Aksi demonstrasi, orasi dan gerakan massa, adalah langkah terakhir ketika semua cara penyampaian aspirasi sudah tertutup; atau masih terbuka, namun kecil kemungkinan untuk ditindaklanjuti.

Langkah lain yang bisa dilakukan adalah audiensi, atau mengajukan hasil kajian, tentu sebelum kebijakan/RUU yang terkait disahkan.

Kalaupun sudah disahkan, masih bisa digugat lewat Mahkamah Konstitusi. Namun opsi terakhir ini sepertinya urung diambil karena ada kemungkinan ditolak. Jika ditolak, maka usailah sudah.

Lantas ada opsi lain, yaitu mendesak Presiden mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Cara mendesaknya tidak lain lewat aksi massa, demonstrasi yang bersifat represif. Dua poin besar pemicunya adalah RKUHP dan RUU KPK.

Terutama RUU KPK. Sebab KPK adalah "anak kandung" reformasi, yang harus terus dibela. Dalam survei kolaborasi LSI dan ICW pada 2018, merilis hasil bahwa KPK menjadi lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat. Sementara partai politik dan DPR menjadi lembaga paling tak dipercaya.

Lantas rakyat pun geram, ketika lembaga yang paling mereka percaya dilemahkan secara konstitusional oleh lembaga yang paling tak mereka percaya. Dukungan yang besar pun mengalir sedemikian derasnya, terutama dari kalangan mahasiswa sebagai kelompok elite yang memiliki kemampuan lebih tajam membaca realitas.

Sebagaimana aksi massa, apalagi dengan skala besar, akan sulit menghindari beberapa gesekan fisik. Tensi di kerumunan massa sangatlah berapi-api nan emosional. Apalagi dibalut dengan orasi yang membakar dari para aktivis yang berjiwa muda itu.

Gesekan fisik itu membuat aparat kewalahan, lelah, dan tak jarang tersulut emosi juga. Bayangkan, dalam keadaan lelah, orang akan sulit berpikir jernih. Ketika pada akhirnya aksi menjadi ricuh, itu adalah konsekuensinya.

Emosi makin berlipat ganda ketika muncul korban jiwa. Aksi solidaritas makin kuat. Aksi susulan bisa lebih besar. Negara makin sulit mengontrolnya.

Ya, ongkos demokrasi memang mahal, apalagi ketika aksi massa jalanan sudah dipilih. Selain ongkos materiel, juga ongkos non-materiel seperti hilangnya nyawa. Juga makin pudarnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan DPR, sebagai pejabat terkait yang menyusun RUU tersebut.

Meskipun seharusnya, di negara demokrasi yang menganut trias politika seperti Indonesia, gerakan massa jalanan tidak perlu ada. Sebab semua jalur sudah diwadahi.

Ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, PTUN, Komisi Yudisial, dan lain sebagainya. Tidak ada kekuasaan yang mutlak, baik di ranah Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif.

Hanya yang menjadi soal, seberapa besarkah publik percaya? Seberapa yakinkah ketika tuntutan mereka diajukan ke lembaga tersebut akan ditindaklanjuti dengan baik? Apalagi jika sudah tertanam dalam pikiran bahwa semua lembaga sudah "dikuasai" pemerintah. Contohnya saja, jabatan Jaksa Agung diberikan kepada kader atau sosok yang dekat dengan parpol tertentu.

Sementara, di satu sisi, ada kekuasaan yang begitu besar diberikan pada sosok Presiden, misalnya hak presiden menerbitkan Perppu. Secara politik, presiden punya wewenang besar dalam menentukan jabatan menteri, yang itu jadi "alat politik" untuk mengendalikan parpol yang duduk di Parlemen.

Itu jika Presiden memang mampu mengartikulasikan perannya. Tidak sebaliknya. Artinya, aksi demonstrasi besar ini menunjukkan jika mahasiswa masih berharap pada Presiden untuk menggunakan hak istimewanya tersebut.

Meskipun ongkosnya mahal, juga rawan disusupi kepentingan lain, dimanfaatkan, bahkan ditunggangi. Apalagi jika aksi massanya adalah gabungan dari pelbagai macam elemen, akan ada banyak orang yang berkepentingan masuk.

Jika skalanya membesar dan berpotensi menciptakan keos, pemangku kebijakan, terutama presiden, tidak punya jalan lain selain memenuhi tuntutan pendemo.

Saat itulah aksi demonstrasi bisa mengubah arah kebijakan yang menurut mereka keliru. Jika kebijakan itu dilanjutkan akan terjadi kerusakan sistematis yang lebih parah, maka harus ditentang.

Nyatanya, aksi massa masih relevan hingga kini. Mahasiswa masih punya peran di tengah rendahnya kepercayaan publik pada lembaga negara yang bertugas menampung dan memperjuangkan aspirasi mereka.

Meskipun, aksi massa selalu menyisakan luka sejarah. Setidaknya dalam dua peristiwa besar terakhir, peristiwa Malari 1974 dan Reformasi 1998, selalu jatuh korban jiwa, bahkan sulit diusut hingga sekarang.

Selain itu, yang menjadi pertanyaan bersama, akankah setelah itu keadaan menjadi lebih baik?