Bisakah agama menjadi spirit untuk bisa menciptakan suasana demokrasi yang berkualitas? Bisakah agama tidak hanya dieksploitasi untuk kepentingan kekuasaan semata? Bisakah agama dapat meningkatkan kualitas kehidupan bernegara kita?

Rentetan pertanyaan ini muncul disebabkan oleh kesadaran dan kenyataan bahwa politisi telah banyak menunggangi agama. Bukan memuliakan agama. Sebagian dari mereka membawa idiom agama untuk menjelekkan lawan politik. Istilah kafir yang disematkan kepada lawan politik benar-benar menjadi pukulan telak demokrasi.

Faktanya menjelang pemilu, dilansir dari Tempodotco, Rudiantara melansir data persebaran hoaks kian meningkat. Dalam laporan dari bulan Agustus 2018 hingga Februari 2019, ditemukan 771 hoaks. 

Belum lagi ditambah dengan kepentingan kekuasaan yang dilatari oleh motif penguasaan ekonomi menjadi fakta menyeramkan terhadap masa depan demokrasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati Institut pada 27 Desember 2017 menunjukkan bahwa dalam dunia politik dan ekonomi dikuasi oleh kartel oligarki. Di mana mengarah pada monopsoni. Hanya orang orang yang memiliki modal nanti yang akan membeli politik. Pun demikian hanya yang menguasai politik yang kaya.

Dugaan ini berdasarkan fakta bahwa 48 group Konglomerasi menguasai 66. 96 % total aset Sistem Jasa Keuangan (SJK). Laporan dari Credit Suise menunjukkan bahwa 1% penduduk Indonesia menguasai 45.4% kekayaan nasional. 10% penduduk terkaya menguasai 74 % kekayaan nasional.

Kartel oligarki akan memengaruhi pembentukan harga menghambat wirausaha baru, menciptakan persaingan tidak sehat, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting adalah mengganggu stabilitas politik dengan adanya ketimpangan yang parah.

Oligarki juga akan menguatkan money politik dalam setiap momentum politik. Pemilu akan menjadi ajang transaksi suara yang nantinya vox populi vox dei hanya menjadi kata kata yang kehilangan makna. Karena suara rakyat sudah dibeli.

Yang terancam dari situasi ini adalah demokrasi kita. Lemahnya pendidikan politik dan kebiasaan mendapatkan uang saat pemilihan menjadikan masyarakat tergantung kepada uang saat pemilu. Siapa yang memberi uang yang lebih banyak akan dipilih. Maka pemenangnya adalah orang yang paling kaya. Tidak peduli yang menang itu ngerti program dan kebijakan dalam bernegara.

Yang menang dan menghabiskan uang banyak dalam pemilu akan menggunakan kekuasaannya untuk balik modal. Tidak ada cara lain, kecuali dengan korupsi. Parahnya dalam situasi ini, tidak ada kontrol yang kuat dari masyarakat kecil terhadap hasil pilihannya saat pemilu.

Euforia kita dalam demokrasi hanya saat pemilu. Selebihnya kembali kepada pekerjaan masing-masing. Masyarakat kecil mana mau mikir tentang APBD. Tidak akan ngurus tentang program program dirinya. Yang jadi petani akan ke sawah. Yang jadi nelayan akan kembali melaut, yang jadi tukang ojek akan narik kembali penumpang.

Situasi ini harus kita potong dari akarnya. Yakni harus lahir dan tercipta pemilu yang berdaulat. Pemilu untuk rakyat yang bersih dan bebas dari kartel oligarki yang akan membeli kekuasaan rakyat dalam demokrasi. Di sinilah signifikansi rumusan Fikih Pemilu.

Pemilu diletakkan tidak hanya sebagai suatu seremonial belaka, tetapi keterlibatan di dalamnya adalah bagian dari ibadah dan memiliki implikasi pahala. Pemilu adalah ruang kontestasi yang di dalam bahasa Alquran dikenal dengan fashtabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan).

Maka pemilu menjadi ruang yang memungkinkan orang beragama untuk berebut bagian menciptakan suasana kebaikan. Bukan mendiamkan segela bentuk dari kecurangan pemilu. 

Salah satu dalil yang bisa dijadikan landasan adalah ayat Alquran Surat Ar Ra’ad ayat 11 yang berbunyi: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri.

Imam al Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin Juz 1 halaman 17, menarasikan bahwa Kekuasaan dan Agama merupakan dua kekuasaan kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan akan tumbang. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia siakan.

Dalam Musyawarah Alim Ulama NU pada tahun 2012, menyimpulkan untuk memilih tidak memilih pemimpin yang pernah korupsi, mengabaikan kepentingan rakyat, cenderung memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan gagal dalam melaksanakan tugas tugas jabatan sebelumnya.

Beberapa hal di atas menjadi suatu pijakan penting agar dapat terumuskan fikih pemilu agar bisa mengawal demokrasi yang berkualitas. Karena jika kita hingga kini diam dan hanya berpangku tangan, dengan melihat situasi politik uang yang terus berkembang, pelanggaran kampanye yang terus berulang, hoaks yang direproduksi dan mengganasnya syahwat politik, secara tidak langsung kita hanya menunggu kehancuran dari bangunan negara ini.

Yang kita harapkan bukan politisasi agama untuk kepentingan kekuasaan, namun nilai-nilai luhur dari agama sebagai pengendali dan kompas bagi demokrasi berkualitas yang berusaha kita wujudkan. 

Tentu hal ini membutuhkan kerja sama dan peran dan berbagai pihak agar dapat menyukseskan pemilu untuk melahirkan pemimpin yang amanah dan mewujudkan baldatun warabbun ghofur. Di sinilah fikih pemilu menjadi urgen untuk segera dirumuskan dan diimplementasikan.