Di era digital saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan sosial media sebagai alat untuk membantu mereka mendapatkan berbagai informasi dan kebijakan pemerintah sebagai status warga negara yang berhak mendapatkan informasi secara terbuka dengan kondisi pemerintahan saat ini.  Kemajuan teknologi yang pesat salah satunya sosial media sudah pasti digunakan oleh  pemerintah, namun apakah kemajuan teknologi tersebut dikonsumsi oleh pemerintah dengan baik, Dalam artikel ini penulis akan mengupasnya secara tuntas. Sudah kita ketahui bahwa pengunaan buzzer dalam pemerintahan sangat berpengaruh.Contoh, dalam aksi mahasiswa yang terjadi akibat adanya RUU terkait pelemahan KPK dengan aksi bernama  #REFORMASIDIKORUPSI, dimana para buzzer mengicaukan narasi dengan menyebutkan bahwa aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan massa saat itu ditunggangi aktor politik.

Hal ini merupakan masalah yang terjadi serius pada  pemerintah karena tindakan tersebut berlebihan dan merusak citra pemerintah dalam media sosial. Pada dasarnya pemerintah membutuhkan kritik dari publik melalui media sosial karena kekuasaan tanpa kontrol akan cenderung koruptif. Artinya penggunaan media sosial dalam pemerintahan seharusnya menjadi tempat kritik dan saran lalu pemerintah menyikapi bagaimana kritik dan saran tersebut dengan menerimanya sesuai dengan etika pemerintahan.

Lalu Bagaimana Hubungan Buzzer dengan Etika Pemerintah dalam menanggapi fenomena-fenomena tersebut?

Yuk, kita bahas secara dalam...

Pengertian Buzzer

Buzzer bila diartikan secara harfiah adalah lonceng. Lonceng ini digunakan sebagai penanda bagi orang-orang agar berkumpul untuk melakukan sesuatu atau dapat diartikan sebagai tanda khusus akan suatu kejadian. Namun, saat ini di era digital, istilah buzzer bergeser ke ranah media sosial.Di media sosial, buzzer berfungsi sebagai seseorang atau organisasi yang bertindak sebagai lonceng bagi orang-orang di sekitarnya. Buzzer ini memberikan informasi mengenai isu-isu terhangat kali ini dari sudut pandangnya. Biasanya, buzzer ini memiliki followers alami yang aktif dan siap sedia mendukung opini dan ulasan dari buzzer ini.

Followers alami yang aktif ini merupakan followers dengan loyalitas tinggi. Artinya, seorang buzzer memiliki kemampuan untuk menarik minat audiens untuk mendukung dan mencari tahu lebih dalam mengenai suatu isu dan produk. Nah, dari sisi komunikasi bisnis, profesi buzzer dapat dijadikan ladang mata pencaharian bagi kaum milenial saat ini.

Seorang buzzer agar tetap laku dan dicari oleh para pelaku usaha maupun pemangku kepentingan haruslah memiliki kemampuan super di banyak bidang. Dari banyak bidang tersebut, ada kemampuan khusus yang wajib dimiliki oleh para buzzer. Berikut ulasan detail kemampuan wajib para buzzer khususnya untuk bidang pemerintah di bawah ini:

-> Analisa Isu dari Sisi Yang Berbeda

Pertama, seorang yang memiliki profesi sebagai buzzer haruslah memiliki analisa yang tajam dari sudut pandang yang berbeda. Analisa dari buzzer akan suatu isu dl biasanya dijadikan acuan oleh para pengikut setianya. Buzzer tentu akan memperhatikan detail-detail penting dari setiap isu  yang diulasnya.

Biasanya, seorang buzzer memiliki kecenderungan atau spesialisasi terhadap topik dan is tertentu. Sebagai contoh Indah adalah atau yang lebih dikenal sebagai Seleb Twitter.Indah memiliki spesialisasi untuk mengulas suatu isu terbaru dan melakukan ulasan, perbandingan, dan review terhadap isu-isu tersebut  pada kanal Twitter-nya. Selain melalui Twtitter, ia juga memiliki Instagram untuk menjangkau audiens di ekosistem Instagram.

Ulasan dari seorang buzzer haruslah detail mulai dari informasi mengenai pembuatan kebijakan sampai dengan imlementasi kebijakan tersebut sehingga mudah menggiring opini publik.Kemudian yang paling penting adalah kemampuan untuk memberikan analisa jujur dan memberikan saran yang membangun bagi pemerintah atau instansi  yang sedang di isukan di dalam sosial media nya.


Fenomena ini membuat, Sosial media dalam etika pemerintahan sangat berpengaruh kepada kinerja pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah dituntut untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan mereka menggunakan sosial media untuk menambah kinerja mereka dalam bekerja. Sementara itu  Pengertian etika pemerintahan adalah pemerintah akan berjalan lancar dan sukses apabila perilaku aparatur pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan etika pemerintahan dan nilai-nilai pemerintahan, dan juga sebaliknya pemerintahan tidak akan berjalan lancar dan sukses apabila aparatur pemerintahan tiddak memerhatikan etika dan nilai-nilai pemerintahan. (supardi : 2009:45)

Etika pemerintahan yang baik maka akan tercermin dalam sosial media yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah akan menggunakan sosial media tersebut dalam hal-hal positif. Contoh pemerintah yang memilki akun pribadi seperti Instagram, facebook, twitter akan digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat serta masyarakat dapat memberikan aspirasi dan saran lewat akun pribadi aparatur  tersebut. Dalam hal ini pentingnya etika pemerintahan dalam menyikapi fenomena buzzer dalam  sosial media dan etika atau sikap tersebut berjalan seiring dengan nilai dan etika pemerintahan yang berlaku pada pemerintah serta langkah dan strategi apa yang digunakan pemerintah dalam menyikapi kritik dan saran dari masyarakat serta menanggapinya sesuai etika dan nilai-nilai pemerintahan, termasuk fenomena-fenomena buzzer, pemerintah dapat menyikapinya dengan baik..