Reformasi politik pada 1998 telah secara signifikan mengubah atmosfer demokrasi di Indonesia melalui amandemen UUD 1945. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dengan menjadikan pemilihan langsung menggunakan mekanisme satu orang satu suara.

Di sisi lain, banyak orang Indonesia mempertanyakan apakah mekanisme pemilihan langsung masih sesuai dengan tujuan demokrasi itu sendiri, karena ia menciptakan beban ekonomi, sosial, dan politik. Mengingat epidemi Covid-19 yang masih merambah segala sektor, termasuk ekonomi. Hingga memaksa pelaksanaan pemilihan kepala daerah diadakan dengan metode proporsional tertutup oleh sejumlah aktor politik.

Masalah ini telah menarik banyak perdebatan tidak hanya di kalangan politisi tetapi juga antara pejabat pemerintah dan akademisi. Tulisan ini sebagai pertimbangan atas keberatan terhadap rencana Pemerintah untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Akhirnya, akan diajukan sejumlah alasan mengapa pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia tidak boleh diubah.

Soal mekanisme pemilihan saat ini, pemerintah sadar bahwa baik kandidat maupun pemilih tidak siap secara politik untuk mengimplementasikan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung, termasuk pemilihan kepala daerah.

Mereka menemukan bahwa ada banyak kasus kecurangan pemilu dalam pemilihan langsung yang melukai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Kekerasan fisik, intimidasi pribadi atau kelompok dan kerusuhan lokal sering terjadi di daerah-daerah tertentu ketika mereka melaksanakan pemilihan lokal langsung.

Praktik seperti politik uang atau pembelian suara sering terjadi di hampir semua wilayah. Intervensi struktural dari pejabat yang lebih tinggi dalam pemerintahan daerah dan pekerjaan tidak profesional oleh anggota komisi pemilihan daerah juga merupakan kerugian lain dalam pemilihan lokal kami.

Selain itu, beberapa orang mengklaim bahwa hampir tidak mungkin bagi kandidat untuk dipilih kecuali mereka memiliki banyak uang. Selain itu, sebuah partai tanpa dukungan keuangan tidak mungkin mendapatkan banyak dukungan publik. Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan bahwa kandidat terpilih mengambil keuntungan dari setiap kesempatan untuk mendapatkan uang mereka kembali yang dihabiskan selama proses kampanye mereka.

Sayangnya, salah satu pendekatan mereka adalah dengan merusak anggaran pemerintah daerah. Data yang disajikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa ada 10 kepala daerah yang telah dinyatakan bersalah sebagai koruptor (2011). Dengan demikian, orang-orang percaya bahwa pemilihan kepala daerah langsung memberikan lebih banyak peluang untuk menciptakan korupsi lokal di sebagian besar pemerintah daerah.

Meskipun demikian, mengubah sistem pemilihan kepala daerah menjadi mekanisme tidak langsung melalui parlemen lokal tidak akan menjamin bahwa korupsi yang dilakukan oleh kandidat terpilih akan berkurang. Alasan mengapa banyak pemimpin lokal saat ini dihukum karena koruptor tidak hanya disebabkan oleh sistem pemilihan langsung.

Karena setelah era reformasi, Indonesia mendirikan lembaga hukum yang kuat bernama KPK yang sangat efektif dalam memburu para koruptor. Pers yang bebas dan masyarakat sipil yang lebih kuat juga berkontribusi besar dalam mengungkap kasus korupsi para pemimpin lokal.

Oleh karena itu, Pemerintah mencatat bahwa proses pemilihan langsung akan terlalu mahal untuk memilih kepala daerah karena wewenang mereka hanya sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat daerah.

Namun, menginvestasikan lebih banyak uang untuk mengembangkan demokrasi kita tidak akan memberikan keuntungan langsung dalam waktu singkat. Beberapa orang percaya bahwa mempertahankan nilai-nilai demokrasi tidaklah murah dan tidak mudah, tetapi harganya sepadan.

Untuk mengatasi masalah anggaran, menggabungkan pemilihan lokal untuk Bupati dan Walikota pada saat yang sama untuk setiap provinsi akan lebih berlaku dalam hal waktu dan efisiensi anggaran serta mengurangi efek sosial-politik negatif.

Selain itu, memiliki sistem pemilihan yang berbeda untuk para pemimpin lokal juga akan menghasilkan masalah lain. Kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan tidak langsung cenderung menghadapi lebih banyak kesulitan dalam menangani Bupati dan Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat di provinsi mereka karena kepala daerah akan dianggap kurang sah oleh rakyat. Mungkin juga ada konflik yang lebih serius antara Bupati atau Walikota karena dualisme dalam mengatur fungsi desentralisasi.

Seseorang dapat sepenuhnya menikmati kedaulatan fundamental mereka dalam mekanisme pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Bila pemimpin lokal dipilih langsung oleh rakyat, kandidat untuk posisi ini harus mengetahui keinginan rakyat. Itulah sebabnya para pemimpin lokal terpilih dalam pemilihan langsung diharapkan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk rakyat mereka.

Lebih penting lagi, konstituen akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam mengubah sistem politik lokal baik dengan meminta kontrak politik dengan kandidat atau dengan hanya memberikan suara mereka.

Pemilihan langsung juga sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyebut “Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam pemerintahan.” Mekanisme pemilihan langsung memungkinkan kandidat independen memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan lokal.

Selain itu, pemilihan langsung akan membantu memastikan bahwa kandidat dari partai kecil atau kandidat independen akan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih.

Dalam politik Indonesia saat ini, beberapa pengamat politik dan pemilih curiga bahwa pemerintah yang berencana mengubah sistem pemilihan kepala daerah hanya akan menguntungkan partai-partai yang berkuasa. Partai-partai tersebut akan memiliki peluang lebih besar daripada partai-partai kecil untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah melalui parlemen lokal.

Ini berarti bahwa hanya ada satu atau dua pemilihan langsung untuk memilih pemimpin lokal di setiap wilayah. Apa yang telah kita capai hanyalah ‘demokrasi elektoral,’ bukan ‘demokrasi penuh.’

Membangun negara dengan nilai-nilai demokrasi penuh tidak dapat diperoleh secara instan tetapi membutuhkan proses. Orang-orang harus diberi kesempatan untuk belajar dari kelemahan mereka dalam melakukan pemilihan langsung di masa lalu.

Jika Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setuju untuk kembali ke mekanisme lama pemilihan kepala daerah, maka itu akan menjadi kemunduran bagi konsolidasi demokrasi kita. Karena itu, pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia harus dipertahankan.