Sepanjang sejarah, menjadi catatan penting bahwa Indonesia belum pernah sukses dalam menjalankan program terkait ketahanan pangan atau sering disebut food estate tersebut. Program yang dijajakan sejak era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono pun masih begitu jauh dari harapan, bahkan meninggalkan masalah-masalah baru.

Melalui Keppres No. 82, sekitar 25 tahun lalu, Soeharto dengan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 Juta Ha menjadikan sawah di Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Program gagal ini meninggalkan sejumlah masalah, mulai dari penebangan hutan skala besar, sampai kepada kekeringan lahan gambut sehingga menyebabkan kebakaran tak terkendali.

Berlanjut dengan ambisi Presiden SBY, melalui program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke, Papua. Pada tahun 2008 dan diresmikan 2010, program ini memakan seperempat dari luas daerah tersebut, belum lagi konflik dengan masyarakat Papua, yang jauh mengenal sagu sekaligus sebagai identitasnya.  

Food estate Ketapang serta Bulungan  di Kalimantan Barat dan Utara pada tahun 2015 pun mengalami hal yang sama. Masih jauh dari harapan, dan tentunya gagal akibat perhitungan yang keliru.

Kemudian di era Jokowi pada tahun 2020, saat pendemi melumpuhkan berbagai sektor perekonomian masyarakat, Food and Agriculture Organization (FAO) mengaktifkan alarm peringatan akan dampak terburuk pandemi, ialah krisis pangan. Sehingga program seperti Food Estate menjadi langkah diputuskan menyambut peringatan tersebut.  

Melalui Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional revisi ketiga, salah satunya program Food Estate dengan pelaksanaan di Kalimantan Tengah (168.000 ha) di Kab. Kapuas, Pulang Pisau dan Sumatra Utara (60.000 ha) di Kab. Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Pak-Pak Bharat.

Jika melihat jejak ihwal pangan, program itu memang didengar cukup menarik, walau sejarahnya masih dikerjakan dengan asal dan setengah hati. Sehingga perencanaan dan proses yang sangat sepi akan perhitungan itu, menjadi simpul bahwa negara dalam menjawab kebutuhan pangan masih jauh dari harapan.

Ironi negara agraria saat ini ialah, ketika masih menggantungkan kebutuhan soal perut kepada negara lain. Impor pangan setiap tahun menjadi momok yang belum terselesaikan. Padahal Indonesia sendiri terletak di daerah tropis dan dilewati rangkaian gunung api, sehingga tak layak diragukan lagi soal pengan.

Akan tetapi, berdasarkan data Global Food Security Index 2019, Indeks Ketahanan Pangan. Dari 113 negara, Indonesia berada pada urutan ke-75 tahun 2015 dan urutan ke-62 pada tahun 2019. Rendahnya peringkat tersebut bahwa Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berada di bawah 63 dari (skor 0-100).  

Sebenarnya untuk menjawab ketahanan pangan itu bukanlah melalui program Food Estate, karena pada studi kasusnya, proyek ini malah menimbulkan ancaman-ancaman baru, akibat banyak melibatkan investor, yang justru mengakumulasikan pemilikan tanah oleh perusahaan besar akibat perampasan tanah, peminggiran petani, hingga dampak lingkungan.

Di Kabupaten Humbang Hasundutan saja, pada tahun 2020 dari 1.000 ha yang ditargetkan, setelah dibuka 215 ha ternyata mengakibatkan konflik baru kepada masyarakat adat. Sebelum konflik akibat program tersebut, masyarakat sekitar pun mengalami konflik lahan atas izin konsensi lahan sepihak dengan PT Toba Pulp Lestari (Inti Indorayon Utama).

Alih-alih dari puluhan ribu hektar lahan yang telah dan akan dibuka, sebagian berada pada hutan produktif yang masih diusahai oleh masyarakat sekitar. Seperti hutan kemenyan, pinus, dan tumbuhan alam lainnya. Tentunya hal ini kuat mempengaruhi kultur budaya masyarakat sekitar dari family-based food production menjadi corporate-based food production.

Program ini seolah-olah pemerintah tidak lagi yakin kepada petani untuk memenuhi pangan nasional, sehingga melibatkan investor dan perusahaan besar demi mencapai ketahanan pangan. Padahal sederhanya, kedaulatan petani menjadi solusi yang mendasar demi menjawab kebutuhan negara ihwal pangan.

Seperti tulisan saya sebelumnya, yang berjudul “Persoalan Kompleks Pertanian Kita”, dalam tulisan ini saya sampaikan bahwa “ada 57,1 persen (petani gurem) penduduk Indonesia berprofesi petani, bahkan jam kerja petani kita 10-12 jam dalam sehari, atau sekitar 3.000 jam dalam setahun. Pertanyaannya “kenapa petani kita masih miskin?”.

Sebenarnya, masalah pangan kita hari ini yang masih banyak bergantung kepada proses impor ialah, ketika negara memandang profesi Petani sebagai yang paling rendah, pun tak jarang menjadi parasit di dalam proses investasi, terutama di sektor minerba dan perkebunan. Konflik dimana-mana dan merasa baik-baik saja.

Belum lagi Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Lumbung Pangan. Justru melalui peraturan ini, semakin memperkuat dominasi koorporasi terhadap kawasan hutan Indonesia.

Bahkan dari data Kementerian Pertanian sendiri, untuk program di Kabupaten Humbang Hasundutan, sudah ada tujuh korporasi swasta yang siap berinvestasi. Mulai dari PT. Indofood, PT. Calbe Wings, PT. Champ, PT. Semangat Tani Maju Bersama, PT. Agra Garlica, PT. Agri Indo Sejahtera, dan PT. Karya Tani Semesta.

Padahal, anak muda hari ini yang diharapkan mengusahai lahan pertanian tidak berdaya, dan justru memilih lari ke kota besar untuk menjadi buruh. Bahkan hampir mustahil menemukan anak muda hari ini yang memiliki minimal 1 hektar lahan/orang. Tetapi mengapa justru terpenuhi untuk koorporasi?

Food Estate pada kenyataannya semakin meminggirkan petani dari dunia pertanian itu sendiri. Apalagi  jika pemerintah tak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam program ini, tentunya tak akan jauh beda dengan lagu lama era Soeharto pun SBY, dan atau barang kali era Jokowi menjadi bagian yang tidak jauh beda dengan mereka.

Sistem pasar yang masih amburadul, melindungi mafia harga, atau bahkan menyubsisdi orang kaya melalui hasil pertanian yang murah, semuanya itu akan menjadi omong kosong belaka soal pangan. Justru, negara kembali lagi berbohong, soal kedaulatan pangan lewat lagu usangnya itu.