64594_51800.jpg
Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.jpg
Politik · 7 menit baca

Fasih Mengucap Pancasila, tapi Gagap Merealisasikannya
Catatan Penting tentang Pancasila dan Kerapuhan Demokrasi (Bagian I)

Animo Pancasila belakangan masuk ke dalam persendian struktur sosial kita. Dimulai dari "Saya Pancasila, Saya Indonesia" yang berbatas jargon, kemudian digunakan untuk melegitimasi terbitnya Perppu Ormas No. 2 tahun 2017 yang amat terkenal itu. Hasilnya cukup mencengangkan saat HTI dengan mudah dipatahkan argumentasi-argumentasi kebangsaannya dan akhirnya dibubarkan.

Perlu kiranya melakukan pembacaan kembali terhadap "kepancasilaan" jargonistik itu secara lebih kritis dan mendalam. Penulis sendiri punya semacam hasrat untuk menuliskan beberapa catatan penting soal kegagapan kita merealisasikan Pancasila yang dengan amat fasih mampu kita ucapkan.

Tentu sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila harus dipahami sebagai spirit pemersatu bangsa. Kita, sebagai anak bangsa, harus melakukan dorongan kuat agar secara bersama-sama dapat menerjemahkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Klaim kepemilikan Pancasila tentu tidak bisa jatuh kepada segelintir orang dan sekelompok orang tertentu saja. Bahwa Pancasila milik Indonesia yang di dalamnya terangkum aku, kamu dan kita semua; di sana ada elit pemerintah, partai, LSM, buruh dan segenap rakyat Indonesia, apa pun latar belakangnya.

Jadi betapapun Pancasila milik kita semua, jargon "Saya Pancasila, Saya Indonesia" tadi tidaklah tepat bila diucapkan karena kalimat itu mengabstraksikan suatu arogansi politik yang berpotensi menyulut konflik antar sesama anak bangsa.

Artikel ini ditulis sebagai catatan atas kemumetan dan kepusingan penulis tentang persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan berorganisasi, berkampus, bermasyarakat, bernegara dan beragama kita. Lima variabel di atas diupayakan untuk dibahas secara serentak; artinya pada artikel ini tidak terdapat ruang "harap" untuk suatu wacana yang punya kejelasan sistematis dalam pembahasannya.

Krisis Kebebasan Ilmiah di Kampus; Rasionalitas Akademik vs Emosionalitas Ideologis

Di Eropa pada paruh abad XX, kampus merupakan ruang di mana persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat dicarikan pemecahannya. Kampus berfungsi sebagai ruang wacana yang memuat argumentasi-argumentasi yang dapat diuji, dikritik dan dikontestasikan. Di lain tempat, yakni Iran, kampus menjadi ruang di mana perubahan (Revolusi Islam Iran) bisa didorong ke arah yang lebih terukur.

Ia (kampus) hidup dari dan kepada wacana. Semua argumentasi yang dihadirkan oleh akademisi di ruang ini dapat diuji validitasnya, dapat dikritik dan diperbaharui. Ini karena di dalam kampus ada spirit pencarian akan kebenaran dan kesetiaan kepada fakta.

Ia hidup sebagai ruang rasionalitas yang berdasar kepada prinsip-prinsip metodologis akademik itu sendiri. Sebagai sebuah tempat yang menghimpun manusia-manusia dari latar belakang yang bermacam-macam, di dalam kampus juga dimungkinkan terdapat ideolog-ideolog yang melakukan ekspansi pemikiran--betapapun terkadang pemikiran-pemikiran itu tampil sebagai sesuatu yang beku dan tertutup.

Di tengah situasi yang semacam itu, alam pikiran abad itu memiliki semacam konsensus tak tertulis, bahwa pemikiran-pemikiran itu bebas untuk dikritik, dibongkar bahkan ditelanjangi sepanjang ia diutarakan dan diputar di kampus.

Apakah Indonesia, bila coba kita teropong dari latar kesejarahannya, pernah mengalami situasi kekampusan seperti Eropa atau Iran abad XX itu? Jawaban dari pertanyaan ini bisa beragam, bergantung dari kelengkapan data dan perspektif kesejarahan yang diambil.

Penulis sendiri punya semacam optimisme dalam membaca sejarah kampus di Indonesia, bahwa situasi itu pernah faktual di bumi Indonesia. Penulis akan berikan contoh pada rentang 1945 s/d 1965. Pada rentang itu organisasi-organisasi mahasiswa dibentuk untuk menjadi ruang alternatif belajar bagi mahasiswa yang tidak cukup puas dengan kelas.

Organisasi mahasiswa pada masa itu hadir sebagai (sekali lagi) ruang alternatif yang kemudian pada skala tertentu dapat dikatakan berhasil dalam menghegemoni pikiran mayoritas masyarakat akademik kala itu. Bila kita ingin mencarikan indikator keberhasilannya, gerakan-gerakan politik mahasiswa kala itu dapatlah kita jadikan poin penting.

Selain itu, kemunculan tokoh-tokoh bangsa seperti Cak Nur, Kuntowijoyo, Ridwan Saidi, Deliar Noer dan yang lainnya juga dapat dijadikan semacam indikasi penting bagi argumentasi penulis di atas.

Jadi, kalaulah kita melompat agak jauh, bagaimanakah situasi kampus-kampus di Indonesia hari ini? Menjawab pertanyaan ini tentu penulis akan mendasarkan jawabannya pada pengamatan langsung tentang situasi psikologis mayoritas mahasiswa.

Hari-hari ini mayoritas mahasiswa kita masuk ke dalam kampus dengan harapan bahwa nanti mereka dapat "kerja ini dan itu", "punya gaji segini dan segitu" dengan seluruh harapan-harapan lain tentang perbaikan masa depan pribadi masing-masing individu.

Sebagai suatu orientasi personal, harapan-harapan itu sah-sah saja. Namun, sebagai sebuah panorama intelektual, situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa "api perjuangan" mahasiswa sebagai kelas menengah dalam struktur sosial kita, secara sengaja dipadamkan melalui tawaran-tawaran jaminan kerja dan harapan hidup lebih baik di masa mendatang.

Anggapan lain yang cukup logis (sebagai retorika) adalah bahwa negara, ingin melakukan produksi masif untuk menciptakan pekerja-pekerja guna menopang dan mendongkrak ekonomi bangsa. Tapi fakta yang bertolak-belakang dengan anggapan itu dapat dengan mudah kita temukan, saat PHK terjadi di mana-mana pada tiap sektor pekerjaan dan terus meningkat.

Belum lagi persaingan di angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang dianggap layak juga cukup ketat belakangan ini.

Jadi, ramalan-ramalan semacam bonus demografi dan kesempatan mengambil keuntungan darinya bisa dipahami sekadar sebagai janji manis saja—semacam "orekel" yang lahir tanpa pijakan-pijakan faktual. Jadi, ia (bonus demografi itu) tampak semacam klenik atau seperti ramalan kartu taroot pada skala yang lebih besar saja.

Lantas bagaimana situasi kampus menghadapi suasana psikologis mahasiswa yang semacam itu? Alih-alih memberi penyadaran kepada mahasiswa, ia malah membangun hegemoni bahwa kampus memang diperuntukkan mencetak pekerja dengan otoritas produksi gelar kesarjanaan tertentu. Fakta tentang hal ini dapat kita temukan pada brosur-brosur penerimaan mahasiswa baru di tiap tahun dan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan kampus itu sendiri.

Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh kampus penulis di Bandung pada tanggal 4 Oktober 2017 yang lalu; di sana diselenggarakan kegiatan deklarasi mahasiswa mendukung Pancasila. Judul dari teks deklarasi itu adalah “Deklarasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung”. Ada beberapa poin yang kiranya penting untuk disoroti pada tulisan ini.

Poin kedua dari deklarasi itu berbunyi “mencegah segala bentuk ekstrimisme, radikalisme, dan Neo-kapitalisme yang dapat mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI”. Ditinjau dari banyak sudut, isi dari poin ini penuh dengan permasalahan. Kita bisa kembali ke spirit kekampusan yang menjunjung kebebasan berpikir, untuk membuktikan bahwa poin ini hadir tanpa kejelasan substansi.

Sebagai akademisi, mahasiswa tidak memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI—meski sebagai warga Negara, ia punya kewajiban untuk itu. Maka kebodohan yang ditampakkan dalam poin ini adalah tempat di mana kalimat itu didengungkan; yakni di dalam kampus, melalui institusi resmi kemahasiswaan—Senat Mahasiswa Universitas dan ditandatangani oleh KAPOLDA, REKTOR, WAREK III, Ketua Sema-U.

Di dalam kampus, meski harus diakui terdapat potensi berkembangnya radikalisme dan ekstrimisme itu, negara tak usah risau, mengingat kampus sebagai rumah wacana bagi anak muda bangsa Indonesia.

Artinya, pemikiran seradikal apa pun memang diperbolehkan berkembang di dalam kampus; ia dihidupkan sebagai wacana akademik dan kontestasi pemikiran mahasiswa. Menghambatnya berarti mendirikan bangunan “pembodohan” karena di sana ada kontrol wacana yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal lain pada poin itu adalah semangat pencegahan tumbuhnya Neo-Kapitalisme. Semangat itu ditularkan oleh Negara tanpa pernah berkaca; bahwa Negara sedang membentuk kampus menjadi institusi berwatak Neo-Kapitalisme itu dengan penerapan sistem UKT/BKT. Tentu bacaan lain tentang UKT/BKT yang katanya memuat prinsip-prinsip gotong-royong bisa dibenarkan, tapi apakah meminimalisir subsidi ke kampus-kampus juga bukan persoalan?

Poin lain yang penuh problem adalah poin ketiga; “Melakukan kerja sama dengan Kapolda Jawa-Barat untuk menindak tegas setiap pelaku gangguan Kamtibmas dan gangguan keamanan”. Isi dari poin ini dihadirkan tanpa menguraikan indikator-indikator yang jelas tentang pelanggaran Kamtibmas dan gangguan keamanan yang dimaksud.

Maka anggapan yang lahir dari banyak mahasiswa, bahwa poin ini dimaksudkan untuk melumpuhkan gerakan mahasiswa sebagai unsur extra-parlementer yang memiliki fungsi pengawasan, baik kepada kampus maupun lembaga Negara setempat. Pelumpuhan ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan institusi kemahasiswaan dan institusi kampus itu sendiri. Ia dilakukan secara massif dengan keterlibatan ratusan civitas akademik.

Deklarasi ini bisa dipahami sebagai gerakan tindak-lanjut dari perkumpulan 3000 rektor dari universitas-universitas dan perguruan tinggi se-Indonesia. Seperti yang dilansir kabarnusa.com, perkumpulan itu terjadi pada 25-26 September 2017 lalu yang tujuan utamanya adalah untuk “mencari solusi dan merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh, menghadapi berkembangnya paham radikalisme yang berpotensi memecah belah anak bangsa dan keutuhan NKRI”.

Jadi, fakta unik tentang upaya meruntuhkan budaya akademik yang rasional itu dilakukan oleh kampus sendiri, dengan menerima tawaran ideologis oleh pemerintah, yang kemudian ingin dikristalkan di kampus. Sialnya, terdapat pula visi persatuan dan antisipasi pecah-belahnya bangsa di sana.

Padahal, jika Negara cukup cerdas, kampus bisa merealisasikan visi persatuan itu dengan menetralisir wilayah kampus dari bentuk ideologi apa-pun, tidak terkecuali Pancasila. Karena ideologi yang paling relevan bagi kampus adalah kelengkapan metodologis dan ketajaman analisis dari civitas akademiknya.

Dengan begitu, kampus bisa menjadi “wilayah netral” untuk membaca kemungkinan-kemungkinan pecah-belah bangsa dan memberikan rumusan akademik tentang bagaimana visi persatuan itu bisa direalisasikan.

Sebaliknya, jika kampus ditawan oleh kekuatan Negara melalui deklarasi itu, kampus akan ikut dalam narasi kekuasaan, yang malah di sana ia semakin berpotensi memunculkan perpecahan yang dikhawatirkan.