Semenjak fatwa tentang Ahok menistakan agama (Alquran dan ulama), banyak yang menilai—termasuk penulis—bahwa fatwa itu semakin nggak beres.

Jauh sebelum legitimasi penistaan agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah sering memfatwakan hal-hal sebagai haram dan sesat. Parahnya, banyak yang mengikutinya secara membabi buta.

Pasca Orde Baru (1998), MUI memberikan slogan: “MUI melunakkan yang terlalu keras dan mengeraskan yang terlalu lunak” (Ichwan, 2016: 90).

Namun sayang, MUI terjebak dalam sikap konservatisme yang disebabkan absennya sayap progresif dalam badan MUI selama lebih dari satu setengah dekade terakhir, terutama sejak Munas 2000 yang mengklaim sebagai “khadim al-ummah” (pelayan umat Islam).

Penulis ambil contoh kasus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Ahmadiyah yang sudah ada di Indonesia tahun 1960-an, sampai di tahun 1998, tidak ada fatwa bahwa Ahmadiyah itu sesat. Namun tiba-tiba di tahun 2000, MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah itu sesat. 

Hal yang sama juga terjadi terhadap Syiah, yang oleh MUI difatwakan sesat di tahun 2002 (Qadir, 2018: 112-113). Di tahun 2005, MUI mengeluarkan 11 fatwa, salah satunya adalah haramnya sekularisme, liberalisme, dan pluralisme (SEPILIS).

Seiring berjalannya waktu, penulis meyakini bahwa pasca 2005 sampai sekarang, bukan tidak mungkin fatwa-fatwa tersebut semakin men“serba-haram”kan apa yang dianggap—sepihak—menyimpang dari ajaran Islam.

Fatwa pengharaman yang sempat menimbulkan sejarah terbaru sekaligus kontroversial adalah fatwa tentang Ahok. Padahal, apabila QS al-Maidah ayat 51 ditafsirkan secara dialogis-konstruktif, tentu tidak sampai mengguncang bumi Pancasila.

Pemahaman Ahok dalam memaknai QS al-Maidah ayat 51—sejauh penulis pahami—berdasar pada pemahaman KH Abdurrahman Wahid. Konteks pewahyuan ayat tersebut memang tidak dimaksudkan untuk memilih pemimpin. Makna awliya' adalah titik persoalan pemahaman yang bisa dikatakan polemis dan problematis.

Dan ketika makna awliya' diterjemahkan sebagai pemimpin, gegerlah masyarakat setempat.

Ada beberapa—dengan tidak menyebutkan banyak—yang menolak mentah fatwa-fatwa MUI ini. Gus Mus, misalnya. Untuk mengikuti fatwa MUI itu, menurutnya, tidaklah wajib. Karena fatwa sendiri itu tidaklah mengikat. Anda boleh mengikuti dan boleh juga tidak.

Sikap yang diambil Gus Mus ini mengindikasikan untuk tidak bersikap taklid buta. Masyarakat berhak menerima ataupun menolak fatwa tersebut, selagi tidak sampai meresahkan warga.

Terkait persoalan fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin (petinggi MUI Pusat) pun menjawab beberapa klaim yang konotasinya negative thinking terhadap MUI. Menurut Amin (2017), fatwa MUI memang bukan hukum posistif atau hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia.

Tetapi fatwa itu memiliki fungsi: memberikan panduan, menjawab pertanyaan umat Islam, dan ada yang sifatnya berkontribusi kepada negara bilamana dibutuhkan oleh negara.

Oleh karenanya, apabila fatwa dari MUI keluar, kemudian pemerintah, terutama Polri tidak ambil bagian, akan jadi masalah.

Dari pernyataan Ma’ruf Amin, sudah sangat jelas bahwa keluarnya fatwa MUI, ada pihak pemerintah yang juga ambil bagian, semacam perantara kebenaran dari utusan Nabi.

Kan, ada adagium “al-ulama’ waratsah al-anbiya’” (ulama itu pewaris Nabi)? Jadi kurang lebih seperti itu pihak pemerintah dalam membantu fatwa MUI.

Anda boleh setuju atau tidak dengan statement saya. Tapi memang, akhir-akhir ini, aktor negara dan aktor non-negara terindikasi sebagai pihak yang membumikan sikap intoleransi (pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan) terhadap minoritas.

Laporan dari Pew Research Center (2018) menemukan suatu permasalahan dalam hal pembatasan keagamaan di seluruh dunia yang terus meningkat pada tahun 2016.

Hal ini bisa dilihat bahwa peningkatan pembatasan agama dari 25% pada 2015 menjadi 28% pada 2016. Aktor yang sangat berpengaruh dalam hal pembatasan agama secara keseluruhan adalah dari pihak pemerintah dan aktor swasta (kelompok atau individu) di 198 negara.

Di antara 25 negara yang berpendudukan paling luas di dunia, Mesir, Rusia, India, Indonesia dan Turki sangat menonjol dalam hal pembatasan agama tertinggi di tahun 2016.

Data tersebut diperkuat dari laporan Wahid Foundation yang dalam kurun waktu 2015-2016 (2017: 6-7) menyatakan bahwa para pelaku pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan masih ditempati oleh aktor negara ketimbang non-negara.

Aktor terbanyak yang melakukan pelanggaran 2015-2016 adalah aktor negara; kepolisian dan menyusul pemerintah kota atau pemerintah daerah. Bentuk pelanggaran terbanyak adalah pelarangan ibadah pada komunitas tertentu yang dianggap sesat.

Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh non-negara pada 2015 dilakukan terbanyak oleh massa dan menyusul Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Front Pembela Islam (FPI).

Pada 2016, FPI merupakan kelompok non-negara terbanyak yang melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bentuk pelanggaran terbanyak yang dilakukan berupa ujaran kebencian (hate speech) dan penyegelan tempat ibadah komunitas tertentu yang dianggap sesat.

Dari sisi kemanusiaan saja sudah bisa kita refleksikan, apakah fatwa MUI itu memunculkan harmonisasi kebangsaan dan kebinekaan atau malah merusak keberagaman?

Sangat disayangkan apabila bangsa Indonesia ini yang memegang teguh semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dan nilai ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia” harus terpecah gara-gara fatwa.