2 tahun lalu · 496 view · 7 menit baca · Politik 20160627_033051_relawan.jpg
http://www.rumahpemilu.org

Fenomena Relawan

Krisis Politik atau Krisis Kader?

Keterlibatan relawan tiba-tiba semakin menuai perhatian publik sejak kesuksesan Joko Widodo memasuki istana sebagai RI I bukan hanya berbekal kekuatan partai, tetapi juga dengan kekuatan relawan. Relawan lantas menjadi perdebatan ketika mencuatnya polemik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan relawan pengusung calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melalui jalur independen, yaitu Teman Ahok.

Ada kesepakatan historis yang dijabarkan oleh Herry Priyono SJ dalam tulisan opini yang berjudul ‘Momen Para Relawan’ terbit pada Senin, 16 Mei 2016 pada Harian Kompas. Tulisan tersebut menjabarkan bahwa instrumen kerelawanan dalam mekanisme politik pencapaian jabatan publik muncul akibat momen darurat masyarakat. Momen apakah itu? Momen darurat yang disebut oleh Herry Priyono SJ sebagai ‘darurat politik dan politisi.’

Adapun darurat politik dan politisi itu disebabkan oleh ketidakwarasan politisi dalam berpolitik yang mencemarkan iklim politik yang sesungguhnya memiliki tujuan mulia, yaitu kebaikan bersama. Ketidakwarasan itu adalah eksklusivisme politisi, alias, ‘dia lagi, dia lagi.’ Minimnya tokoh politik yang berkecimpung di arena ini menimbulkan ketidakpercayaan publik pada instrumen partai politik sebagai penghasil kader dan pemimpin. Muncullah kerelawanan sebagai kendaraan baru politik, yang dimotori oleh generasi muda tanpa kepentingan. Murni kerelawanan tanpa imbalan.

Partai politik yang secara konstitusional sudah ditentukan sebagai pilar negara kini keropos akibat perilaku tidak waras pelaku-pelaku politik terkait. Angin segar yang dibawa kaum relawan mengundang apatisme masyarakat kepada partai politik. Alhasil terciptalah diksi ‘deparpolisasi’ penghilangan fungsi partai. Istilah yang secara harafiah begitu sarat kepentingan, diksi yang ingin mengukuhkan lagi konotasi dari fungsi partai politik sesuai yang tercantum dalam konstitusi.

Uniknya, Herry Priyono SJ dalam tulisannya tidak memberikan sikap pro terhadap aksi kerelawanan. Sebaliknya, Herry Priyono secara gamblang justru memberikan saran kewaspadaan terhadap aksi kerelawanan politik. Dalam opininya, dia menyebutkan sebuah kejanggalan ketika sinisme kepada politik mengapa bermuara kepada indenpendensi sehingga muncul relawan? Mengapa sinisme tersebut tidak mengacu kepada apatisme yang menjadi akar minimnya ketertarikan dan keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan politik?

Herry Priyono secara jelas menyatakan, kerelawanan hanyalah kendaraan tambahan bagi partai politik. Sebuah instrumen di luar partai politik yang berfungsi untuk memperkuat partisipasi masyarakat sipil. Oleh sebab itu, kerelawanan harus dirawat sesuai kata dasarnya ‘rela’ sebuah kata sifat yang memiliki makna kepasrahan, tidak ada imbalan. Dia juga mengingatkan, kerelawanan tidak boleh terjebak dalam fanatisme yang tidak objektif. Dia menegaskan bahwa mendukung tanpa kritik adalah resep mujarab menuju tribalisme politik.

KRISIS KADER

Tulisan ciamik Herry Priyono SJ yang memaparkan kronologis momen kerelawanan, relasi sebab-akibat lahirnya kerelawanan, serta alasan publik perlu kritis atas kehadiran relawan menjadi peringatan tambahan di tengah darurat politik.

Ada beberapa hal yang begitu disayangkan dari tulisan ini adalah; penulis tidak menjabarkan secara rinci mengapa anak-anak muda -pada khususnya- rentah terpikat pada aksi kerelawanan dan terjebak fanatisme anti kritik? Mengapa anak muda melibatkan dirinya pada kerelawanan?

Sebelumnya, mari kita simak pemaparan Miriam Budiarjo, salah seorang pakar politik Indonesia. Dalam karyanya yang berjudul; “Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai,” fungsi parpol terbagi menjadi enam poin.

Pertama, partai politik  sarana komunikasi  politik. Arus informasi dalam negara seharusnya bersifat dua arah dari atas ke bawah dan begitupula sebaliknya. Partai Politik harus menjadi jembatan yang mempermudah komunikasi tersebut antara pemerintah (the rulers) dengan masyarakat yang diperintah (the ruled).

Kedua, artikulasi kepentingan dimana partai politik menjamin aspirasi masyarakat bisa tersalurkan kepada para pengambil kebijakan.

Ketiga, agregasi kepentingan yaitu sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan dari berbagai-bagai kelompok menyangkut hal yang sama digabung menjadi satu untuk menyuaran keputusan bersama. Nah, proses penggabungan ini dinamakan agregasi kepentigan. Artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan merupakan input yang disampaikan kepada instansi yang berwenang membuat keputusan yang mengikat, dalam hal ini dewan perwakilan rakyat, pemerintah untuk selanjutnya diolah atau dikonversi menjadi output dalam bentuk Undang-Undang, kebijakan umum, dan lain-lain, hal ini dikenal dengan program partai.

Keempat adalah sosialisasi politik yaitu proses dimana melalui keterlibatan dalam partai politik, seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai. Proses tersebut membuat masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kelima adalah rekrutmen politik yaitu proses dimana partai mencari anggota baru serta mengajak orang-orang baru yang dinilai berpotensi, berbakat, memiliki orientasi yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Keenam adalah partai politik sebagai pengatur konflik. Apa maksudnya? Dalam negara plural, dibutuhkan sikap demokratis yang toleran terhadap berbagai perbangan etnis, status sosial, ekonomi, agama, dan perbedaan pandangan. Hal ini dikarenakan perbedaan yang tak diakomodasi berpotensi mengundang pertikaian dan konflik.

Dari enam fungsi partai politik, satu fungsi yang menurut penulis sedang mengalami kelumpuhan adalah fungsi rekrutmen politik. Fungsi ini juga akrab disebut sebagai fungsi kaderisasi. Partai politik yang punya fungsi menyediakan area mendidik kader muda begitu minim. Kader-kader yang diciptakan dalam partai politik cenderung adalah kader dadakan karena bermodalkan mahar politik yang besar (baik dalam bentuk massa pemilih ataupun uang). Karakteristik lain dari kader instan adalah memiliki kecenderungan pemahaman akan tujuan perjuangan secara gampangan.

Tidak ada istilah dalam kamus kader dadakan bahwa partai politik menjadi motor utama untuk menjalankan visi misi selaras ideologi dan prinsip partai. Tak lagi mengherankan jika calon pemimpin yang memiliki relawan mudah melempar pendapat bahwa partai hanya alat, yang penting adalah pencapaian kepada tujuan. Jika demikian, maka diksi ‘deparpolisasi’ adalah sebuah diksi yang cukup tepat untuk menggambarkan kelumpuhan parpol sebagai alat pencapaian kekuasaan.

Ambil saja contoh konkrit tentang banyaknya kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena selalu pindah dari satu partai ke partai lain. Ahok dipandang tidak memiliki prinsip dan ideologi dalam memperjuangkan kepemimpinan. Sebaliknya, Ahok hanya menilai partai politik sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuannya memperbaiki Ibu Kota dengan menjadi kepala daerah.

Kembali pada masalah kerelawanan, adapun poin lain yang belum banyak disinggung oleh Herry Priyono SJ adalah tentang landasan hukum yang mengikat kerelawanan. Berbeda dari tulisan opini yang ditulis oleh R Ferdian Andi, seorang peneliti hukum konstitusi di Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) Indonesia pada 29 Maret 2016 di Koran Republika dengan judul ‘ Mengatur Relawan Politik.’

Secara lugas, R Ferdian menuliskan, bahwa relawan politik hingga belum terwadahi secara hukum. Alhasil, relawan politik bisa disebut sebagai organisasi tanpa bentuk (OTB), tidak jelas jenis kelaminnya. Jelas jika relawan politik bukan entitas partai politik, kendati aktivitasnya semakin mirip dengan partai politik, khususnya dalam hal memobilisasi massa, termasuk pendanaan sebagai konsekuensi turunan dari mobilisasi massa. Kerelawanan politik ini memang belum terakomodasi karena secara normatif, Undang-Undang kita belum mendeteksi keberadaan mereka.

Menurut R Ferdian, undang-undang untuk mengatur tindak-tanduk relawan sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan OTB tersebut. Bayangkan, partai politik saja yang diatur Undang-Undang dan memiliki kewajiban untuk akuntabel serta transparan kepada publik kerap abai menaati aturan tersebut, apalagi OTB yang tidak memiliki kewajiban atas aturan tersebut. Pendanaan kerelawanan menjadi sesuatu informasi tertutup yang jauh dari jangkauan publik.

Jika keterbukaan informasi publik terkait pendanaan saja menjadi akses yang begitu mewah bagi kaum relawan, maka jangan sampai kita terjebak pada ketidakadilan untuk menghakimi partai politik saja. Jika kita tak cerdik mengawasi gerak kerelawanan, tak menutup kemungkinan juga relawan memanfaatkan ketidaktransparan keuangan mereka sebagai celah bagi-bagi mahar politik.

Apabila kita berkaca dari negara lain, sebut saja Amerika Serikat. Sekalipun negara Paman Sam itu hanya memiliki dua partai sementara Indonesia memiliki sistem multipartai, namun ketika Barack Obama mencalonkan diri banyak bermunculan relawan-relawan non partai. Fenomena tersebut kerap terjadi saat pemilihan kepala daerah di Amerika Serikat.

Menurut Delany, C pada Learning from Obama’s Campaign Structure: How to Organize for Success dari situs www.epolitics.com ada struktur dan transparansi yang jelas dalam tubuh relawan politik pendukung Obama. Struktur tersebut menentukan standar, aturan main, dan kualitas atas anggota organisasi relawan politik. Sistem yang jelas itu membuat arus keuangan kegiatan relawan politik lebih transparan dan juga diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, setiap dana yang masuk baik dalam bentuk donasi ataupun aksi harus dilaporkan secara rinci.

Nampaknya keterbatasan kolom dan kompleksitas masalah ini membuat Herry Priyono SJ tak banyak menuliskan sisi positif dan negatif dari kerelawanan. Setidaknya, tulisan ciamik Herry Priyono hendak menjabarkan sebuah kronologi, sebab-akibat, aksi dan reaksi, atas permasalahan darurat politik saat ini. Semoga, tulisan Herry Priyono SJ bisa semakin lengkap khazanahnya melalui tulisan ini yang semata hendak menyadarkan partai politik, kapan mencoba mendidik kader muda, dan melepaskan hasrat menggaet kader instan?

Akhir kata, untuk mulai mengawasi pergerakkan kerelawanan, kita bisa sama-sama memantau pergerakkan para relawan jelang Pilkada. Ambil saja contoh Teman Ahok, yang pada akhirnya, berkoalisi dengan partai politik untuk mengusung Ahok. Jualan politik Teman Ahok, yang menawarkan ‘Independensi’ alias tidak ada keberpihakkan pada partai apapun, seketika musnah. Sejarah mencatat fenomena itu, salah satunya dengan penolakan citizen di social media dengan hastag #BalikkinKTPGue dan sejenisnya.

Dari dinamika pertarungan partai politik vs relawan, berakhir mesra menuju ranjang kekuasaan, tidakkah intisari darurat politik dari Herry Priyono benar adanya yaitu; kita harus memerangi apatisme terhadap politik bukan memerangi pertarungan kepentingan dan memaksa independensi.

Lagi-lagi, anak muda harus ingat, apatisme terhadap politik itu menimbulkan buta politik yang mematikan. Mengutip kata Berthold Brecht seorang penyair Jerman, begini katanya; "Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional yang menguras kekayaan negeri."

Sumber:

Budiarjo, Miriam. Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai.  1998. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Delany, C. Learning from Obama’s Campaign Structure: How to Organize for Success. 2009. www.epolitics.com

Priyono, Herry. Kompas. Mei 2016. Momen Para Relawan. Jakarta

Andi, R Ferdian. Republika. Maret 2016. Mengatur Para Relawan. Jakarta

#LombaEsaiPolitik