Selepas Pemilu 2019 yang sarat kontroversi dalam prosesnya, kini perpolitikan bangsa cukup dihangatkan dengan orbitnya Garbi. Garbi atau yang dikenal dengan Organisasi Masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia merupakan bentukan dari elite politik mantan Presiden PKS, yaitu Anis Matta, Fahri Hamzah, dan kawan-kawan.

Garbi sendiri mengalami lika-liku yang cukup pedas. Sebenarnya, Garbi atau ide tentang Arah Baru Indonesia ini merupakan gerakan yang digagas terlebih dahulu oleh para pimpinan PKS sejak 2014. 

Namun dalam perkembangannya, ide tentang Arah Baru Indonesia tersebut justru mendapat penolakan dari para pimpinan PKS berikutnya, yaitu di era Sohibul Iman. Bahkan, di kemudian hari, sampai ada pengurus yang diberhentikan dari posisinya.

“Kasus-kasus pemecatan dari jabatan dan dari anggota sejak 2016 kan terkait dengan tuduhan terlihat dengan gerakan ABI (Arah Indonesia Baru),” kata Mahfudz kepada Tempo (18 Oktober 2018).

Beragam penolakan yang muncul dari internal PKS, serta dituding sebagai bentuk pengudetaan terhadap PKS, merupakan momentum orbitnya Garbi menjadi sebuah Ormas.

Progress-nya, Ormas “kemarin sore” ini telah melakukan deklarasi di sejumlah daerah yang beberapa di antaranya adalah di Sumatra Selatan, Bali, Bandar Lampung, Bekasi, Riau, serta banyak lainnya. Hal tersebut memang terkesan cepat, karena Fahri Hamzah dan kawan-kawan punya elektabilitas yang cukup mumpuni sehingga menarik perhatian masyarakat.

Bila berbicara tentang ideologi sendiri, Garbi masih terkesan abu-abu, karena berpandangan bahwa Garbi ini nantinya akan berusaha merangkul semua lapisan masyarakat dan melintasi aliran ideologi politik yang ada di Indonesia.

“Kita maunya dikategorisasi secara metodologis, yakni bagaimana kita memecahkan persoalan bangsa kita. Maka basis konstituensinya adalah seluruh rakyat Indonesia yang ditawarkan cara berpikir partai baru ini. Makanya kita tak mau basisnya pada politik aliran tradisionil, tapi melintas batas,” kata Fahri Hamzah.

Ideologi yang kesannya masih abu-abu tersebut cukup membingungkan. Karenanya, lebih baik kalau Garbi tetap saja jadi Ormas. 

Indonesia sudah kebanyakan partai politik. Dengan data tahun 2017 saja, telah ada 70 lebih partai politik yang terdaftar di Kemenkumham. Mirisnya, pada pemilu kemarin, yang menjadi peserta pemilu hanya 14 partai politik. Hal ini patut dipertimbangkan oleh Garbi. 

Belum lagi kalau hanya menjadi partai “penggembira” saja saat pemilu seperti Partai Berkarya, PSI, Perindo, Hanura, PBB, Partai Garuda, dan PKPI. Faktanya saja, Hanura yang telah berpengalaman sejak kontestasi tahun 2009 tidak lolos ambang batas masuk parlemen di tahun ini, bagaimana lagi dengan Garbi yang baru akan dirintis sebagai parpol?

Bila Garbi diformalkan menjadi partai, kualitas “luar-dalam” harus dipertimbangkan secara matang. Jangan hanya kuantitas anggota saja. Masyarakat tidak peduli dengan berapa banyak daerah yang telah mendeklarasikan Garbi, kualitas serta bargaining position menjadi momok yang harus dilewati. 

Dalam hal ini, bahwa dengan bertambahnya Garbi yang digadang-gadang oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai partai politik tidak serta-merta dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Perlu diperhatikan pula adalah mengenai tingkat pelembagaan partai di Indonesia juga hingga kini belum berkembang dengan baik. Oleh sebab itu, riskan bagi Garbi menjadi partai politik.

Jumlah partai politik yang sudah kelewat banyak ini juga dipandang membuat runyam demokrasi yang dirintis. Pada faktanya, banyak parpol yang belum dapat melaksanakan tanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik). 

Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Partai Politik menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: PRD, PKS dan PSI

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak partai politik yang belum memberikan efek positif demi mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini mungkin saja ditengarai oleh masalah finansial. Banyak partai yang masih memikirkan bagaimana kehidupan partainya sendiri. Dapat kita bayangkan bahwa operasional partai dari pusat hingga ke daerah setidaknya butuh puluhan miliar tiap tahunnya.

Sehingga, daripada mencoba peruntungan yang setengah-setengah, lebih baik Garbi tetap menjadi Ormas saja. Tidak perlu minder karena ormas juga mempunyai kekuatan untuk unjuk diri dalam pembangunan nasional. 

Sebut saja dalam bidang pendidikan, ada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda; dalam bidang tata kelola pemerintahan, ada Indonesia Corruption Watch (ICW); bidang kebudayaan, ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); bidang kesehatan, ada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKi); dalam bidang lingkungan hidup, ada Pusat Perlindungan Orangutan atau Center of Orangutan Protection.

Di luar itu, banyak Ormas lainnya yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Oleh sebabnya, Garbi tinggal memilih ingin berfokus ke arah yang bagaimana ke depannya.

Sehingga kehadiran Garbi sebagai Ormas dapat memiliki peran yang strategis dalam membantu mencapai tujuan pembangunan nasional karena sesungguhnya ormas ini dapat mewakili suara masyarakat dari level grassroot hingga level teratas secara berkesinambungan. 

Bila Garbi dapat menyerap aspirasi masyarakat secara efektif serta diwujudnyatakan melalui berbagai kegiatan positif, maka jelaslah bahwa hal tersebut merupakan bentuk kontribusi yang besar bagi pembangunan, dan sebagai bentuk menjaga keutuhan negara dan bangsa.