58326_76367.jpg
Anies-Sandi (Foto: merdeka.com)
Politik · 4 menit baca

Gaya Kepemimpinan Individualisme Ekspresif Anies-Sandi

Sejak dilantik 16 Oktober lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terus menjadi sorotan publik, baik di media massa maupun media sosial. Dimulai dengan kehebohan pidato politik Gubernur usai pelantikannya, di mana beliau menggunakan istilah pribumi dan konteks penjajahan sebagai cara untuk menggalang dukungan warga Jakarta.

Hingga hari ini, beliau mengeluarkan pengumuman akan merombak rancangan trotoar yang dibuat gubernur sebelumnya. Ia akan merombaknya dengan rencana menghadirkan interaksi sosial dan ekonomi di sepanjang trotoar Sudirman-Thamrin.

Pernyataan-pernyataan Gubernur maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta ini memang menyedot perhatian publik. Karena, selain kebanyakan berbeda dari kebijakan para gubernur dari periode 2012-2017, isi pernyataan dan kebijakan yang disampaikan pun cukup unik.

Fenomena munculnya pernyataan atau ide tentang rumah berlapis, ormas menjadi polisi moral dan penanggung jawab kawasan perbelanjaan Tanah Abang, ungkapan bahwa pejalan kaki adalah sumber kemacetan, ajakan berangkat ke kantor dengan berlari, dan solusi simbolik oleh orang yang berduit untuk mengurangi kemacetan, diubahnya tempat wisata mesum menjadi tempat wisata bersyariah, kesemuanya itu sesungguhnya adalah upaya untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan di Jakarta sekarang itu berbeda dari yang sebelumnya.

Jika dikaitkan dengan isi pidato politik Gubernur 16 Oktober lalu, fenomena tersebut mungkin sebagian merupakan bentuk pengejawantahan dari bagaimana “pribumi”, dalam hal ini mungkin bisa dilihat sebagai yang Islam dan/atau Betawi, berperan penting dalam pemerintahan di DKI Jakarta.

Ini jelas menjadi penanda yang sangat berbeda dari tiga gubernur sebelumnya yang tidak secara spesifik mendahulukan kelompok warga tertentu. Meskipun ada beberapa program dari mereka yang juga diteruskan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini.

Namun, tulisan ini tidak akan membahas mengenai pernyataan, kebijakan, dan program yang dilontarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, tetapi lebih pada mencoba melihat apa yang mendorong keduanya melontarkan pernyataan, kebijakan, dan program-program yang terkesan fenomenal itu.

Merujuk pada pemikiran seorang filsuf Kanada bernama Charles Taylor, maka pada tingkat analisa individu, apa yang dikemukakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini dapat dilihat sebagai bentuk individualisme ekspresif mereka. Individualisme ekspresif ini berguna untuk menunjukkan keotentikan seseorang, dalam hal ini mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Taylor, individualisme ekspresif adalah suatu bentuk penyataan diri manusia modern yang mulai muncul di tahun 1960-an bersamaan dengan terjadinya gerakan anti kemapanan yang dikenal sebagai Revolusi Kontrabudaya (The Counterculture Revolution) di Amerika Serikat. Karena lahir sebagai gerakan anti kemapanan, maka penyataan ekspresif ini, menurut Taylor, berlawanan dengan fitur modernitas yang mengutamakan keteraturan dan kemudahan untuk dipahami secara umum.

Ekspresi ini justru mengedepankan keunikan individu, sehingga pihak-pihak yang dekat atau memujanya akan memahaminya bahkan menerimanya. Sedangkan mereka yang berseberangan dengan orang yang bersangkutan atau tidak berhubungan dengannya diharapkan untuk bisa menerima atas nama toleransi.

Kecenderungan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sekarang untuk melakukan individualisme ekspresif sebagai bagian dari gaya kepemimpinannya sebenarnya bisa dimengerti. Sebagai gubernur dan wakil gubernur pengganti tiga gubernur sebelumnya pada periode 2012-2017, yaitu Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat memang tidak mudah.

Ketiganya, oleh banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, dinilai banyak melahirkan program yang membawa Jakarta pada kondisi yang lebih baik dalam 5 tahun terakhir. Hal ini terbukti sebenarnya dengan jumlah perolehan suara saat Pilkada untuk Basuki-Djarot sebesar 42%.

Meskipun lebih kecil dari perkiraan, namun jumlah ini jelas menunjukkan bahwa pendukung pasangan tersebut cukup besar. Apalagi sesungguhnya sebagai petahana, tingkat kepuasan terhadap kerja Basuki-Djarot mencapai 73% berdasarkan survei oleh Lembaga Survei Indonesia.

Kondisi ini jelas menjadi tantangan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur baru sehingga pilihan melakukan gaya kepemimpinan yang bersifat individualisme ekspresif bukanlah hal yang mustahil.

Individualisme ekspresif dalam kepemimpinan mereka ini, di satu sisi, mungkin dilihat sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap upaya memapankan pembangunan fisik dan mental Jakarta yang dibangun oleh tiga gubernur sebelumnya. Itulah mengapa pilihan gaya kepemimpinan ini menjadi mungkin, terutama untuk memelihara dukungan 58% warga pemilih pasangan ini.

Tentu saja kita dapat melihat bahwa gaya kepemimpinan seperti ini bisa memunculkan beberapa kemungkinan masalah. Pertama, dilihat dari sejarah kelahiran dan sifatnya, ekspresi yang bertumpu pada individualitas ini tentu tidak memberi kepastian bagi anak buah maupun warga Jakarta.

Kebebasan berekspresi secara individu memang sebuah sikap bahkan hak yang perlu dijaga, namun karena ini menyangkut kepemimpinan suatu wilayah apalagi ini ibukota negara, tentu dampaknya bisa saja bersifat negatif. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan upaya mengganti kebijakan-kebijakan sebelumnya, seperti pengaturan kawasan Tanah Abang dan trotoar Sudirman-Thamrin serta mengkritik kebijakan yang sudah berjalan seperti pembangunan LRT dan MRT.

Benturan kebijakan antara daerah dan pusat serta dampaknya bagi tiap pihak, khususnya para pekerja yang terlibat dalam proyek-proyek itu, tentu harus dipikirkan masak-masak. Apalagi, baik penggantian maupun kritikan yang diberikan, sepertinya tidak disertai dengan analisa dan perencanaan yang matang.

Hal itu seperti terlihat pada ide Gubernur untuk mengganti rencana trotoar dan pengaturan lalin di Sudirman-Thamrin dengan memunculkan interaksi ekonomi di trotoar sepanjang ruas jalan itu maupun dimasukkannya kembali motor di jalur tersebut, namun pelaksanannya seperti apa, diserahkan kepada perancang.

Kedua, bukan pada tempatnya sebagai gubernur dan wakil gubernur sebenarnya untuk melakukan individualisme ekspresif. Hal ini karena kepemimpinan mereka terkait pada hajat hidup seluruh warga Jakarta dan masyarakat Indonesia dan dunia yang melintas atau beraktivitas di Jakarta.

Alih-alih menunjukkan kesiapan mereka untuk memimpin Jakarta, kesan yang muncul dalam hampir sebulan kepemimpinan mereka justru terlihat sebagai bentuk aktualisasi mereka sebagai pemimpin baru di Jakarta. Tentu mereka ingin menumbuhkan kepercayaan warga Jakarta kepada mereka sehingga upaya mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri sebagai pemimpin adalah hal yang sah-sah saja.

Namun, harus diingat bahwa mereka tentu sedang tidak hanya memelihara dukungan 58% warga Jakarta yang memilih mereka, tetapi juga dan bahkan harusnya menjadi prioritas mereka untuk memenangkan dukungan 42% warga Jakarta lainnya yang tidak memilih mereka di Pilkada lalu. 

Semoga fenomena individualisme ekspresif saat ini yang mewarnai pemberitaan media massa dalam tiga minggu terakhir terjadi hanya karena mereka sedang mencari rumusan kebijakan yang komprehensif dan terperinci bagi wilayah dan warga Jakarta.

Semoga pula rumusan dan penerapan kebijakan-kebijakan itu nantinya mengayomi warga Jakarta secara keseluruhan secara setara, adil, dan merata, bukan kebijakan-kebijakan yang terkesan mengedepankan sebagian warga Jakarta karena mereka yang menjadi lumbung suara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada lalu dan menomorduakan warga yang tidak memilih mereka.