Sejak dilantiknya Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, paling tidak terdapat tiga kisruh yang terjadi di tubuh partai politik, dimulai dengan kisruh Golkar, PPP dan yang terakhir adalah partai Demokrat. 

Banyaknya kekisruhan yang terjadi di era kepemimpinan Joko Widodo, menimbulkan opini didalam masyarakat bahwa, presiden Joko Widodo ataupun jajarannya selalu berusaha untuk mengintervensi proses internal dari partai-partai tersebut.

Kisruh yang paling pertama terjadi adalah kisruh partai Golongan Karya yang terjadi pada tahun 2014. Dimana terdapat dualisme kepemimpinan antara kubu Agung Laksono dan juga kubu Aburizal Bakrie. 

Pada awalnya, kubu Golkar mendukung Prabowo-Hatta pada pemilu 2014 bahkan setelah dinyatakan kalah, Aburizal Bakrie tetap menyatakan tetap bersama Prabowo. 

Namun terdapat beberapa orang dari kubu Golkar yang tetap juga mendukung Jokowi-Jk pada saat itu, sehingga membuat potensi konflik di internal kian meruncing. Kubu pendukung Jokowi-Jk Akhirnya melakukan munas di Ancol, yang kemudian memilih Agung Laksono menjadi Ketuanya.

Setelah tiga bulan, keluarlah Surat Keputusan (SK) dari Kementrian Hukum dan HAM (Menkumham), yang menyatakan bahwa kepemimpinan Agung Laksono yang berpihak kepada Jokowilah yang dinyatakan partai Golkar yang sah. Namun tak berhenti sampai disitu, kedua kubu saling menggugat di pengadilan. 

Hingga akhirnya konflik mulai mereda kembali, setelah Menkumham membatalkan SK tentang partai Golkar pada Desember 2015. Sebulan setelah itu, akhirnya kubu Aburizal menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. 

Jika kita melihat sejarah dari partai Golkar, yang hingga saat ini belum pernah menjadi oposisi, sebenarnya bergabungnya Golkar kedalam pemerintahan bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat Golkar sejak berdiri, memang belum pernah mau menjadi oposisi pemerintah.

Secara hampir bersamaan dengan kekisruhan yang terjadi di partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mengalami konflik didalam tubuh partainya, terdapat dualisme kepemimpinan PPP.

Pada saat itu, Suryadarma Ali yang merupakan ketua umum PPP, memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta. Pada Oktober 2014, terjadi Muktamar PPP di Surabaya, yang menyatakan Romahurmuziy menjadi ketua umum PPP. Kubu Romahurmuziy adalah mereka yang memberikan dukungan kepada Jokowi-Jk.

Hal ini menjadi menarik, dikarenakan 3 hari setelah kabinet Jokowi-Jk terbentuk, SK Menhumkam akhirnya terbit, SK tersebut menyatakan bahwa kepemimpinan Romahurmuziy adalah kepemimpinan yang sah, dan diakui oleh negara. 

Akhirnya terjadi juga saling menggugat antara dualisme kepemimpinan di PPP, akhirnya Mahkamah Agung (MA) membatalkan SK yang dikeluarkan oleh Menkumham. 

Kemudian kepengurusan PPP dikembalikan ke masa sebelum Muktamar Surabaya, yang menyatakan ketum adalah Suryadarma Ali dan Romahurmuziy menjadi Sekretaris Jendral. Akan tetapi karena Suryadarma Ali telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan haji. 

Pada  Februari 2016, PPP mengadakan Muktamar kembali, dan akhirnya Romahurmuziy kembali menjadi ketua umum PPP, dan PPP kembali berpihak kepada pemerintahan.

Tahun 2021, yang terbaru adalah gejolak yang terjadi di internal Demokrat, hal ini menjadi lebih unik daripada kisruh–kisruh sebelumnya, dikarenakan adanya pihak petinggi negara yang terlibat didalamnya, pihak tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. 

Pergejolakan di partai Demokrat ini bermula pada awal bulan Februari Agus Harimukti Yudohoyono (AHY) mengadakan konfrensi pers, didalam konfrensi persnya AHY mengatakan bahwa ada pihak dari eksternal partai yang ingin mengambil alih kepemimpinannya. 

Pada konfrensi tersebut, ia tidak menyebutkan KSP Moeldoko secara eksplisit, akan tetapi para loyalis AHY, yang juga kader partai Demokrat seperti, Andi Malarangeng, Rachland Nashidik dan Andi Arief, semuanya mengatakan nama KSP Moeldoko.

Akhirnya KSP Moeldoko, secara cepat melakukan bantahannya dan mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan istana dalam hal tersebut. Dia juga mengatakan bahwa presiden Jokowi tidak mengetahui permasalahan tersebut. 

Menjadi menarik ketika dia mengatakan bahwa hal ini adalah inisiatif dirinya pribadi, bukan berdasarkan jabatannya sebagai KSP, akan tetapi dia menggunakan pin/lencana petinggi negara pada saat melakukan bantahannya tersebut. 

Hal ini menjadi kontradiktif, disatu sisi ia menyatakan bahwa tindakan yang ia lakukan adalah langkah pribadinya, akan tetapi disisi yang lain, ia menggunakan simbol otoritas dari negara.

Selang satu bulan semenjak konfrensi AHY dan Moeldoko,  tepatnya pada 5-7 Maret kemarin, terjadilah Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat di Sibolangit Sumatera Utara, dalam konferensi tersebut.

Terdapat keputusan yang menyatakan mendemisioner kepemimpinan dari AHY dan menunjuk KSP Moeldoko menjadi ketua umum menggantikan AHY. Hal ini meruntuhkan pernyataan KSP Moeldoko sebelumnya, yang menyatakan tidak ada keterlibatannya dalam konflik yang terjadi di partai Demokrat. 

Padahal ia dengan senang hati menjadi ketua umum Demokrat. Setelah KLB di Sibolangit. Pada akhirnya masyarakat hanya akan menunggu keputusan dari Kemenhumkam, untuk menyatakan partai Demokrat mana yang akan diakui oleh negara.

Jika kita melihat dari kekisruhan baik partai Golkar dan PPP, keduanya berakhir dengan diputuskannya partai tersebut untuk merapat kepada pemerintah. Patut diduga apakah partai Demokrat akan berakhir ke pemerintah juga, mengikuti kisruh partai Golkar dan PPP, akan tetapi sebelum keputusan itu dibuat.

Sepertinya pernyataan presiden Joko Widodo juga turut dinantikan pernyataannya terkait kisruh yang terjadi di partai Demokrat ini, terutama ketika bawahannya, yakni KSP Moeldoko, terpilih menjadi ketua umum Demokrat pada saat masih menjabat KSP.

Jika presiden Jokowi tidak memberikan pernyataan mengenai hal ini, maka masyarakat akan berpikir bahwa, presiden Jokowi berperan dalam pengambil-alihan Demokrat, meskipun opini mengenai hal ini juga sudah mulai tersebar di masyarakat. 

Selain dari presiden, KSP Moeldoko juga belum pernah menyampaikan pernyataan resmi, semenjak ditunjuk menjadi ketua umum partai Demokrat versi KLB Sibolangit.

Sebagai masyarakat, menarik untuk ditunggu bagaimana kelanjutan dari gejolak yang terjadi di partai Demokrat tersebut, akan tetapi sangat disayangkan bahwa konflik partai Demokrat ini terjadi di tengah pandemi Covid-19. 

Seakan–akan menunjukkan bahwa masyarakat seringkali luput dari skala prioritas para penguasa. Para penguasa hanya memikirkan bagaimana cara mereka mempertahankan dan mendapatkan kekuasaannya, padahal seharusnya para penguasa bisa menahan egonya. 

Sayangnya para penguasa tidak bisa menahan egonya di era pandemi ini, dengan mempraktekkan sifat kekanakannya untuk berebut kuasa. Sementara itu terdapat masalah yang jauh lebih penting daripada berebut kekuasaan. 

Seperti membuat kebijakan yang bisa meminimalisir dampak pandemic Covid-19. Akan tetapi mereka lebih senang untuk berkumpul beramai-ramai dengan suara nyaring dengan potensi melanggar protocol kesehatan, hanya untuk memperlihatkan kekuasaannya didepan masyarakat.