Gerakan pemberantasan korupsi tidak hanya berputar pada problem pengalihan status kepegawaian 51 orang (yang awalnya berjumlah 75 orang) yang dieliminasi tanpa alasan jelas beberapa waktu lalu. Memang benar hal itu juga persoalan, tapi itu baru satu hal. Sebab, masih ada rentetan persoalan lain di internal KPK yang mengancam peradaban hukum kita hari-hari ini. Hanya saja ini puncaknya, bahwa kenyataan pelik soal penyingkiran sejumlah pegawai Gedung Merah Putih itu mesti jadi peluang bagi kita agar betul-betul melakukan perlawanan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mempertahankan institusi ini sebagai satu-satunya senjata pamungkas untuk memburu para koruptor.

Sejalan dengan itu, pada awalnya, gerakan perlawanan sudah dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan jauh sebelumnya, pada sebuah suatu waktu, banyak pegiat anti korupsi memprotes Firli Bahuri karena alasan kredibilitas, ia dinilai tidak layak untuk menjadi bagian dari agen antirasuah, dan sudah tentu menjadi toxic yang akan menghambat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bagaimana tidak, Firli Bahuri diketahui pernah bertemu dengan seorang pejabat daerah saat ia masih berkapasitas sebagai Deputi Penindakan KPK dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi pada 12 dan 13 Mei 2019 terkait dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi NTB; penjemputan seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK Pada 8 Agustus 2018, dan pernah bertemu langsung dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.

Tak lama kemudian, Firli ikut bertarung. Melalui seleksi di DPR, Firli pun diloloskan. Tak ada mulut yang bungkam, kritikan pedas terus terlontarkan tanpa jeda. Sebab, sangat mengkhawatirkan, yang terus terang saja, mengancam eksistensi KPK. Hingga hari ini, kekhawatiran itu akhirnya terbukti, menggetarkan jiwa, dan meluapkan emosi publik. Meskipun demikian, Firli Bahuri terus membela diri, menyatakan sama sekali tidak berkaitan dengan penyingkiran sejumlah pegawai KPK. Padahal faktanya, sebagaimana dirilis Tirto.Id (6/6/2021), terkait hasil investigasi dari IndonesiaLeaks, bahwa terdapat sederat nama pegawai KPK yang telah jadi target penyingkiran. Firli Bahuri disebut-sebut sebagai dalang dari misi tersebut.

Jika kita dudukkan problem ini, hulunya adalah soal dampak dari revisi UU KPK tahun 2019, di mana Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (2) mengenai pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, sedangkan hilirnya pasal-pasal ini diwujudkan dengan cara membuat mekanisme yang bertentangan. Memang dari awal sudah diduga, bahwa pasal-pasal tersebut berpotensi menggoyahkan independensi KPK, bahkan bisa mengalami deteriorasi secara kelembagaan. Ini mirip dengan pepatah latin yang berbunyi, Nil agit exemplum litem quo lite resolvir (sebuah masalah yang dipecahkan dengan contoh masalah yang lain, tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah itu). Dengan kata lain, ada kehendak memerangi korupsi tapi cara perangnya bermasalah, karena melawan korupsi dengan cara korupsi pula (baca: membuat kebijakan yang salah).

Kembali pada mekanisme yang bertentangan di atas, tes wawasan kebangsaan kemudian diterapkan untuk memfilter status kepegawaian untuk semua pegawai KPK. Inilah yang pada akhirnya memancing amarah dan berujung perlawanan, seperti sekarang, siapapun yang tergerak hatinya untuk melawan korupsi akan meluap-luap emosinya. Hanya saja, sebagai warga negara yang taat hukum, kita merasa masih punya dasar etika dan moralitas yang mesti tidak kita langgar. Berbeda dengan Firli Bahuri, atas nama lembaga negara, kesan yang dimunculkannya tidak memiliki nilai itu. Etika dan moralitas bukan pertimbangan utama baginya. Main sikat aja!

Oleh karena itu, idealnya, sebagai pemberi efek jera terhadap kerakusan pejabat negara, Firli Bahuri mestinya bisa mempertahankan orang-orang yang memiliki kredibilitas. Bahkan, pada konteks yang sudah menghambat kepentingan pribadinya sekalipun, harus tetap berani mengatakan bahwa jika KPK tidak mampu berbuat banyak, jabatan dan reputasinya adalah taruhan. Jadi tidak menghegemoni kebijakan semau dirinya. Tapi, faktanya? Firli layaknya Gamer Free Fire (FF) yang menggunakan mode pertempuran solo, bermain secara tunggal yang memiliki satu tujuan, dan sukses bertahan daripada sejumlah pemain lainnya. Ia justru menghabisi semua yang selama ini concern menyelamatkan Indonesia dari para maling uang negara.

Menyambung pameo di atas, permainan FF di internal KPK bukan untuk menghabisi jejak para koruptor, melainkan terbalik menghabisi sesama kawan sekantor. Jadi benar, ada unsur kelicikan. Sengaja membuat mekanisme baru untuk menyingkirkan sesama kawan pemberantas korupsi. Siapa yang mematuhi kehendaknya, dia akan selamat. Sementara siapa yang dianggap sangat heroik dalam agenda pemberantasan korupsi harus disikat.

Apalagi Firli Bahuri tak segan-segan mengelak, bahwa mekanisme yang dibuat adalah atas perintah Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal justru itu yang jadi kritikan publik, bahwa pengalihan status kepegawaian sejatinya tidak "asal buat" mekanismenya. Apalagi bertentangan dengan kehendak publik, UU maupun aturan pelaksanaannya? Bermula dari sini kita bisa paham, bahwa lawan para koruptor, termasuk mereka yang kerap bermesraan dengan koruptor, akan sangat ganas menghancurkan KPK dari berbagai arah, termasuk misi untuk membuat busuk dari dalam.

Akhir kata, tulisan ini tidak bermaksud tendensius. Tapi demikian kenyataannya, derajat dan wibawa hukum dalam gerakan pemberantasan korupsi akhirnya dibelokkan pada ruang gelap kekuasaan. Firli ada di dalamnya, ia menjadi toxic yang mematikan wibawa lembaga negara di mata publik.