiarkan eksis.

Sampai di sini, seharusnya pengkritik Mahfud MD tak perlu bereaksi keras. Upaya Mahfud untuk memancing para radikalis bersuara dan muncul ke permukaan bisa dikatakan berhasil.

Rencana people power adalah aksi yang bertentangan dengan hukum. Kalaupun isunya adalah adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, proses hukumnya tak bisa dilakukan dengan gerakan pressure massa.

Mereka hanya perlu mengumpulkan sejumlah bukti, untuk kemudian diajukan ke pengadilan agar diuji. Tapi, apakah mereka siap untuk menjalani pertarungan konstitusional itu? Sepertinya mereka tidak memikirkan itu, kecuali punya cukup bukti.


Tapi, hari terus berganti, proses input data sudah melewati separuh, dan Prabowo masih tersisih sekitar 10 juta suara. Selisih angka yang hampir mustahil bisa dikejar.

Akhirnya kita melihat upaya terakhir pendukung Prabowo. Ijtima Ulama pun digelar. Keputusannya menolak hasil KPU dan mendesak agar Jokowi didiskualifikasi. Hanya kelompok radikal yang bisa melakukan ini. Mahfud tahu pasti itu.

Artikel Terkait