Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menghentak publik dengan kebijakan barunya: konsep full day school untuk pendidikan dasar—SD dan SMP. Sebagai mantan siswa yang bersekolah di SD berkonsep full day school saya langsung merasa keberatan dengan anjuran Bapak Menteri.

Keberatan saya ini beralasan sebab betapa menyedihkannya masa SD saya dahulu ketika setiap hari harus masuk jam 07.30 dan baru pulang jam 16.00. Setiap hari dijejali lima sampai enam mata pelajaran, belum ditambah tugas dan tetek bengek lainnya.

Saya merasa iri dengan teman-teman sebaya saya yang lainnya. Pasalnya ketika saya sibuk dari pagi sampai petang berada di lingkungan sekolah, teman-teman saya malah sedang asik mencari ikan cupang di sawah dekat rumah selepas pulang dari sekolah.

Ketika saya sedang menahan kantuk pasca-makan siang di sekolah, teman-teman saya sedang dengan lahapnya memakan masakan orang tua ditemani ocehan ibu yang menyuruh makan sampai habis, selepas itu boleh tidur siang. Ketika saya sedang bosan mendengarkan pelajaran sejarah yang hanya menghafal, teman-teman saya sedang asik bermain bola di lapangan saat sore hari. Ah... apes betul hidup saya. Kembali ketopik bahasan awal, Bapak Muhadjir memiliki alasan yang menurut saya lucu dan membuat perut saya mual.

Muhadjir Effendy (Lihat Kompas.com Ini Alasan Mendikbud Usulkan "Full Day School") berkilah bahwa sistem full day school secara perlahan akan membangun karakter siswa dan agar tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orang tua mereka masih belum pulang kerja.

Menurutnya kalau anak-anak tetap berada di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Pak Menteri juga berasumsi bahwa banyak orang tua yang ‘sibuk’ akan pekerjaannya sehingga tidak bisa mengontrol anaknya secara penuh. Seketika saya langsung mual mendengar argumen Bapak Menteri yang terhormat.

Bagi saya omong kosong karakter anak akan terbangun hanya dengan mengabiskan waktu berlama-lama di sekolah mengerjakan tugas. Lalu pertanyaan yang muncul pertama kali dalam benak saya adalah, apakah benar karakter anak dapat dibangun hanya dengan berlama-lama belajar di sekolah?

Kedua, anggapan ‘liar’ seperti apa yang dimaksud oleh Bapak Kemendikbud kita? Dan yang terkahir asumsi bahwa orang tua tak mempunyai waktu luang untuk bermain dengan anak murni kesalahan orang tua, atau tuntutan sistem dalam bekerja? Yuk kita bahas satu-persatu.

Belajar Berkarakter Dari Alam Bebas

Paulo Freire, filsuf pendidikan dengan sangat syahdu dalam bukunya yang berjudul Pedagogy of the Oppressed menjelaskan bahwa pendidikan merupakan alat pembebasan. Landasan ontologis pendidikan ala Freire, bahwa “fitrah manusia — secara logis — adalah menjadi subjek yang bertindak terhadap dan mengubah dunianya, dan dengan demikian bergerak menuju kemungkinan-kemungkinan yang selalu baru bagi kehidupan yang lebih berisi dan lebih kaya secara perorangan maupun secara bersama-sama”.

Dari argumen tersebut jelas bahwa Freire mendukung pendidikan yang berbasis pada keadaan di realitas. Freire dengan tegas mengatakan bahwa hakikat manusia ketika memperoleh pendidikan adalah berusaha mengubah dunianya, dunia yang menindas. Tentu tujuan akhirnya adalah subjek akan memperoleh kemungkinan-kemungkinan yang lebih kaya baik secara individual atau pun kolektif.

Hubungan argumen Freire dengan konsep kebijakan full day school ala Muhadjir Effendy terletak pada kalimat “menjadi subjek yang bertindak terhadap dan mengubah dunianya”. Jika Freire menganjurkan siswa mengubah dunia lewat pengalaman langsung keadaan di realitas, Muhadjir malah membatasi siswa bereksplorasi hanya di lingkungan sekolah saja.

Konsekuensi logisnya jika pemerintah mengamini usulan kebijakan ini anak-anak SD dan SMP akan kehilangan banyak kemungkinan-kemungkinan yang memperkaya karakter mereka, baik secara afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Lebih lanjut Freire menganggap bahwa “Dunia bukanlah suatu tatanan statis dan tertutup, suatu realitas yang telah pasti (given) di mana seseorang harus menerima dan menyesuaikan diri; melainkan dunia ini adalah suatu masalah yang harus digeluti dan dipecahkan”.

Freire secara gamblang memberikan kepada kita suatu pelajaran berharga bahwa dunia ini adalah seonggok debu di alam semesta yang ternyata penuh dengan berbagai masalah. Dunia ini bukanlah dunia yang sesuai dengan buku-buku IPS zaman Orde Baru yang mengagungkan kebesaran seorang Soeharto atau buku-buku kewarganegaraan yang menyuruh anak-anak agar bertoleransi antar sesama manusia—kecuali orang Papua yang terus di diskriminasi.

Dunia ini jauh lebih kompleks dari pada itu semua. Dalam buku-buku pelajaran SD atau pun SMP tentu kita masih ingat bagaimana kita harus berbuat baik terhadap sesama, namun di dalam realitas fakta berkata lain. Banyak terjadi pelanggaran HAM, pembakaran rumah-rumah peribadatan, pemerkosaan terjadi di mana-mana, korupsi menjadi info wajib yang disiarkan di berita-berita, dan sederet perilaku yang tidak mencerminkan budaya saling mengasihi antar sesama manusia. Miris bukan?

Anak-anak haruslah diajarkan bahwa di alam bebas dunia ini merupakan bahan mentah yang digunakan manusia untuk menciptakan sejarah. Anak-anak harus memahami bahwa suatu tugas yang mulia bagi seorang anak kelak ketika dewasa mampu memerangi apa saja yang tidak manusiawi kapan saja dan di mana saja, serta berani menawarkan solusi yang baru bagi masyarakat.

Anak-anak dapat memandang dunia dengan cara lain yang tentunya bersifat khas. Biarlah anak mengeksplor dunia sebagaimana adanya. Anak-anak harus tahu sejarah dunia yang sebenarnya, pertumpahan darah para kakek-kakek mereka, dan biarkanlah mereka belajar pada seluruh aspek masyarakat tanpa terkecuali.

Jangan pernah mengkotak-kotakkan anak hanya boleh bergaul dengan orang yang ‘setara’ kasta sosialnya di masyarakat, tapi biarlah anak bergaul seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Peranan guru dan orang tua hanyalah menjelaskan sejelas-jelasnya ketika anak bertanya mengapa begini, mengapa begitu dengan penjelasan yang rasional dan penuh rasa cinta, bukan sebaliknya.

Belajar berkarakter dari alam bebas merupakan konsep pendidikan yang  mengasah kepekaan anak terhadap lingkungannya. Anak-anak dapat belajar sambil bermain adalah suasana yang sangat kondusif. Anak tidak akan merasa tertekan dengan berbagai seragam atau aturan yang rigid.

Hal ini secara langsung mencegah timbulnya stres pada anak selama proses belajar. Anak-anak dapat belajar artinya sportifitas dengan bermain sepak bola di lapangan, atau belajar ketangkasan lewat permainan gundu. Kemampuan imajinasi menjadi pondasi penting dalam kemampuan kreasi anak.

Dalam metode yang diterapkan dalam berkepribadian dari alam bebas, anak dibebaskan untuk membangun dan membayangkan imajinasi mereka tentang tugas yang diberikan. Misalnya degan melukis pemandangan alam di sawah dekat rumah atau bermain peran semacam dokter cilik atau polisi cilik akan terasa seru dan penuh kreasi imajinatif. Saat imajinasi terbangun, tentu saja anak kamu akan menjadi lebih kreatif. Anak-anak secara langsung menerapkan cara learning by doing dalam mempelajari apapun yang ada di alam bebas.

Kemudian Anak akan mengenal keragaman. Ia akan belajar mengapa tugas yang kerjakan berbeda dengan teman lainnya, bahkan tidak ada yang sama. Dan tidak ada yang disalahkan oleh guru. Anak belajar tentang indahnya keragaman dan tidak ada hal yang keliru dari sebuah keragaman.

Di alam, mereka dapat belajar dengan kelompok-kelompok kecil. Kelompok tersebut dapat diberikan masalah dan harus diselesaikan secara bersama-sama. Anak akan belajar tentang teamwork dan problem solving bersama teman kelompoknya. Ketika dikumpulkan menjadi satu dengan kelompok lainnya, anak juga akan belajar bagaimana cara problem solving yang paling efektif dan efisien. Masih banyak kemungkinan yang terjadi ketika anak diberikan kebebasan berekspresi di luar sekolah.

Konteks ‘Liar’ Ala Pak Menteri

Term ‘liar’ seperti apa yang dimaksud Muhadjir Effendy? apakah takut anak-anak akan ‘membangkang’ kepada pemerintah ketika mereka sudah mulai kritis? Atau liar dalam artian anak-anak harus tetaplah ‘jinak’ dan manut-manut saja terhadap setiap kebijakan pemerintah? Entahlah hanya Tuhan dan pak Effendy-lah yang tahu.

Saya hanya berspekulasi bahwa term ‘liar’ di sini adalah sebuh ketakutan para elite politik dalam memberangus nalar kritis para siswa. Siswa akan diajarkan sedari TK sampai SMA agar selalu patuh terhadap perintah guru dan taat terhadap peraturan negara.

Tentu hal tersebut baik, namun konteks patuh haruslah didasari dengan alasan-alasan yang logis dan berkesesuaian dengan tujuan baik dibelakangnya, bukan sebaliknya. Tentu kita sering menjumpai guru atau dosen yang tidak tahan kritik, mengagung-agungkan gagasan satu tokoh saja, atau menolak argumen lain yang tidak sesuai dengan pandangan ideologis seorang guru atau pun negara.

Di Indonesia, pada krisis 1998, kaum muda adalah barisan terdepan di dalam demonstrasi-demonstrasi menentang kenaikan harga-harga kebutuhan. Krisis itu kemudian memantik insting revolusioner kelas buruh. Merespons ini, kelas buruh melakukan pemogokan-pemogokan di pabrik-pabrik serta memberikan dukungan terhadap aksi-aksi yang dilancarkan oleh mahasiswa dan kaum muda; memberikan karakter demonstrasi ini karakter revolusioner. Mungkin pemerintah takut kejadian ini akan muncul kembali.

Hal yang lebih ekstrem terjadi di Rusia, pada periode 1860-70-an keresahan masyarakat ditampilkan di dalam gerakan Turun ke Bawah oleh beberapa kaum muda yang tergabung di dalam Narodnik. Seperti digambarkan di dalam buku, Bolshevisme, Jalan Menuju Revolusi, Trotsky dan Pavel Axelrod memberikan komentarnya:

“Para muda dan mudi, kebanyakan dari mereka adalah mantan pelajar, dalam jumlah ribuan berangkat ke seluruh penjuru Rusia untuk mewartakan propaganda sosialis, terutama ke pedalaman Volga di mana mereka mencari-cari legenda pemberontakan Pugachov dan Razin.”

“Gerakan ini,” Axelrod melanjutkan, “yang luar biasa dalam skalanya dan penuh dengan idealisme kaum muda, yang merupakan awal dari revolusi Rusia, sangatlah naif. Para propagandis tidak punya organisasi yang memandunya. Mereka juga tidak punya program yang jelas. Mereka tidak punya pengalaman melakukan gerakan bawah tanah. Dan ini tidak bisa tidak. Anak-anak muda ini, yang telah memutuskan hubungan mereka dengan keluarga dan sekolah mereka, yang tidak punya profesi, hubungan pribadi, tanggung jawab, atau pun rasa takut terhadap yang berkuasa, tampak seperti kristalisasi hidup dari pemberontakan popular. Konstitusi? Parlementerisme? Kebebasan politik? Tidak, mereka tidak akan tergoyahkan dari jalan perjuangan mereka oleh jebakan-jebakan Barat ini. Yang mereka inginkan adalah revolusi total, tanpa jembatan atau tahapan-tahapan.”

Bayangan-bayang seperti inilah yang sekali lagi saya tekankan, mungkin pemerintah TAKUT, akan terjadi 10 atau 20 tahun yang akan datang. Bisa jadi pemerintah tidak lagi mengharapkan adanya pemimpin macam Soekarno, Tan Malaka, atau Tjokroaminoto yang mampu memobilisasi massa menentang kesewenang-wenangan. Anak-anak akan menjadi ‘liar’, kata Muhadjir. Namun, alasan Muhadjir Effendy sungguh mulia, ia berlindung dengan argumen “bahwa banyak orang tua yang ‘sibuk’ akan pekerjaannya sehingga tidak bisa mengontrol anaknya secara penuh”.

Sibuk atau ‘Terpaksa’ Sibuk

Para moralis borjuis sering kali berkata bahwa selama kemiskinan masih ada, selama itu pula rakyat Indonesia belum sungguh-sungguh merdeka. Sepintas, argumen mereka kedengaran benar. Tapi, setelah dikritisi tentang sebab-musabab kemiskinan dan solusi untuk mengatasinya, terungkaplah bias kelas yang secara sadar atau tidak menelanjangi kemunafikan mereka.

Bagi para moralis konservatif, akar kemiskinan adalah kemalasan sekali lagi kemalasan. Memerdekakan orang miskin berarti mengubah mentalitasnya (revolusi mental: Kerja! Kerja! Kerja!), dari malas menjadi rajin dan suka bekerja keras. Dengan itu orang terbebas dari kemiskinan. Sudah jelas bahwa para orang tua di tuntut untuk bekerja lebih keras sehingga tak lagi punya waktu mengurus anak.

Dalam kenyataannya, para moralis konservatif  harus membuka mata terhadap kenyataan yang justru berbanding terbalik dengan pandangan mereka tentang akar kemiskinan dan solusinya. Meski  banyak orang yang bekerja keras dan banting tulang untuk terbebas dari kemiskinan dan menjadi kaya-raya, toh jauh lebih banyak orang yang meski pandai dan bekerja mati-matian dari pagi hingga petang yang tetap hidup dalam kemiskinan!

Bukankah seharusnya semua orang yang suka bekerja keras atau  mempunyai kepandaian dapat menjadi kaya? Atau haruskah kita membawa-bawa ‘takdir’, konsep religius yang teramat sering digunakan untuk menjelaskan, pelarian dari realitas atau bahkan membenarkan suatu ketimpangan – dan dengan demikian bercorak reaksioner?

Bagi kaum Marxis, struktur masyarakat, yang bertumpu pada hubungan-hubungan produksi, di situlah letaknya akar dan solusi terhadap kemiskinan. Segelintir orang yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi sudah barang tentu memiliki peluang yang sangat besar untuk menumpuk kekayaan.

Segelintir orang yang tidak memiliki alat-alat produksi mungkin beruntung untuk luput dari kemiskinan. Tapi sebagian terbesar justru ‘harus’ merelakan dirinya dieksploitasi untuk memperkaya segelintir pemilik dan ‘menikmati’ kemiskinan abadi. Sehingga kaum proletariat dan semi-proletariat harus lupa waktu dalam bekerja dan ‘sibuk’ bekerja seperti yang diungkapkan Pak Menteri.

Justru struktur masyarakat kelas itulah yang diabaikan oleh para moralis borjuis konservatif! Mengapa? Jawabannya sederhana, bila struktur masyarakat, yang terpilah ke dalam kelas-kelas berdasarkan hubungan-hubungan produksi, dilihat sebagai akar sekaligus solusi terhadap kemiskinan, maka kesimpulannya tidak bisa tidak selain merubah hubungan-hubungan produksi itu sendiri. Itu berarti, mengakhiri masyarakat kelas dan membangun masyarakat baru tanpa kelas.

Dalam konteks Indonesia dan negeri-negeri lainnya sekarang ini, memerdekakan rakyat berarti mengakhiri kapitalisme dan mendirikan sosialisme! Tepat pada titik inilah para moralis konservatif, betapa pun santun pembawaan mereka, akan berkata tegas: Tidak!

Mereka yang terbiasa hidup dari jatah yang disisihkan borjuasi dari nilai lebih (surplus value) yang diperoleh dari cucuran keringat proletariat tentulah tidak akan suka bila hubungan-hubungan produksi yang menjamin kenyamanan mereka harus diakhiri dan digantikan dengan hubungan-hubungan produksi yang justru akan membuat moralisme idealistik mereka tidak laku di telinga rakyat pekerja! Wah maaf saya terlalu berapi-api hehehe.

Bagaimana Pak Menteri sudah mengerti apa itu makna kebebasan?