Ada semacam kesepakatan antara aktivis dengan rektorat dan dekanat agar secara bersama menjaga apa yang kita sebut sebagai kebebasan kampus. Aparat tidak boleh masuk kampus, apalagi membawa senjata dan menodongkannya. Semua diselesaikan dengan dialog. #SaveKampus

Untaian kalimat di atas adalah cuitan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melalui akun Twitter-nya @Fahrihamzah. Cuitan yang disiulkan pada 3 Juni 2018 itu merespons penggerebekan yang dilakukan Densus 88 Antiteror di kampus Universitas Riau, Sabtu, 2 Juni 2018.

Dalam penggerebekan itu, Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror mengamankan sejumlah bom, senapan, hingga granat tangan rakitan di gelanggang mahasiswa yang terletak di kawasan kampus Universitas Riau. Densus juga meringkus seorang tersangka berinisial MNZ yang merupakan alumni kampus itu.

Atas penggerebekan itu, reaksi Fahri cukup keras. Ia mengkritik cara polisi yang masuk ke area kampus. Ia membuat semacam kultwit yang tema besar mengecam langkah Densus meringkus terduga teroris di dalam kampus.

Tentu kritikan Fahri tak serta-merta menandakan dirinya proteroris. Seperti halnya KPK yang juga rajin ia kritik, tak berarti Fahri pendukung koruptor. Fahri boleh-boleh saja berargumen apa pun. Namun, alangkah eloknya bila Fahri mengkritisi sesuatu dengan sudut pandang yang ideal.

Sebagai wakil rakyat, ia tentu tahu bahwa gerakan terorisme amat berbahaya. Kritiknya terhadap kinerja Densus, karena menggerebek di kampus, bisa saja mengarah pada glorifikasi atau paling tidak legitimasi gerakan terorisme.

Apakah bila adanya di kampus gerakan teror harus kita muliakan? Luhurkan? Glorifikasikan? Apakah bila adanya di kampus gerakan terorisme harus kita benarkan? Sehingga berargumen seolah tindakan Densus itu membuat dunia akan berakhir? Sehingga menganggap tindakan Densus menciduk terduga teroris di area kampus adalah cela bagi segenap bangsa Indonesia?

Fahri pasti mafhum, jenjang pendidikan tinggi saat ini masih menjadi mimpi bagi sebagian besar orang. Meski perkembangan berdirinya kampus bak jamur di musim hujan, namun tetap saja bagi sebagian besar orang atau tegasnya orang miskin masih sangat sulit diakses.

Nilai prestise yang didapat seseorang yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi masih sangat tinggi. Hal itu ditambah kecenderungan kolektif masyarakat yang masih melihat ukuran kesuksesan, kebaikan, kecerdasan, bahkan kesalehan dari seberapa tinggi ia berpendidikan. Maka bisa kuliah bagi orang tidak mampu seperti pagi hari saat Idul Fitri.

Perguruan tinggi memang diberikan hak-hak kemandirian oleh negara. Perguruan tinggi atau kampus dikenal sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan atau biasa disebut otonomi kampus.

Kebebasan itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lihat bunyi pasal 8 ayat (1) sampai ayat (3) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di bawah ini:

  1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
  3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.

Lihat juga bunyi pasal 9 ayat (1) sampai ayat (3) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di bawah ini:

  1. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma;
  2. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
  3. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Perhatikan dengan seksama bunyi UU Dikti di atas. Dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan ilmiah.

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: “Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis”.

Dari kutipan UU Dikti di atas, nyata sudah bahwa kebebasan yang kemudian “dialih-bahasakan” menjadi otonomi kampus atau kebebasan kampus bukanlah otonomi atau kebebasan dalam konteks imunitas apalagi impunitas hukum. Tak ada larangan aparat hukum masuk ke dalam kampus.

Apa yang dicuit Fahri soal kebebasan kampus dan aparat dilarang masuk kampus adalah tindakan salah tafsir atas kebebasan atau otonomi kampus. Salah tafsir yang mungkin disengaja itulah yang bahaya. Sebagian kalangan justru menjadikan kebebasan kampus untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.

Kegiatan melanggar hukum itu seperti peredaran dan penggunaan barang haram narkoba di wilayah kampus. Kampus dianggap sebagai tempat yang aman sekaligus nyaman untuk memasarkan dan menggunakan narkoba.

Adanya jargon “Polisi haram masuk kampus” dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang kelakuannya tidak baik. Beberapa waktu lalu ditemukan ganja dan sabu-sabu di dalam area kampus di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Bukan hanya narkoba, ditemukan juga senjata-senjata yang entah untuk tujuan apa.

Teranyar, potret penyalahgunaan jargon kebebasan kampus kembali terjadi. Polri membekuk terduga teroris berikut barang bukti bom dan senjata. Bahkan, menurut polisi, target terduga teroris adalah gedung DPR RI, tempat Fahri bekerja.

Salah tafsir otonomi kampus, selain bisa dijelaskan oleh UU Dikti, juga bisa dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 23  tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 PP itu menjelaskan, yang tidak termasuk wilayah hukum kepolisian adalah kawasan diplomatik, kedutaan besar asing, kantor perwakilan badan internasional, kapal laut dan pesawat udara berbendera asing, serta tempat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Kawasan-kawasan itulah yang bukan merupakan wilayah hukum Polri. Artinya, aparat kepolisian tidak diperkanankan memasuki kawasan-kawasan itu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 35 dijelaskan, penyidik tidak diperbolehkan memasuki ruang sidang DPR, MPR, dan tempat keagamaan.

Namun, untuk DPR, MPR, dan tempat keagamaan, masih ada pengeculian jika memang tertangkap tangan penyidik boleh memasukinya.

Dari uraian hukum di atas, jelas sudah bahwa kampus masih merupakan bagian dari wilayah hukum kepolisian dan tentu polisi berwenang untuk memasukinya. Pandangan yang menganggap bahwa polisi dilarang atau tidak boleh masuk kampus adalah pandangan yang salah kaprah.

Jargon sesat alias palsu yang mengatakan “polisi dilarang masuk kampus” harus diubah—karena diduga kuat jargon itu dikembangkan, dipertahankan, dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang memiliki tujuan tidak baik.

Kebebasan kampus bukan dalam hal imunitas atau impunitas layaknya kawasan diplomatik. Kebebasan kampus adalah kebebasan yang menjamin kemandirian akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kebebasan keilmuan tanpa pengaruh politik praktis alias tanpa doktrin penguasa.

Penyalahgunaan atau salah tafsir kebebasan kampus harus segera diakhiri. Berantas terorisme di mana pun berada termasuk di dalam kampus. Berkicau soal kebebasan kampus dan aparat dilarang masuk kampus adalah tafsir sesat.

Dan, bila tafsir jumud itu dipertahankan, jangan-jangan kampus adalah tempat yang ideal untuk membangun basis kejahatan bukan keilmuan?