Menurut Kapolri dalam acara Mata Najwa yang disiarkan MetroTV 2 November 2016, dugaan penistaan agama oleh Ahok menjadi isu yang sangat kompleks. Tangkapan saya dari pernyataan Kapolri, ada kebencian  sebelumnya oleh kelompok anti ahok yang  terakomodasi secara lebih luas dengan adanya Fatwa MUI (yang menghukumi Ahok telah melakukan penistaan agama).

Kapolri juga menyebut ada faktor kepentingan lain yang menunggangi isu ini terutama dari kelompok penegak Khilafah. 

Jelas bahwa Fatwa MUI tentang Ahok sangat bermasalah dan ikut andil besar  merunyamkan isu penistaan agama yang kental unsur politis ketimbang isu agama. Fatwa MUI yang terbit 11 Oktober 2016 jelas tidak mempertimbangkan upaya klarifikasi Ahok dan permintaan maafnya yang disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2016.

Fatwa juga dikeluarkan tanpa lebih dulu memanggil Ahok untuk melakukan proses tabayyun dan memahami konteks serta duduk persoalan dari sumber aslinya. Lebih runyamnya lagi Fatwa itu dijadikan rujukan diskusi dalam acara Indonesia Lawyer Club yg disiarkan oleh TV One dalam suasan besarnya arus provokasi  kebencian.

Dalam acara itu juga, tampak MUI tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menenangkan suasana apalagi menjadi juru damai untuk kemaslahatan umat yang diklaimnya. 

Nah kalau sekarang bangsa ini jadi ricuh gara-gara politisasi isu dugaan penistaan ini, siapa yang mesti disalahkan? Kelompok anti-Ahok sudah ada sejak awal, kelompok khilafah juga telah ada sebelum pilkada, politisasi agama sudah jadi karakter demokrasi kita. Tapi toh keributannga tidak pernah muncul sebesar sekarang, sampai ketika MUI menfasilitasi mereka melalui Fatwanya yg nilai bermasalah.

Diakui atau tidak, faktanya unjuk kebencian dan sumpah serapah membesar setelah adanya Fatwa MUI tersebut. Jadi sesungguhnya MUI-lah biang keladinya: yang menyalakan api di atas tumpukan jerami yang kemudian membakar hutan.

Demo Anti-Ahok misalnya jelas mengatasnamakan Gerakan Nasioanl Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) yang artinya Fatwa tersebut menjadi justifikasi utama untuk menjalankan aksi masa. Di luar demonstrasi, kebencian atas nama SARA merambat kemana-mana di tingkat masyarakat bawah (tidak hanya di Jakarta), tanpa bisa diredam dengan komunikasi rasional.

Setiap perdebatan selalu berujung pada bahwa Fatwa MUI telah menetapkan Ahok menghina agama dan karenanya harus serahkan kepihak kepolisian untuk DIHUKUM. Pesan MUI ini juga diperdengarkan dalam ceramah di masjid dan musholla, dan dari saluran inilah (salah satunya) potensi konflik horisontal berbasis SARA menjadi besar.

Keluarnya fatwa MUI tersebut harus sangat disayangkan. Ditengah kontroversi dan meningkatkan keraguan terhadap eksistensi MUI, lembaga ini justru malah menghancurkan kredibilitasnya sendiri. Gus Mus misalnya, berulangkali mempertanyakan peran dan fungsi MUI serta keabsahan otoritas fatwa MUI termasuk produk-produk sertifikasiya.

Beliau juga tampaknya setuju jika MUI lebih baik 'dibubarkan', mungkin demi melihat madlaratnya lebih besar dari pada manfaat yang dihasilkan.

Keluarnya fatwa bermasalah MUI ini cerminan kegagalan MUI untuk bisa menjadi rujukan bagi pelaksanaan pesan Islam yang cinta perdamaian, menyerukan sikap memaafkan apalagi yang sudah meminta maaf, dan berhati dalam bersikap dan mengambil keputusan (termasuk dengan manjalankan prinsip tabayyun dan bebas emosi dan intervensi dalam memutus pendapat).

Ia juga menjadi petunjuk betapa lembaga ini telah menjadi sarang bagi mereka yang ingin mencari musuh dari pada teman, memilih membenci dari menyayangi, memilih marah daripada ramah, memilih provokasi dari pada pembinaan umat. 

Fatwa MUI terkait penistaan Ahok bisa jadi misal tambahan betapa MUI tidak cukup bisa diandalkan untuk menjadi penjaga marwah umat Islam dalam naungan negara kebangsaan dan kebinekaan. Bahkan, Fatwa MUI yang tegas berisi  'keputusan atas status hukum penistaan dan memaksa penegak hukum untuk mengeksekusi hukuman terhadap Ahok' juga jelas telah menghianati peran kelembagaannya dalam kerangka hukum NKRI.

Karenanya tidak salah jika suara-suara sumbang untuk membubarkan MUI terdengar makin kencang.

Yang paling aneh bin ajaib adalah, alih-alih peduli terhadap dampak yang lahir dari Fatwa MUI ini, paska pertemuan presiden dengan tokoh ulama', MUI malah berteriak keras (tapi tidak lugas) menyerukan umat agar tidak 'terprovokasi oleh suasana yang sangat politis ini'. MUI merasa tanggung jawabnya selesai setelah melakukan himbauan. MUI lupa bahwa Fatwa MUI lah yang memprovokasi dan sekarang dijadikan alat untuk provokasi.

MUI tidak seharusnya lepas tanggung jawab hanya dengan menghimbau. Harusnya, MUI menindaklanjuti himbauan dengan berani membatalkan fatwa yang nyata-nyata menjadi penyulut konflik. Atau setidaknya MUI harus merumuskan ulang fatwa tersebut  melalui proses yang seharusnya dan menyadari posisinya sebagai pemberi fatwa bukan sebagai eksekutor yang menghukum siapapun yang dianggap bersalah melalui pengadilan massa.

Tanpa pembatalan atau revisi fatwa ini, himbauan MUI hanya menjadi pereda rasa, sementara belum ada tanda masalah jadi berkurang. Masalah bahkan bisa muncul jauh lebih besar. Bayangkan ketika nanti hasil penyelidikan polisi berbeda dengan kesimpulan fatwa MUI, kebencian yang tadinya berbasis anti-ahok melebar menjadi kebencian pemuja MUI terhadap negara. Kalau itu terjadi makin kacaulah situasinya. 

Berani atau tidaknya  MUI  untuk merevisi Fatwa bermasalah inilah yang harus menjadi ukuran pertanggung jawaban MUI dalam kasus konflik SARA ini. Keberaniannya akan memberi solusi, ketakutannya akan menurunkan marwah lembaga ini dan sekaligus merusak bangsa sendiri.