3 minggu lalu · 177 view · 4 min baca menit baca · Politik 80534_33900.jpg
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Ganjar dan Gayengnya Jateng

Sejak tagline "Jateng Gayeng" diluncurkan oleh Ganjar Pranowo pada 2015 ketika peringatan hari jadi provinsi ke-65 di Purwokerto, ternyata Jawa Tengah sebagai provinsi paling transparan di Indonesia makin hari makin ramah terhadap para investor yang ingin menanamkan modalnya di wilayah ini. 

Apalagi dengan dioperasikannya jalan bebas hambatan yang sebagian besar melewati daerah berpenduduk padat ini. Bagi pemegang saham, tentunya menambah gairah tersendiri untuk mendirikan usaha dengan fasilitas kelancaran yang disediakan oleh pemerintah.

Alasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan jargon sepertinya bukan tanpa sebab. D isisi lain, banyak provinsi di Indonesia yang gencar berlomba-lomba mempromosikan produk dan potensi daerahnya masing-masing. 

Jateng dan pemimpin politiknya tentu juga tak ingin ketinggalan memamerkan keunggulan dan kehebatan wilayah kekuasaannya. Terlebih kalau boleh menyombongkan diri seorang pemimpin politik Jateng. Di seluruh pelosok Nusantara ini, di mana tempat yang tidak dihuni oleh orang Jawa yang berasal dari tempatnya berkuasa? Jawaban hampir sebagian orang pasti mengamini pertanyaan itu.

Namun, siapa menduga slogan Ganjar Pranowo sewaktu kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 Mboten Ngapusi lan Korupsi kalah trending dengan Jateng Gayeng? Seolah-olah pembuat logo memahami kehendak politik Ganjar yang ingin merayakan memori kolektif masyarakat Jateng mengenai percepatan pembangunan nasional yang digenjot oleh pemerintah pusat. 

Sebagai tuan rumah yang baik, maka tidak ada salahnya jika Ganjar mempersilakan tamunya memasuki ruang politik dalam setiap pengambilan keputusan yang ia ambil.

Jateng Gayeng sebagai representasi politik memang tidak dapat dipisahkan oleh kesadaran masyarakat terhadap kondisi sosial yang menyertainya. Keberadaan Pantai Utara yang hampir sebagian luasannya berada di wilayah Jateng ternyata mampu mengisi kekosongan ruang dalam wacana masyarakat yang gemar bergoyang dangdut. 


Alih-alih menerjemahkan visi-misi kegubernurannya melalui penataan ruang wilayah sesuai kawasan geografi yang dibentangkan oleh alam, Ganjar dan para politisi justru ikut menggoyangkan badan bahkan ikut nyawer di atas panggung dangdut meloloskan izin-izin pertambangan dan upaya perencanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam pembahasan Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah.

Politik Bergoyang, Hukum Digoyang

Sebagaimana konflik pembangunan pabrik semen di Rembang yang menetapkan kemenangan petani Pegunungan Kendeng Utara atas izin lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo melalui Mahkamah Agung (MA), Ganjar selaku Gubernur Jateng justru menerbitkan keputusan terhadap PT Semen Indonesia untuk menyempurnakan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL, supaya perusahaan tetap dapat menambang dan membangun pabrik di kawasan lindung geologi.

Meski tertera jelas bahwa bunyi keputusan MA itu adalah penghentian sementara pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Rembang, tapi Ganjar tanpa mempertimbangkan keputusan pengadilan tertinggi di negeri ini yang bersifat mengikat dan memaksa. Ia justru melakukan goyangan bahenol-nya mengangkangi hukum dengan saweran yang tidak murah. 

Keputusan politik Ganjar ini patut kita duga sebagai bentuk perburuan rente pejabat publik melalui aturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

Goyangan Ganjar pada struktur pemerintahan Jateng setidaknya bertambah gayeng situasi ekonomi-politiknya. Usulan revisi Perda RTRW Provinsi Jateng Tahun 2009-2029 mengafirmasi kehancuran ekologi secara sistematis dan terencana. LBH Semarang dan Aliansi Masyarakat untuk Tata Ruang Jateng sekurang-kurangnya mencatat 6 perubahan Kebijakan, Perubahan, dan Program (KRP) RTRW tersebut yang mengagetkan.

Tercatat berbagai KRP yang diusulkan itu adalah perubahan orientasi pada tujuan penataan ruang, yang sebelumnya adalah keserasian dan kelestarian lingkungan dan pemerataan pembangunan. Perubahan yang justru diinginkan adalah pengarusutamaan daya saing bidang industri, pariwisata, dan pertanian modern.

Rencana alih fungsi lahan juga mengagetkan khalayak publik Jateng. Luas lahan 314 ribu hektare yang sebelumnya merupakan lahan pertanian, hutan, dan permukiman, akibat perubahan RTRW, justru menghendaki untuk pertambangan, industri, dan infrastruktur. 

Hal ini belum ditambah rencana pertambangan seluas 200 ribu hektare yang akan mengalihfungsikan lahan produktif seperti pertanian dan hutan. Kewenangan Ganjar menjadi penting di sini mengingat izin-izin pertambangan berada di tangannya. Mendesak perluasan lahan untuk pertambangan adalah suatu keniscayaan yang logis.

Berbagai KRP perubahan RTRW Jateng yang membuat konflik politik itu dapat terjadi adalah pembangunan kawasan industri di 35 Kabupaten/Kota. Selain itu, rencana pembangunan 6 PLTU Batu Bara baru, penambahan daya di 3 PLTU, penyelesaian PLTU Batang, pembangunan PLTSa (sampah) di 2 kawasan strategis, pembangunan PLT panas bumi di hampir seluruh gunung aktif, dan pembangunan PLTA di 51 waduk setidaknya menambah daftar panjang konflik politik yang sudah terjadi.

Rencana kawasan pertambangan di Pegunungan Kendeng Utara juga menjadi titik kulminasi kehancuran ekologi yang sistematis dan terencana di Jateng. 


Meskipun Kajian Lingkungan Hidup Tahap (KLHS) Tahap 1 dan 2 sudah diterbitkan melalui perintah Presiden, namun siapa yang tidak mengenal Ganjar ketika menangani konflik politik di Rembang? Jika RTRW terdahulu hanya meliputi Pati, Rembang, Kudus, Grobogan, dan Blora, kini ia mengusulkan wilayah pertambangan bertambah di Jepara dan Demak.

Mengkaji ulah politik Ganjar pada setiap kasus pengambilan keputusan di atas, selebihnya dapat kita pahami bahwa proses pembuatan regulasi itu dapat terjadi. Karena tawar-menawar di antara kepentingan-kepentingan politik memengaruhi produk hukum itu dibuat atau tidak oleh pemerintahannya. 

Dugaan kita, Ganjar dan para politisinya itu menciptakan suatu permainan yang memusatkan perhatian pada aktor-aktor luar sebagai organisasi bisnis, dengan struktur pemerintahan dan aturan-aturan parlementer dalam revisi Perda RTRW Jateng.

Fakta politik ini kenyataannya dipotret oleh Jamie S. Davidson dalam bukunya berjudul Menaja Jalan: Ekonomi-Politik Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (2019). Sepemahamannya, ia mengungkapkan pembuatan undang-undang di negara-negara berkembang itu bersifat parsial. 

Karena seperangkat aturan strategis yang mengatur aktivitas perekonomian dibuat oleh badan-badan di luar parlemen. Maka dalam pembuatan undang-undang, kedigdayaan parlemen tidak bisa diyakini begitu saja, sehingga hukum yang sudah ditetapkan itu biasanya menjadi lunak (soft law).

Pada titik inilah kita wajib menunggu gayengnya Ganjar mengupload aktivitas politik sehari-hari lewat media sosial. Sebagai penonton akrobatik politik Jateng, tentunya kita tidak ingin kecewa jika Ganjar kalah bertarung dengan lawan-lawannya pada suatu permainan yang menegangkan. 

Mengawasi babak baru perubahan RTRW yang sedang dibahas oleh Pansus DPRD Provinsi Jateng adalah hak dan kewajiban warga negara. Jateng memang gayeng, setidaknya tetap merupakan memori kolektif yang dinarasikan dalam bentuk ancaman kerusakan ekologi dan ruang hidup masyarakat.

Artikel Terkait