Peneliti
2 tahun lalu · 1313 view · 4 menit baca · Politik fpiiiiiii.jpg
Foto: beritagar.id

FPI (Tidak) Bela Negara

Membaca Pelatihan Bela Negara FPI di Lebak, Banten

Membela negara dari ancaman, gangguan dan serangan musuh adalah kewajiban seluruh warga negara, tanpa terkecuali, untuk menyelamatkannya. Program bela negara yang diusung Kementerian Pertahanan rupanya memantik kontroversi di awal tahun baru 2017 ini.

Masih hangat dalam ingatan kita, ada sebuah peristiwa kurang sedap yang menimpa Dandim 0603 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah. Ia dicopot dari jabatannya karena menyalahi standar operasional prosedur (SOP) pelatihan bela negara.

Pelatihan bela negara yang dilakukan Kodim Lebak tidak menempuh prosedur dengan pengajuan izin dari kesatuan yang lebih tinggi. Seharusnya ia meminta dan mendapatkan izin dari danrem dan kodam, sebagai kesatuan yang berada di atasnya.

Pelatihan pendahuluan bela negara tersebut dilakukan Koramil 0305 Cipanas di Markas Front Pembela Islam (FPI) Banten pada hari Kamis dan Jumat, 5-6 Januari 2017 tanpa seizin Korem 064 Maulana Yusuf dan Kodam III Siliwangi.

Pro dan kontra atas pelatihan bela negara tersebut menjadi sentra pembicaraan masyarakat. Pasalnya, pelatihan tersebut melibatkan ormas yang selama ini justru sering “memusuhi” negara, yaitu Front Pembela Islam (FPI).

Dipertegas lagi dengan ungkapan Panglima Kodam III Siliwangi, Mayjen TNI Muhammad Herindra: “Latihan bela negara dilakukan untuk warga negara Indonesia yang pro Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinnneka Tunggal Ika, dan kemajemukan. Latihan itu juga harus dilakukan prosedur yang benar” (Kompas,10/1).

Mengenai latihan bela negara tersebut, selain sebuah kewajiban, ia juga adalah hak  setiap warga negara, termasuk organisasi masyarakat (ormas). Tetapi jika ormas tersebut tidak pro Pancasila, NKRI, UUD 1945, tidak pro kemajemukan adalah sebuah tindakan yang tak rasional, ceroboh, bodoh sekaligus konyol.

Adapun materi pelatihan tersebut antara lain mencakup; persatuan dan kesatuan, kebangsaan dan Pancasila. Kodam III Siliwangi selalu siap melatih sekaligus mendukung siapapun termasuk beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tentunya pro NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan kemajemukan. 

Tindakan pencopotan Dandim 0603 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M. Herindra, mendapatkan apreseasi dari Ketua Setara Institute, Hendardi. “Insiden tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi TNI”, ungkapnya.

Saya juga ingin menambahkan satu pesan penting untuk TNI, khususnya, agar selalu patuh terhadap SOP dalam setiap gerak, sikap, tindak, dan operasional kerja yang berlaku, pula senantiasa lebih berhati-hati dalam memilih siapa dan kelompok mana yang akan mereka latih untuk membela bangsa dan negara tercinta ini.

Sekali salah memilih kebijakan, negara ini akan lemah dan kemudian runtuh. Eksistensi dan kekuatan bangsa ini sebagian besar ada di tangan TNI, karena mereka adalah alat negara yang paling loyal terhadap kepala negara.

Di tangan merekalah rakyat menancapkan asa harapannya demi terciptanya keamanan dan ketertiban bangsa ini dari gangguan dan ancaman pihak luar yang senantiasa mengintip kelemahan kita.

FPI Bela Negara?

Sejak kemerdekaan negeri ini, 1945 hingga kini, ada tuduhan yang tidak sedap terhadap gerakan Islam. Tuduhan kepada gerakan Islam tersebut berupa label “tidak berwawasan kebangsaan”.

Gerakan Islam selalu digambarkan yang mendapat label tak sedap di atas. Gerakan yang anti terhadap empat (4) pilar kebangsaan; Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI “yang harga mati”.

Konsekuensinya adalah gerakan Islam tersebut dari rezim ke rezim selalu dicurigai, diawasi dan dimusuhi. Salah satunya adalah FPI. Menurutnya, banyak umat Islam yang tertipu dan terjebak dalam rayuan demokrasi selama ini.

Menurut FPI, tidak ada deklarasi konstitutif yang menyatakan bahwa Indonesia adalah “Negara Demokrasi”. Justru, dalam Pancasila, menurutnya, ada deklarasi konstitutif yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Musyawarah, sebagaimana yang tercantum jelas dalam sila ke-4 Pancasila; “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” (Fauziah, Wawasan Kebangsaan FPI, hal. 426)

Sila ini ditafsirkan oleh FPI sebagai penekanan pentingnya musyawarah dalam memimpin dan mengelola negara, sekaligus sebagai sebuah bukti otentik dan argumentasi konstitutif bahwa Indonesia adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi.

Menurut FPI, kampanye dan propaganda, dari dulu hingga kini, terhadap masyarakat bahwa Indonesia negara demokrasi adalah sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi RI. Masyarakat umumnya tidak tahu dan tidak sadar, bahkan mereka juga ikut-ikutan mengkampanyekan isu tersebut.

Ironisnya, menurut FPI, hal tersebut diatas diamini oleh lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh perangkatnya yang ikut larut dan hanyut dalam arus gelombang “perang terminologi” antara sistem musyawarah yang diperjuangkan oleh ormas Islam (FPI) dan  sistem demokrasi yang digadang-gadang oleh kaum liberal.

Masih menurut FPI, kini saatnya waktu yang paling tepat bagi umat Islam mengkampanyekan bahwa Indonesia adalah negara musyawarah bukan negara demokrasi. Hapuslah istilah demokrasi dalam kamus seorang muslim (Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015) .      

Pandangan lainnya adalah mengenai syariat Islam, FPI berpandangan bahwa upaya gerakan Islam yang diperjuangkannya untuk penerapan Syariat Islam di Indonesia tidak boleh diartikan sebagai pembangkangan terhadap Pancasila.

Justru menurutnya, penerapan Syariat Islam adalah implementasi amanat Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan pelaksanaan amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian, gerakan Islam adalah kelompok yang proaktif mengembangkan wawasan kebangsaan secara tepat dan benar  (Shihab, Wawasan Kebangsaan, Tabloid Suara Islam).

FPI juga menolak amandemen UUD 1945. Menurutnya, dalam amandemen tersebut telah merubah dari sistem musyawarah ke dalam sistem demokrasi (one man one vote). Konsekuensinya adalah kekuasaan akan dipegang oleh orang yang memiliki uang banyak (pemodal).

Melihat beberapa pandangan FPI yang berkaitan dengan persoalan kebangsaan dan gerakan Islam serta pandangannya mengenai empat (4) pilar kebangsaan di atas, saya berpandangan bahwa FPI memiliki pemikiran yang radikal yang justru akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ini.

FPI di mata masyarakat merupakan gerakan radikal karena aksi-aksi yang dilakukannya sering menimbulkan kontroversi. Bolehlah ia memberantas kemaksiatan tetapi seringkali melampaui wewenang para petugas keamanan. Dan sejumlah aksi lain yang cenderung menciptakan kekerasan dan arogansi keagamaan. Di mana letak FPI membela negara ini?