Pada hari Selasa (1/10/2019), kita telah menjadi saksi 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2019-2024 baru saja dilantik. Terpilihnya para pemimpin rakyat yang terhormat tersebut tentu melalui mekanisme demokrasi yang sah, yaitu oleh rakyat dan untuk rakyat.

DPR sebagai salah satu lembaga demokrasi terhormat telah memiliki representasi kerakyatan yang menjadi penampung aspirasi stakeholder masyarakat. Kepemimpinan ini tentu menyambungkan lidah para pemimpin politik kita yang terpilih sebagai anggota DPR dengan seluruh masyarakat.

Kepemimpinan politik dalam lembaga demokrasi mensyaratkan adanya sumpah jabatan, di mana M. Hatta Ali (Ketua MA-RI) menyumpah semua anggota DPR tujuannya agar dapat bekerja dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tetapi bukan kepentingan individu (privat).

Tampaknya misi kepentingan bangsa dan negara ini mampu bertumbuh kembang dengan optimal apabila para pemimpin kita yang demokratis (kepemimpinan politik) kerap memprioritaskan kepentingan rakyat tanpa harus memicu konflik kepentingan yang berpotensi mengundang malapetaka.

Ilmuan asal Yunani, Aristoteles, menegaskan dalam pemikiran politiknya, bahwa setiap tujuan politik pemimpin adalah terkait dengan inisiatif kita untuk mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak yang akan dipimpinnya lewat suatu takhta kekuasaan yang diduduki tersebut.

Pun dalam kaidah fikih siyasah mengatakan, tasharruful imam ‘ala ru’yah manutun bil maslahah. Dalam konteks ini, pemimpin yang hari ini dilantik merepresentasikan politik kerakyatan, yakni kepentingan umat guna mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan) masa depan bangsa dan negara.

Prinsip universal ini memang memerlukan pemimpin yang demokratis. Demokratis yang kita maksud adalah memproduksi aturan hukum yang pro-rakyat atau mengutamakan kepentingan orang banyak (masyarakat yang dipimpin/al-maslahatul ummah) daripada kepentingan individu maupun partai politik.

Dengan memproduksi peraturan perundang-undangan yang cenderung demokratis dapat membenahi dan mengevaluasi pelayanan publik, dan mempersempit pertumbuhan kemiskinan. Langkah ini merupakan suatu terobosan hukum dalam rangka mengawal kemajuan bangsa dan negara.

Kita hidup dalam negara demokrasi memerlukan suatu perubahan terhadap peradaban bangsa ke depan tanpa terkecuali sedikit pun. Lebih ideal lagi, pemimpin yang akan memimpin orang banyak perlu melahirkan perubahan dominan. Sehingga, tantangan pemimpin harus lahir dari pelbagai macam penderitaan (demokratisasi).

Meminjam pandangan Haji Agus Salim (1884:1954), "memimpin adalah jalan yang menderita". Artinya, setiap pemimpin politik dari lembaga demokrasi ini dituntut mampu menuntaskan persoalan sehari-hari masyarakat, terutama dalam menata sistem dan kebijakan-kebijakannya.

Kritik Kepemimpinan

Dari hasil survei putusan pengadilan, lembaga demokrasi (DPR) mencapai peringkat paling tinggi dalam hal kasus korupsi. Korupsi kian rawan merongrong mentalitas pemimpin rakyat. Hal ini yang mudah merusak urusan prinsipiel terkait kejujuran dan amanah pemimpin itu sendiri.

Di tengah pertumbuhan korupsi yang makin subur menjaring pemimpin kita, tentu hal ini merupakan suatu catatan hitam. Di satu sisi, kepercayaan (social trust) masyarakat telah dirusak akibat dampak kepemimpinannya gampang terjaring perilaku skandal korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun, praktik skandal tersebut tidak hanya merusak masa depan demokrasi, tetapi menjadi faktor awal terhentinya kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. Padahal, pemimpin terkait dengan persoalan masyarakat dan terwujudnya kemajuan pembangunan nasional.

Elektoral korupsi bertumbuh positif di lembaga DPR yang penuh kehormatan. Kepemimpinannya yang merepresentasikan suara rakyat seolah-olah menjadi teka-teki.

Apa yang melatarbelakangi rawannya korupsi di DPR? Dan bagaimana bisa pemimpin terjebak pada pusaran korupsi?

Pada hemat penulis, latar belakang penyebab pemimpin kita yang korup karena beberapa faktor. Pertama, krisis moralitas pemimpin berdampak pada peningkatan perilaku tercela (corruption). Kedua, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang yang mumpuni perlu mengasah ketaatan dan tunduk atas hukum.

Ketiga, integritas pemimpin adalah perilaku baiknya pada rakyat yang selama ini mulai melemah, dan memimpin masyarakat dengan prinsip tidak jujur (tidak transparan). Keempat, dilema kesadaran hukum pemimpin terkesan tidak langgeng, seolah-olah memimpin itu sama dengan bebas dari aturan.

Padahal, sebenarnya, makin tinggi jabatan kita seperti pemimpin rakyat, maka akan makin tinggi aturan yang menjeratnya agar tidak gampang menyalahgunakan kekuasaannya. Karena itu, faktor dari peristiwa pemimpin korupsi memerlukan suatu terobosan atau pendekatan legal formal.

Langkah ke Depan

Lantas, langkah apa yang akan diambil oleh semua pemimpin rakyat (DPR) ke depannya, terutama yang baru dilantik ini? Format kepemimpinan masa depan perlu menciptakan pola baru dalam memproduksi peraturan perundang-undangan demi mencapai kemanfaatan hidup masyarakat.

Karena masa depan perubahan bangsa dan negara hanya dapat diupayakan oleh pemimpin yang responsif dan partisipatif. Artnya, menerima gagasan atau ide-ide dari masyarakat, dan melibatkan peran masyarakat sebagai bentuk penguatan untuk mendorong pembangunan nasional.

Dampak pemimpin muda yang merepresentasikan masyarakat juga untuk lebih semangat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat secara prosedural. Jiwa pemimpin muda yang aktif dan produktif tentu kemungkinan besar mampu mewujudkan perubahan sosial yang ada.

Alhasil, pemimpin hanya akan menjadi satu pilihan yang paling efektif dalam memperjuangkan misi kehidupan masyarakat yang sejahtera. Artinya, kesejahteraan dapat melalui pendekatan hukum dengan langkah memproduksi peraturan perundang-undangan yang memajukan bangsa dan negara ke depannya.