Konflik internal merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan konflik bersenjata di suatu negara. Melihat karakteristiknya yang terkait penggunaan alat-alat pertahanan militer, sangat memungkinkan konflik jenis ini melibatkan peran militer sebagai pihak yang berupaya menggempur kekuatan perlawanan dan mengembalikan stabilitas.

Scott S. Gartner dan Patrick M. Regan dalam artikel jurnal Threat and Repression: The Non-Linear Relationship between Government and Opposition Violence (1996) mengemukakan bahwa represi pemerintah bergantung pada tuntutan yang dihadapi pemimpin negara. Artinya, ketika tuntutan rakyat dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas, represi akan meningkat.

Oleh karena itu, bukan hal mengherankan bila represi acapkali muncul di kawasan yang relatif kurang demokratis, salah satunya kawasan Afrika. Merujuk data indeks demokrasi The Economist pada tahun 2016, Afrika sub-Sahara (SSA) disebutkan menganut perpaduan antara demokrasi dan otoritarian, sementara Afrika Utara menyandang kategori rezim otoritarian.

Ibrahim Elbadawi dan Nicholas Sambanis dalam artikel jurnal Why Are There So Many Civil Wars in Africa? Understanding and Preventing Violent Conflict (2000) menyatakan, prevalensi perang sipil yang tinggi di Afrika diatribusikan pada keragaman etnis. Hal ini dikarenakan gerakan-gerakan pemberontak di Afrika selalu mengidentifikasi diri sebagai perkumpulan etnis tertentu.

Analisis lain yang lebih sistemik menyatakan bahwa perang sipil juga dapat dipicu faktor politik dan ekonomi. 

Studi menemukan bahwa risiko perang sipil dapat berkurang apabila Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dan tingkat pendidikan di negara konflik meningkat. Sebaliknya, risiko perang sipil lebih tidak dapat dihindari apabila pergerakan mengangkat isu penguasaan sumber daya (Elbadawi & Sambanis, 2000).

Penyebab Konflik Internal di Afrika

Terdapat beberapa kasus di mana perang sipil terjadi antara dua kelompok etnis yang secara inheren memiliki tujuan berbeda. Perbedaan tujuan tersebut, apabila gagal ditolerir keduanya, akan mengarah pada perilaku mengecualikan etnis lain.

Etnis yang tujuannya tidak terealisasi dengan baik akan merasa frustrasi, dan rasa frustrasi bakal berkembang menjadi agresi dan kekerasan.

Sekarang, bagi kelompok-kelompok yang menjunjung tinggi keragaman dan pluralisme, konflik yang didasari perbedaan etnis barangkali terdengar picik dan tidak masuk akal. Akan tetapi, sesungguhnya persoalan etnisitas sangat fundamental, bahkan menjadi isu sentral dalam setiap pembahasan benturan peradaban.

Etnis merupakan salah satu bentuk peradaban, sebagaimana diungkapkan Samuel P. Huntington di dalam artikel jurnal berjudul “The Clash of Civilizations?” (1993). Huntington berargumen, perbedaan identitas peradaban jauh lebih fundamental daripada perbedaan ideologi politik dan rezim politik.

Orang-orang yang menerima identitas etnis yang dianugerahkan kepadanya akan mengikatkan diri kepada suatu komitmen yang sangat kuat, begitu kuat sampai-sampai membuat orang tersebut menempatkan posisi etnis jauh di atas negara-bangsa.

Maka sudah dapat dipastikan dampak negatif yang muncul dari sikap tersebut ialah pengabaian terhadap persatuan negara tempatnya bernaung. Dia tidak akan segan-segan berbenturan dengan kelompok etnis lain yang berbeda dari segi tujuan.

Loyalitas berlebihan terhadap kelompok etnis juga kian diperparah oleh kompetisi sumber daya. Cliff Brown dan Terry Boswell dalam artikel jurnal “Ethnic Conflict and Political Violence: A Cross-National Analysis” (1997) mengemukakan bahwa peningkatan sumber daya, khususnya sumber daya manusia (SDM), menstimulasi mobilisasi etnis. Fenomena ini bisa dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, keunggulan ekonomi membuat anggota kelompok tersebut dapat mengakses pendidikan tinggi yang notabene memakan biaya besar.

Kedua, keunggulan politik membuat anggota kelompok tersebut dapat membentuk permufakatan dengan pemerintah untuk mempekerjakan dirinya dan keturunannya di pos-pos jabatan tertentu.

Ketiga, keunggulan demografis mendorong anggota kelompok etnis melakukan migrasi ke negara-negara maju dengan PDB tinggi, yang turut serta meningkatkan pendapatannya karena mengikuti standar pengupahan di negara maju. Keunggulan ini juga memperbesar peluang anggota kelompok terserap di sektor-sektor lapangan pekerjaan dalam negeri yang masih kosong.

Ketika anggota kelompok etnis pada akhirnya berhasil memenangkan kompetisi pasar tenaga kerja, dia akan berupaya melanggengkan dominasinya dengan cara menerapkan loyalitas sesama etnis dan menghambat etnis-etnis lain untuk dapat mengakses pekerjaan berupah tinggi. 

Etnis minoritas tentu saja menganggap tindakan-tindakan etnis dominan dalam menutup akses ketenagakerjaan sangat tidak adil, sehingga memunculkan ekspresi antagonis. Sengketa penguasaan pasar tenaga kerja antara keduanya berpotensi menimbulkan kekerasan politik.

Fenomena-fenomena sebagaimana telah disebutkan di atas, tercermin di Afrika. Situs web Mail & Guardian Africa mengungkapkan bahwa di Somalia, klan Hawiye menguasai wilayah selatan dan Mogadishu. Bahkan, Presiden Somalia kedelapan, Sheikh Mohamud, berasal dari klan Hawiye.

Sebagai klan terbesar di Somalia, Hawiye dihadapkan perlawanan dari klan lain bernama Isaaq. Klan Isaaq menguasai kawasan Somaliland yang telah dideklarasikan sebagai negara merdeka. 

Kendatipun tidak memperoleh pengakuan dari negara-negara dunia, Somaliland tetap berupaya mempertahankan individualitas ekonomi dan politik, pun menciptakan sistem moneter yang terpisah. Isaaq menganggap klan Hawiye sebagai rival dalam suatu kompetisi, sehingga menolak untuk tunduk dan diperintah oleh klan Hawiye.

Situasi serupa juga dialami negara-negara SSA. S. Van Hoyweghen dan Koen Vlassenroot dalam Ethnic Ideology and Conflict in sub-Saharan Africa: The Culture Clash Revisited (2000) menekankan bahwa konflik internal di negara-negara SSA memiliki karakteristik perbatasan teritorial yang dibagi berdasarkan unit kebudayaan, yakni etnis. 

Selain itu, terdapat etnis tertentu yang lebih dominan dengan jumlah kelas menengah yang relatif signifikan, membentuk kelompok etnis yang lebih terdidik dan memiliki akses ke birokrasi dibandingkan etnis-etnis lainnya.

Pergerakan anggota kelompok etnis ke pekerjaan berupah tinggi dan birokrasi membuat etnisitas di SSA menjadi lebih terinstitusionalisasi, sehingga fenomena pengkotak-kotakan berbasis etnis semakin sulit untuk dikendalikan.

Solusi Konflik Internal di Afrika

Konflik internal yang terjadi di Afrika Utara dan SSA didorong oleh faktor perbedaan etnis dan kompetisi SDM. 

Loyalitas yang berlebihan terhadap etnis menjadi persoalan tatkala masing-masing etnis memiliki tujuan berbeda, dan etnis yang tujuannya tidak tercapai melampiaskan rasa frustrasinya ke dalam bentuk agresi dan kekerasan. Sikap ini juga mengejewantah ketika etnis-etnis di Afrika berkompetisi di pasar tenaga kerja.

Etnis yang memiliki jumlah kelas menengah terbanyak cenderung mendominasi pasar tenaga kerja dan birokrasi, dan akan mempertahankan homogenitas supaya lapangan pekerjaan disesaki oleh orang-orang dari etnis yang sama. Akses ketenagakerjaan etnis lain ditutup, sehingga etnis minoritas menyikapi ketidakadilan melalui ekspresi-ekspresi antagonis.

Berdasarkan analisis terkait “Faktor Penentu Konflik Internal di Afrika”, maka penulis mengemukakan rekomendasi sebagai berikut:

  • Negara-negara Afrika perlu merumuskan falsafah bangsa yang berasal dari perpaduan kebudayaan seluruh etnis yang hidup di dalam negara bersangkutan;
  • Etnis-etnis yang relatif mengalami kekurangan sumber daya ekonomi harus memperoleh fasilitas pendidikan gratis supaya mereka memiliki posisi yang kompetitif dengan etnis dominan di pasar tenaga kerja; dan
  • Upaya demokratisasi di kawasan Afrika harus terus digencarkan supaya setiap warga negara memiliki akses yang sama menuju pos-pos birokrasi pemerintahan.