Belum genap 4 bulan Komjen Pol. Firli Bahuri memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi gebrakannya di tubuh KPK langsung dirasakan publik seantero negeri. Publik yang dulu mencibirnya karena memiliki rekam jejak yang kurang baik, kini seolah dibuat terbelalak atas segala gebrakan yang dilakukannya pada lembaga anti-rasuah ini.

Gebrakan Firli ini bisa dibilang berlangsung cepat dan tepat sasaran. Firli juga suskes mengubah citra KPK yang awalnya banyak dilalui oleh para koruptor, saat ini pengunjung yang berasal dari kalangan koruptor menjadi semakin sedikit. Inilah kesuksesan besar yang ditorehkan Firli dalam menjalankan amanat negara untuk menurunkan angka korupsi.

Penurunan angka korupsi ini memang menjadi prioritas kerja Firli sebagai Ketua KPK. Penurunan angka ini dapat terlihat dari minimnya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) dan lambannya penetapan tersangka oleh KPK dalam beberapa kasus korupsi.

Bahkan dalam kejadian kaburnya Harun Masiku yang hingga detik ini belum ditemukan batang hidungnya, menjadi tanda bahwa urusan menangkap dan menjerat koruptor seolah bukan lagi menjadi tanggung jawab KPK, sebab yang wajib dilakukan KPK adalah menciptakan tatanan bernegara yang minim (ketahuan) korupsi.

Ada banyak cara yang dilakukan Firli dalam upaya menurunkan angka korupsi ini, antara lain: Pertama, OTT hanya berlaku di masa awal kepemimpinan, sebagaimana kita ketahui bersama, belum genap sebulan sejak pelantikannya, publik dikejutkan oleh aksi OTT terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, pada tanggal 7 Januari 2020.

Drama OTT tidak berhenti di sini, pada tanggal 8 Januari 2020 KPK juga melakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan yang kala itu menjabat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada kasus ini Wahyu diduga menerima suap sebesar Rp. 600 juta, untuk memuluskan niat Harus Masiku menggantikan Reizky Aprilia melalui jalur pergantian antar waktu (PAW).

Sayangnya, saat ini tindakan OTT sudah mulai jarang terdengar, sebab KPK sedang disibukkan oleh persoalan internal dan juga terkait pengalihan kebijakan Firli yang lebih mempriotaskan pencegahan daripada penindakan terhadap pelaku korupsi. Padahal, OTT perdana itu sempat menjadi tren positif bagi kepemimpinan Firli, mengingat OTT tersebut merupakan yang tercepat sepanjang sejarah pelaksanaan OTT di tubuh KPK.

Kedua, membiarkan lenyapnya para terduga koruptor. Boleh dibilang, tindakan OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan merupakan tindakan blunder yang membuat junjungannya murka. Dalam OTT ini, Wahyu menyeret Harun Masiku yang menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Blunder kembali dilakukan KPK saat melakukan penggeledahan di Kantor PDIP, terkait keterlibatan Saeful dalam kasus Wahyu. Saat itu Saeful menjabat sebagai Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto. Penggeledahan ini pun menuai kegagalan karena penyidik KPK justru bersitegang dengan pihak keamanan kantor.

Hingga saat ini penggeledahan terhadap kantor PDI-P belum juga dilaksanakan, dan yang lebih menyakitkan adalah keberadaan Harun Masiku yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan. Barangkali KPK sudah sadar akan tindakannya yang membuat murka para elit partai penguasa.

Ketiga, menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga negara. Salah-satu gebrakan Firli ialah usahanya dalam mengharmoniskan KPK dengan lembaga negara yang lainnya. Hal ini ditujukan untuk menormalkan kembali hubungan antara KPK dengan beberapa lembaga negara yang sebelumnya sempat bersitegang.

Bahkan aksi ini digalakkan oleh pimpinan KPK pada awal-awal kepemimpinannya, terbukti dari banyaknya kunjungan silaturrahim terhadap beberapa lembaga, antara lain: Kunjungan kepada Kapolri pada 6 Januari 2020;  Menteri Keuangan pada 7 Januari 2020. Markas DPR/MPR pada 14 Januari 2020; Kementerian Agama dan Kementerian BUMN pada 28 Januari 2020; dan Kementerian PUPR pada 31 Januari 2020.

Kedepan dimungkinkan masih ada kunjungan KPK kepada beberapa lembaga negara dan/atau kementerian lainnya. Utamanya terhadap beberapa kementerian yang sering berurusan dengan KPK akibat ulah para elitnya yang melakukan penyunatan anggaran dan keakrabannya dengan kasus suap untuk memuluskan ragam kebijakan.

Harapan utama dari beberapa aksi silaturrahim ini ialah agar angka korupsi dapat ditekan. Firli percaya bahwa keakraban KPK dengan beberapa kementerian dan lembaga negara, akan berdampak pada penurunan angka korupsi. Kasus korupsi tidak lagi bebas muncul ke permukaan dan kasusnya pun hanya beredar di sekitar gedung lembaga negara.

Keempat, aksi menutup 36 kasus yang sedang ditangani KPK. Penutupkan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut merupakan kejadian yang berurutan dengan aksi kunjungan KPK ke beberapa lembaga negara. Dengan ditutupnya kasus itu, dipastikan target Firli dalam menurunkan angka korupsi akan cepat tercapai.

Itulah beberapa gebrakan Firli dalam memaksimalkan pencegahan tindak pidana korupsi. Kedepan masih dimungkinkan adanya gebrakan lanjutan yang dilakukan Firli dalam mewujudkan ambisinya untuk menekan angka korupsi, dan yang paling penting, tindakan korupsi itu tidak sampai muncul ke permukaan. Terima kasih, Firli!