Di tahun 2019, saya pernah menulis sebuah artikel di Qureta dengan judul mendeteksi demagog, menjaga gerbang demokrasi. Di sana saya mencoba menjabarkan ciri-ciri demagog dan bagaimana ia dapat bekerja jika berkaca dari negara-negara yang telah mengalami pencurian demokrasi yang dilakukan warga negaranya sendiri. 

Ciri-ciri yang pernah saya jabarkan itu merupakan hasil analisis atau setidak-tidaknya ulasan dari buku How Democracies Die yang ditulis Steven Levitsky dan Danial Ziblat.

Apa yang telah ditulis di sana tentu tak akan saya bahaskan lagi di sini. Tulisan berikut merupakan kelanjutan dari artikel tersebut dalam kaitannya dengan situasi kenegaraan kita (Yang sebenarnya bukan problem serius di tengah-tengah masyarakat).

Ketika FPI dilarang untuk berkegiatan dan menggunakan atrubut melalui SKB 3 Menteri plus Polri, Kejagung dan BNPT, situasi masyarakat terbelah dalam penyikapannya terhadap SKB itu. Mereka yang merasa pro kepada Civil Society mengecam negara dan menuduh negara sebagai yang otoriter dan telah melarang kebebasan berserikat.

Mereka yang merasa pro negara, mengamini SKB itu dan mensyukurinya, bahkan mereka menganggapnya sebagai kado tahun baru. Sikap ketiga ditunjukkan oleh beberapa golongan yang diidentifikasi sebagai anarko, yang menganggap FPI tak terlalu penting dibahas terus menerus karena kita berhadapan dengan situasi yang lebih serius hari-hari ini; dimulai dari kasus korupsi dana bansos, Harun Masiku hingga upaya pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang tak kunjung selesai.

Pagi ini saat artikel ini ditulis, saya membaca suatu artikel berita dari senayanpost yang berjudul AM Hendropriyono: Organisasi Pelindung Ex FPI dan Provokator Tunggu Giliran, dan sejujurnya saya agak malas membaca artikel itu karena memang judul dari artikel tersebut menginsinuasikan gejala demagogis yang kuat, yang sama sekali tidak membawa pencerahan pada kegiatan demokrasi kita hari ini, lebih-lebih untuk masa depan.

Saya menyebutnya berciri demagogis, karena sangat mungkin pernyataan itu memicu lembaga-lembaga negara lainnya (khususnya lembaga penegakan hukum) untuk mengambil sikap ekstrem guna menjaga kepentingan elite negara. Situasi sejak dibubarkannya FPI sebenarnya cukup teduh mengingat imam besarnya sedang berada di dalam penjara dan gerakan mereka menjadi kehilangan fokus. 

Demikianpun keamanan negara menjadi kehilangan fokus, karena sejak SKB itu terbit, kita sibuk membersihkan baligo sementara drone air milik china telah masuk ke Indonesia dan malah ditangkap oleh nelayan yang tidak kita berikan apa-apa sebagai penghargaan,

Mari kita jabarkan bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi FPI sebelum lebih jauh berangkat ke urusan-urusan lain. Sejak dulu memang, FPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi kendaraan untuk melancarkan sejumlah prilaku yang demagogis dan anti demokrasi. Mereka banyak berperan menjadi tameng bagi negara (Sengaja ataupun tidak, sadar maupun tidak) dalam issue-issue sentral yang diangkat banyak civil society khususnya dalam soal papua.

Mereka juga kerap menyerang diskusi-diskusi yang berfokus pada kajian penyelesaian kasus HAM 65 karena mereka menganggap kelompok tersebut sebagai PKI dan karenanya harus dilarang. Mereka banyak menyerang kelompok-kelompok liberal, dan mendasarkan serangan-serangan tersebut pada fatwa MUI yang mengharamkan liberalisme. 

Mereka juga menutup rumah-rumah makan, kedai-kedai tuak di bulan ramadhan tanpa mempertimbangkan aspek paling dasar dari masyarakat kita yakni kebutuhan ekonomi person-person pemilik warung itu. Dan semua itu mereka lakukan di luar kewenangan mereka. Tentu saja kita bersepakat bahwa para laskar berbaju putih itu bukan polisi, bukan tentara, bukan polisi syariat maupun pecalang.

Kebrutalan dan kesewenang-wenangan mereka ini kemudian termanifestasi dalam perlawanan-perlawanan keras terhadap lembaga-lembaga politik seperti kantor gubernur DKI yang dipimpin Ahok (saya sendiri merasa bahwa ahok tidak menempatkan dirinya sebagai negara saat konfrontasi panjang itu belangsung. 

Kelompok-kelompok pro ahok juga menampakkan wajah premanisme dan karenanya demagogis), bahkan merupakan daya tekan yang kuat bagi lembaga penegakan hukum seperti polisi dan pengadilan yang saat-saat akan menegakkan hukum mendapat tekanan massa dalam memutuskan nasib Basuki Tjahja Purnama. Dan semua orang pasti meragukan orisinalitas dari putusan hukum tersebut.

Negara sendiri sejak Perppu ormas diterbitkan dan kemudian berubah menjadi undang-undang ormas telah diperingatkan bahwa Perppu tersebut dapat menjadi senjata yang digunakan siapapun yang berkepentingan untuk menghukum kelompok-kelompok lain yang berbeda. 

Jika kita menghukum kelompok-kelompok lain berdasarkan pada otoriatasi penafsiran pancasila yang diambil alih sepenuhnya oleh negara, kita dapat membayangkan situasi ekstrem saat kekuasaan berganti kepada poros lain dan partai penguasa saat ini yang kita kenal doyan demo saat menjadi oposisi kemudian menjadi korban prilaku serupa. Kira-kira apa yang terjadi setelahnya? Konflik sosial, kudeta militer, dan mungkin pemberontakan sipil.

Kemungkinan-kemungkinan di atas tidak terjadi pada FPI karena memang ada agenda keummatan yang dipegang kuat oleh ummat islam arus utama di Indonesia untuk menempatkan islam sebagai agama yang damai. 

Ulama-ulama dan ustadz-ustadznya juga memegang kuat prinsip-prinsp ahl sunnah yang mengharamkan pemberontakan pada pemerintah yang sah yang kita tau telah menjadi sikap utama mereka sejak kekhalifahan umayyah mengejar-ngejar ahl bait Rasulullah yang kita tau sepenuhnya urusan politik juga.

Jadi menurut saya jika kelompok masyarakat ditarik-tarik dalam konflik rezim-fpi ini, kita akan menuju satu suasana destruktif yang lebih besar lagi karena semua orang akan mengambil posisi di dua kubu ekstrem antara yang pro fpi dan yang pro pemerintah. Dalam suasana ketegangan yang semacam itu kita semua akan ikut andil membelah masyarakat ini berkeping-keping dan kita akan membasahi kembali luka lama masa lalu yang tergores akibat konflik kelompok islam dan nasionalis.

Anarko yang anti negara itu ada benarnya, mari kita lupakan FPI dalam sorotan media massa sembari mengajak para tokohnya untuk ikut memegang prinsip-prinsip demokrasi bahkan ikut berperan dalam demokratisasi masa depan Indonesia. 

Demikianpun Negara agar lebih berani mengungkap sejumlah persoalan pelanggaran HAM masa lalu dan kasus hukum lainnya meski para pelanggar hukumnya mungkin satu bantal di kasur kekuasaan. Dengan begitu kita bisa lebih demokratis dari sebelumnya.