Sudah pernah lihat belum buku ini? Kalau belum, hampir saya pastikan Anda juga belum membaca buku ini, hehe...

Baik, saya mulai dari sampulnya. Di sana, selain gambar karikatur orang yang sedang disuap dan orang yang sedang tertidur pulas di atas kursi yang empuk, juga terdapat kalimat “Apa Boleh Buat, Ini Cerita-Cerita Tak Terhormat tentang Anggota-Anggota Dewan yang Terhormat”. Menyentil, bukan?

DPR Uncensored, yakni sebuah buku yang ditulis dengan baik oleh Dati Fatimah dan Mail Sukribo yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada 2008, berisi sentilan terhadap realitas objektif lembaga negara yang mewakili perwujudan kedaulatan rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya dalam periode pra-reformasi dan pasca-reformasi.

Halaman buku ini berjumlah seratus enam puluh lima halaman, yang masing-masingnya terdiri dari empat bab pembahasan, yakni potret parlemen Indonesia dari zaman ke zaman, jarak yang makin lebar, korupsi kronis di lembaga legislatif, dan mengawal transisi. 

Setelah membaca buku ini, saya bersepakat dengan Andy F. Noya. Ia mengatakan, buku ini memotret Indonesia dengan cara yang tidak biasa. Nakal, jenaka. Mau tahu bagaimana isi bukunya? Sila di-scroll up?

Potret Parlemen Indonesia dari Zaman ke Zaman

Apa yang terjadi hari ini adalah akumulasi dari gerak hari sebelumnya. Apa yang terjadi dengan kita hari ini adalah capaian dari DPR periode sebelumnya.

Ungkapan itu tepat untuk melihat kondisi legislatif kita hari ini. Betapa tidak, alih-alih bergerak menuju kemajuan, yang terjadi malah kebuntuan. Sebagai konsekuensinya, masalah yang DPR hadapi hari ini diprediksi dengan kata “klasik”; jadinya, masalah klasik.

Pernah dengar pertanyaan wakil rakyat atau wakil partai? Belum lagi fenomena lemahnya pengawasan DPR terhadap pemerintah. Padahal itu salah satu tujuan pokok dan fungsi dari lembaga legislatif di samping budgeting dan legislasi. 

Itulah dua masalah yang dipotret dalam buku ini. Sehingga pada saat era Orde Baru (pra-reformasi), dikenalilah istilah "legislatif tukang stempel pemerintah belaka".

Salah satu bukti bahwa lemahnya pengawasan legislatif terhadap pemerintah yang diilustrasikan dalam buku ini, yaitu saat detik-detik sidang umum MPR pada Maret 1998. Sidang itu, menurut para ahli, adalah sidang umum MPR yang paling mulus dalam perjalanan Orde Baru (pra-reformasi). Padahal saat itu sedang terjadi krisis ekonomi.

Lantas di mana fungsi pengawasan oleh legislatif (pada umumnya) dan DPR (pada khususnya)? Alih-alih melakukan pengawasan, yang ada Pak Harto terpilih kembali menjadi presiden untuk ke sekian kalinya.

Lantas bagaimana dengan kondisi DPR kita pasca-reformasi?

Seperti yang saya katakan di awal pembahasan bab ini, bahwa apa yang DPR kita alami hari ini adalah bagian dari masalah (klasik) yang tak terselesaikan olehnya. Walhasil, nyata adanya dengan regulasi (UU) mengenai parliamentary threshold makin memperjelas bahwa mereka yang di Senayan (anggota DPR RI) bukanlah wakil rakyat, tetapi wakil partai.

Betapa tidak, akumulasi suara partai yang tak sampai pada ambang batas yang ditetapkan gagal menduduki kursi empuk di Senayan (baca: Parliamentary Threshold).

Lalu bagaimana dengan pengawasan DPR terhadap pemerintah hari ini (pasca-reformasi)?

Mungkin para pembaca saat ini telah menonton atau bahkan telah membedah film Sexy Killer. Di sana gamblang adanya bahwa pengawasan DPR terhadap pemerintah sampai hari ini tak optimal. Begitu, bukan? Kalau ada yang mengatakan tidak, lantas mengapa sampai hari ini problematika yang dihadapi masyarakat di sebagian pulau Kalimantan masih tetap terjadi?

Ya, begitulah, memang mengecawakan. Mungkin itulah sebagian kecil masalah legislatif kita yang bisa jadi menyebabkan KH. Abdurrahman Wahid berkata, “Bubarkan DPR!”

Jarak yang Makin Lebar

Untuk mendalami maksud judul bab ini, terlebih dahulu yang harus kita pahami adalah tujuan pokok dan fungsi legislatif dan pergeseran setting politik tata negara pasca-reformasi.

Ada dua hal pergeseran yang paling mendasar, yakni dihapuskannya lembaga tertinggi negara dan berlakunya otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi. Hal ini tentu jauh berbeda dengan setting politik Orde Baru.

Kedua perubahan setting politik tersebut tentu membawa angin segar bagi tegaknya demokrasi di Indonesia, khususnya kerja-kerja legislatif. Namun apakah itu serta-merta membawa perubahan yang sesuai dengan harapan rakyat untuk legislatif sebagai wakil rakyat?

Tampaknya tidak. Sebagaimana data yang terlampir dalam buku ini menyoal produktivitas legislasi sangatlah kurang.

Berdasar prolegnas di penghujung 2005, hanya 14 RUU yang berhasil disahkan dari 55 RUU yang ditargetkan. Begitu juga di penghujung 2006, dari target 36 RUU yang dicanangkan, hanya 4 berhasil disahkan. Lantas bagaimana DPR kita dalam periode 2019-2024? Semoga pulih.

Tidak sampai di situ, keberpihakan legislatif terhadap bidang kesejahteraan rakyat sangatlah minim. Itu terlihat dari data yang dilansir oleh studi kinerja DPR hanya berada di angka 14,78%. Sangat jauh berbeda di bidang politik yang menyentuh angka 55,98 %. Lantas keberpihakan apa yang kita harapkan?

Memang benar adanya, bahwa mereka adalah perwakilan partai bukan perwakilan rakyat. Lantas bagaimana dengan kinerja DPRD? Hasilnya sama saja, bahkan cenderung lebih parah; di sana terdapat praktik plagiasi PERDA.

Korupsi Kronis di DPR

Seperti yang saya sampaikan saat Launching Buku Literasi Kewargaan oleh Resensi Institut, bahwa salah satu problem perundang-undangan kita, yakni selalu ada ruang untuk melangsungkan intrik politik yang tidak sehat sampai pada soal korupsi.

Tentu itu adalah bagian dari bukti bahwa tidak sempurnanya hukum buatan manusia. Tetapi saya menduga hal-hal demikian tidak berlangsung tanpa desain orang-orang itu.

Membincang DPR tanpa Korupsi ibarat kata makan nasi tanpa lauk. Bukan begitu? Semoga saja kita tak lupa kasus korupsi puluhan anggota DPRD Malang. Banyak yang telah ketahuan, tapi lebih banyak lagi yang tidak ketahuan. Bukan berarti menggeneralisasi. Hanya saja, ada beberapa fakta yang membuat saya berkata demikian.

Lantas di mana muara masalahnya? Apakah pada sistem tata negara kita atau pada sistem kepartaian kita? Jawabannya mungkin ada pada buku terbaru dari Resensi Institut yang berjudul Literasi Kewargaan. Silakan dibaca ya hehe...

Sebelum masuk pada bab terakhir, saya ingin mengutip perkataan Prof. Satjipto Rahardjo untuk membangun pandangan soal korupsi. Ia mengatakan, “hukum selalu tertatih-tatih mengejar kemajuan zaman.”

Yang menjadi pertanyaan, apakah korupsi adalah kemajuan zaman? Tentu tidak. Bahkan sejak Orde Baru pun kita bisa menemui kasus yang serupa. Terlebih pasca-reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi, yakni pemberantasan korupsi.

Maka tepat argumentasi dari Zaenal Arifin Muchtar. Ia mengatakan, “Soal pemberantasan korupsi, dibutuhkan komitmen moral oleh seluruh pejabat dan penegak hukum.”

Mengawal Wajah Transisi

DPR adalah bagian dari solusi sekaligus bagian dari persoalan demokrasi di Indonesia. Betapa tidak, tanpanya, dimungkinkan akan lahir otoritarianisme yang berwajah baru, baik itu datang dari perwujudan kedaulatan raja (eksekutif) maupun dari perwujudan tuhan (yudikatif).

Olehnya itu, perwujudan kedaulatan rakyat (legislatif) mesti hadir di tengah-tengah kedua perwujudan kedaulatan tersebut.

Mengutip perkataan dari Denny Indrayana, bahwa DPR masih merupakan Trouble Maker, belum menjadi Problem Solving. Itu memang benar, terlebih dengan fakta yang saya sampaikan di pembahasan resensi bab sebelumnya menyoal korupsi.

Berangkali kata yang tepat untuk melihat kondisi Indonesia saat ini ialah Transisi Demokrasi. Terhadap kondisi ini, sambutan dunia terhadap wajah baru Indonesia ini sangatlah hangat, karena beberapa alasan berikut ini.

Pertama, Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi besar dan perubahan ini akan berefek pada perubahan dunia. Kedua, mengacu pada situasi pada tahun 1998, Indonesia memainkan peranan penting dalam politik regional, khususnya Asia Tenggara.

Kemudian menyoal transisi. Kondisi pasang sarut yang seperti dialami Indonesia saat ini adalah hal yang di mana tak hanya Indonesia sendiri yang mengalami, melainkan setiap negara yang juga menerapkan demokrasi.

Penutup

Buku ini sangat menarik, terlebih kita barusan selesai melaksanakan pemilu tahun 2019. Tentu kita berharap bahwa kegagalan-kegagalan DPR yang terdapat dalam buku ini tidak terulang dalam periode yang akan segera dilantik.

Sebagai saran, saya menggunakan pendapat dari founder Resensi Institut, yakni kakanda Hartono Tasir Irwanto. Ia mengatakan bahwa untuk menghindari kesalahan yang sama di tubuh DPR, setidak-tidaknya dilaksanakan BIMTEK dalam kurun waktu 3 bulan sebelum dilantik.

Mengapa saya bersepakat? Sebab kita ketahui bersama bahwa tidak semua partai yang ada di Indonesia menerapkan kaderisasi dengan baik. Nah, bimtek itulah metode terwujudnya DPR sebagai problem solving.

Kemudian daripada itu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa demokrasi politik tidak hanya terbatas pada ruang elektoral saja. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan publik oleh pemerintah juga dibutuhkan, dan itu wujud konkret dari implementasi kedaulatan rakyat.