Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dimohonkan kepada Pengadilan Negeri dengan memperhatikan syarat dalam ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 222 ayat (1) “Penundaan Kewajiban pembayaran Utang yang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau kreditor”.

Ayat (3) “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh Utang kepada Kreditornya”.  

Pasal 225 ayat (3) “dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang sama dengan Debitor mengurus harta Debitor”

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemohon harus mampu membuktikan bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, adanya Kreditor lain (Termohon memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor), dan Pemohon beranggapan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu/tempo dan dapat ditangih.

Sejalan dengan itu, Adapun tujuan diundangkannya Peraturan Kepailitan dan PKPU adalah untuk menyelesaikan utang piutang melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Majelis hakim dalam hal Pemeriksaan harus dilaksanakan secara sederhana, dan kepada para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya masing-masing atas perkara tersebut.

Dalam persidangan, Majelis  dalam memeriksa harus dilakukan secara terbuka dan wajib memperhatikan jangka waktu pemeriksaan yang cukup singkat, sesuai dengan tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang KPKPU. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk bersama debitor mengurus harta debitor.

Apabila yang mengajukan permohonan adalah kreditor, maka Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan PKPU Sementara. Ketua pengadilan juga harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan dan mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk bersama debitor mengurus harta debitor.

Lepas itu pemeriksaan terhadap perkara Permohonan (Kepailitan dan PKPU) tidak mengenal eksepsi, seperti halnya  dalam perkara gugatan yang bersifat partij, di mana kewajiban pemanggilan pada Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 224 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bukan berarti “memanggil” debitur untuk mengajukan eksepsi, akan tetapi Majelis Hakim memanggil debitur agar debitur mendengar dalil Pemohon (Kreditur), sehingga acara pemeriksaan dengan eksepsi seperti pada proses Peradilan Umum tidak berlaku sepenuhnya dalam proses Kepailitan dan PKPU.

Pada dasarnya, jenis penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU adalah permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak, seperti layaknya pemeriksaan permohonan pada umumnya. Majelis hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan cross chek dengan Permohonan atau pihak terkait.

Apabila fakta atau Kenyataan yang didalilkan dalam Permohonan Kepailitan dan PKPU sebagai pemenuhan persyaratan Pasal 2 ayat (1) dan atau  Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dipandang tidak memenuhi persyaratan pembuktian sederhana dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Pembuktian perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga itu simple atau sederhana maka wajib diselesaikan pada Pengadilan Niaga. Akan tetapi jika pembuktian itu ruwet atau rumit maka perkara tersebut selayaknya dibawa ke pengadilan Negeri.

Selain itu, Majelis Hakim tidak lepas dari penilaian akan adanya tuntutan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih seperti yang dijelaskan pada paragraf kedua di atas. Merujuk pada Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 37 tahun 2004 Tentang KPKPU yang dikutip dari pendapat P Sugarda, “Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang adalah segala bentuk prestasi, baik itu berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dapat disebut sebagai utang”.

Sejalan dengan Pasal 1233 KUH Perdata, Jerry Hoff berpendapat, “kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari Undang-Undang”. Ada kewajiban untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kreditor berhak atas pelunasan kewajiban oleh debitor, dan debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya.

Terkait utang sebagaimana dimaksud dalam UU KPKPU tersebut juga harus sepanjang kewajiban itu dapat dinyatakan dengan sejumlah uang, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun atau karena ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau karena putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap—Remy Sjahdeni.

Selain itu, status dan kondisi perusahaan juga penting untuk dilihat dan dipertimbangkan. Selayaknya, Perusahaan dapat dinyatakan PKPU apabila perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar utangnya. Juga bagi perusahaan yang tidak mau memenuhi kewajibannya sementara mampu untuk melakukan prestasinya, sepantasnya dijatuhi Denda 2 kali lipat dari kewajiban yang semestinya.