Kemunculan gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) banyak dikritisi terkait komodifikasi agama dan represi terhadap hak-hak perempuan. Mengingat aktivitas perdagangan serta konten-konten dalam akun sosial media yang bias patriarkis.

Namun kali ini saya ingin membongkar yang kerap luput dalam pembahasan munculnya gerakan Islam kontemporer saat ini seperti ITP, yakni apa ideologi politik mereka.

Motivasi politik gerakan ini tentu krusial untuk mengetahui arah pergerakan dan apa konsekuensi dari munculnya kampanye-kampanye menolak pacaran, hari Valentine, perayaan tahun baru, dan budaya-budaya kafirun lainnya.

Di dalam tesis yang saya tulis (2019) dengan metlit yang ketat ditemukan bahwa aktor-aktor kunci ITP adalah aktivis organisasi transnasional, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bias ideologi dan gaya organisasi HTI pun kental dalam tubuh ITP. 

Tapi yang perlu saya tekankan, belum ada data yang kuat untuk menyebut gerakan ini adalah sayap organisasi kepemudaan ataupun mendapat dukungan finansial dari HTI. 

ITP adalah inisiasi pribadi La Ode Munafar yang mendaku aktivis HTI sejak di bangku SMA. Dibantu oleh beberapa sesama aktivis HTI yang juga merupakan teman satu kampusnya di sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Yogyakarta (kampus asuhan Ismail Yusanto dan Dwi Condro Triono, pentolan-pentolan di HTI), ia awalnya mendirikan usaha penerbitan kecil bernama GaulFresh yang kemudian berkembang dan melahirkan gerakan Indonesia Tanpa Pacaran di tahun 2015 sebagai salah satu unit bisnisnya.

Jika aktor-aktor ITP punya keterlibatan di HTI, mengapa mereka mengambil jalur untuk membangun wacana anti pacaran untuk menginfiltrasi ideologi khas HTI? Tulisan ini kelak menunjukan strategi pembingkaian yang dilakukan gerakan ini, baik di dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline). Dengan kata lain, bagaimana mereka menerjemahkan ideologi politik khas HTI yang pro khilafah melalui kampanye-kampanye anti-pacaran, nikah muda, dan sebagainya.

Dengan mengikuti kerangka teori studi pembingkaian dari Snow and Benford (1988), saya keukeuh menyimpulkan bahwa ada infiltrasi ideologi politik khas HTI yang terdapat pada konten-konten kampanye gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. 

Singkatnya, teori pembingkaian ini menjelaskan skema interpretatif yang melibatkan kemampuan kognitif berbahasa dan strategi yang dilakukan oleh aktor gerakan sosial dalam memengaruhi, mengajak ataupun membuat gambaran terhadap target potensial agar suatu tujuan organisasi dapat tercapai. 

Setidaknya ada 3 proses dalam proses framing, yakni mengonstruksi frame ada masalah-masalah krusial yang harus diatasi. Kedua, gerakan menawarkan solusi, strategi ataupun taktik spesifik untuk melawan ketidakadilan. 

Ketiga, gerakan menawarkan alternatif rasional untuk menggalang dukungan maupun kekuatan melalui aksi-aksi kolektif. Agar sebuah gerakan sosial mempertahankan eksistensinya, pembingkaian ini diperlukan agar gagasan mereka dapat mengeskalasi menjadi mobilisasi massa.

Pacaran Itu Konspirasi Barat

Framing pertama ini diresonasi di buku-buku karangan La Ode, ceramah-ceramahnya, dan postingan di sosial media ITP yang menyatakan dalam Islam diharamkannya hubungan antara pria dan wanita sebelum pernikahan. Untuk meyakinkan si pembaca, La Ode Cs kerap menyitir ayat-ayat Alquran dan hadis untuk menunjukan validasi hukum Islam terhadap perzinahan, contohnya surat Al-Isra: 32.

Oleh karena diharamkan dalam agama, prevalensi pacaran di Indonesia dianggap sebagai  hegemoni/penjajahan barat terhadap pemuda-pemudi Islam. Pemuda-pemudi Islam dianggap tengah tidak sadar sedang ditanamkan ide-ide sekularisme dan turunannya yang mengalihkan pandangan mereka dari Islam.

Barat dalam hal ini merujuk pada identitas Yahudi dan Kristen beserta sekutunya, yakni yang menerapkan atau mendukung sekularisme seperti Muslim liberal. Dalam wawancara dengan La Ode dan Adjih Mubarok (manajer multimedia ITP), mereka berdalih bahwa sekularisme adalah ideologi kafir yang berasal dari sejarah kekristenan yang tidak akan pernah kompatibel dengan syariat Islam.

Kepanikan Moral tentang “Seks Bebas”

Strategi penyebaran berita tentang seks bebas dan bahaya-bahaya akibat pacaran bukan hanya untuk “menakut-nakuti” pemuda-pemudi Islam, namun juga kontrol sosial yang bertujuan untuk mendukung nilai-nilai dan kebijakan konservatif yang khususnya mengekang hak-hak perempuan. 

Mc Robbie dalam Postmodernism and Popular Culture menyatakan, di era media massa postmodern, politisi konservatif di berbagai tempat mengalihkan perhatian orang dari masalah ekonomi atau tanggung jawab pemerintah dengan melulu menyoroti seksualitas perempuan. 

Maka jika netizen cukup sensitif gender, akan sangat mudah mendapati perempuan diposisikan sebagai abjek dalam masyarakat karena auratnya, tidak rasional (mudah ditipu oleh rayuan laki-laki), dan dianggap kehilangan harga diri juga masa depan jika telah dirusak.

Provokasi ini yang menjadi alasan mengapa kampanye anti-pacaran masih mendapat tempat di masyarakat, khususnya remaja putri.

Islam sebagai Solusi

Setelah mengekspos kengerian yang disebabkan pergaulan ala barat yang menyesatkan, gerakan ini membangun frame bahwa Islam adalah solusi tunggal. Hukum Islam ataupun syariat hanya memperbolehkan pernikahan sebagai jalan menyalurkan cinta dan hasrat. Sehingga di tahap ini, penyesapan doktrin tentang nikah muda gencar dilakukan sebagai alternatif paling rasional.

Dalam framing ini, ditemukan juga kritik-kritik terhadap hukum sekuler maupun peran negara yang dianggap tidak mampu mengurus persoalan moral. Pacaran yang dianggap banyak merugikan masyarakat tidak diatur dalam konstitusi menjadi celah untuk gerakan ini mengkritik peran negara mengurus dekadensi moral yang terjadi di Indonesia. 

Sekularisme yang menghasilkan produk-produk hukum yang tidak berlandaskan ajaran Islam, legitimasi HAM yang melemahkan supremasi agama dianggap sistem cacat yang harus diganti. Tidak lain alternatifnya adalah penerapan syariat Islam dan sistem khilafah seperti yang dicontohkan pada zaman Rasullah SAW. 

Kekhalifahan dianggap obat segala penyakit yang mampu mengatasi persoalan moral, persoalan ekonomi, politik, sosial bahkan percintaan. Karena hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT dan tidak ada kecacatan di dalamnya.

Aksi Hijrah 

Meski mengekor HTI, saya menganggap bahwa gerakan ini tidak sepenuhnya menempuh jalan yang sama seperti HTI dalam mempropagandakan gagasan negara Islam. Tidak ditemukan indoktrinasi yang mengajak pengikutnya untuk terang-terangan membenci Pancasila, pemerintah ataupun negara. 

Justru, ITP memosisikan diri bahwa eksistensinya dan cita-cita untuk memusnahkan praktek pacaran butuh peran negara. Saya menemukan di tahap ini ITP melakukan pendekatan yang substil dengan mengusung konsep hijrah. 

Sepengamatan saya, hijrah yang diajarkan mencakup hijrah perilaku dan juga gaya hidup yang kental dengan transformasi di level personal. Contoh, dengan meninggalkan pacaran, menutup aurat, membaca buku-buku keislaman, mengonsumsi produk-produk bernuansa keislaman, dan mencari teman penguat hijrah.

Namun, transformasi pada level individual bukan hanya berdampak dalam ranah private. Panggilan hijrah semacam itu bisa punya konsekuensi di ranah publik. 

Contoh, obligasi untuk memakai pakaian syar’i, tidak menampakan wajah di sosial media bagi perempuan adalah penanda kontestasi kultural yang menebalkan identitas Islam yang tidak moderat. Bukan tidak mungkin proses ini lambat laun mengubah lanskap Islam di Indonesia.

Di antara euforia tren hijrah, saya melihat netizen di Indonesia tidak sepenuhnya menurut pada ajuan ITP mengenai konsep hijrah semacam ini. Apalagi bila dibumbui komersialisasi agama melalui program keanggotan yang berbayar, jualan baju dan aneka printilan hijrah lainnya yang dapat ditemui di akun-akun media sosial gerakan ITP. 

Apakah framing yang dilakukan oleh gerakan ini efektif menuju cita-cita utama La Ode Cs? Jawabannya menggantung, butuh pengamatan lebih lama lagi dan penelitian yang lebih komprehensif.