Politisi
8 bulan lalu · 16420 view · 4 menit baca · Politik 31210_27971.jpg
Foto: PSI

Fadli Zon dan Potong Bebek Angsa PKI

Potong bebek angsa masak di kuali
Gagal urus bangsa maksa dua kali
Fitnah HTI fitnah FPI
Ternyata merekalah yang PKI
Fitnah HTI fitnah FPI
Ternyata merekalah yang PKI

Demikian bunyi lirik dalam unggahan video Fadli Zon via akun Twitter-nya (21/9). Kicauan itu sangat provokatif, sarat fitnah dan ujaran benci, sekaligus bentuk black campaign di masa kampanye yang mestinya berjalan damai.

Saya yakin, siapa pun yang dengar lirik-lirik video itu, pastilah akan paham bahwa konteksnya adalah pilpres. Terlebih ada pemilihan frasa “fitnah FPI fitnah HTI, merekalah yang PKI”, maka menjadi terang bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin Fadli Zon serang.

Karena ini berpotensi menimbulkan keonaran, keresahan, tensi, memecah belah jalinan persaudaraan, bukan memberi praktik politik yang baik, seperti beradu ide dan gagasan konstruktif, maka atas nama warga negara sekaligus kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), saya beranikan diri melaporkan Fadli Zon ke pihak berwajib. Dan hari ini, 25 September 2018, berkas-berkas pelaporan sudah saya masukkan ke Bareskrim Polri.


Kenapa saya harus laporkan Fadli? Apakah video itu memang merugikan saya atau pihak-pihak lain?

Pertama, jelas, lirik video itu sangat provokatif dan tidak berdasar. Kedua, pihak-pihak yang dirugikan bukan hanya kandidat capres-cawapres yang kini jadi lawan Prabowo-Sandi, yakni Jokowi-Ma’ruf, melainkan pula alat negara kita sendiri, terutama eksekutif dan yudikatif, di mana mereka punya peran dalam berbagai tindakan hukum terhadap oknum-oknum di FPI juga HTI.

Tentu ini bukan kali pertama ada oknum dari Partai Gerindra yang gemar mencipta tensi, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan atas pemerintah sekarang. Sudah berapa kali potensi konflik pecah belah itu lahir dari oknum-oknum partai belambang Burung Garuda ini. Contoh paling dekat adalah realitas Pilkada DKI Jakarta 2017. Kita sudah merasakan efeknya, yang saya kira sudah tak perlu kita bahas panjang lebar lagi.

Tetapi yang pasti, di video yang Fadli Zon unggah itu, ada lirik yang mengatakan “fitnah FPI fitnah HTI, padahal mereka yang PKI”. Faktanya? Kita semua tahu bahwa beberapa tindakan hukum terhadap teman-teman di FPI dan HTI jelas dilakukan oleh alat negara, mulai dari kepolisian dan kejaksaan (eksekutif), serta pihak pengadilan tata usaha negara (yudikatif).

Kalau sudah dicipta di benak orang bahwa di balik tindakan hukum ada unsur PKI, maka bukan tidak mungkin jika ketidakpercayaan warga atas negara bisa menjamur. Jika sudah seperti ini, tidak ada jalinan kepercayaan di antara warga dan negara (pemerintah), potensi-potensi konflik pun jelas akan tumbuh subur.

Itu sebabnya, sebagai warga negara yang membayar pajak, yang berharap Wakil Ketua DPR mengajarkan saya bagaimana berdemokrasi secara sejuk, penuh gagasan yang membangun, bukan yang memecah belah bangsa dan negara, saya termotivasi dan terpanggil sebagai kader PSI untuk melaporkan Yang Terhormat Fadli Zon.


Ya, siapa pun yang mendistribusikan, mentransmisikan informasi yang sifatnya bikin onar, mencipta keresahan, maka dialah yang harus bertanggung jawab di depan hukum, dalam hal ini adalah Fadli Zon.

Fadli Zon pun, dalam sebuah dialog di TV nasional, sempat mengatakan kepada saya, “Iya, saya yang menggunggah, saya yang post, itu Twitter saya. Tapi itu kreativitas. Kreativitas tersebut masih ada di koridor demokrasi.”

Saya lalu membalas, kalau kreativitas tidak ada batasnya, maka yang lahir adalah kreativitas anarkis. Apakah mau kita berdemokrasi dengan cara yang anarkis, yang saling menyudutkan, memfitnah, membuat black campaign?

Janganlah kita berkelit di balik teknis hukum, mengatakan bahwa “saya kan tidak menyebut orang, tidak spesifik menuduh”. Kalau Fadli Zon punya pandangan demikian, maka berarti dia telah menghina daya nalar warga, daya pikir manusia, rakyat Indonesia.

Siapa pun bisa mengerti bahwa kalimat tersebut semata tertuju kepada kandidat capres-cawapres kubu petahana. Kata “PKI” itu lalu dihubungkan kepada Jokowi, kemudian dihubungkan lagi ke alat negara yang melakukan tindakan hukum kepada FPI dan HTI, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tata usaha negara.

Apabila di republik ini tidak ada lagi kepercayaan kepada alat negara, demokrasi kita mau seperti apa? Saya sangat ingin Fadli Zon menyampaikan politik gagasan, program, serta visi-misi. Justru kami, di PSI sebagai pendukung petahana, sangat senang jika yang ditampilkan adalah upaya perang seperti itu, bukan dengan video yang tidak jelas, yang hanya mampu memicu amarah di antara sesama.

Lagi pula, video itu memang bukan hanya video yang kosong melompong. Video itu berisi lirik yang dapat dimaknai: menyudutkan pihak-pihak tertentu dan menimbulkan keonaran.


Terkait kenapa saya harus melaporkan Fadli Zon. Pertama, saya ingin agar kasus ini melahirkan efek jera. Kedua, biar elite politik (khususnya) tidak lagi pakai isu-isu pecah belah ala-ala devide et impera.

Sudah semestinya kita sadar bersama. Bangsa kita, dari hari ke hari, selalu tepecah belah, yang lebih banyak disebabkan hanya karena beda kepentingan politik semata. Padahal, bukankah lebih baik jika kita berbagi gagasan, saling sumbang ide, beradu secara konstruktif?

Kalau pemerintah memang dirasa kurang maksimal, tinggal kasih tahu di bagian mana yang kurang maksimal itu. Lalu ajukan program yang lebih baik, kemudian kita berdebat. Itu jauh lebih sehat dibanding berkicau yang katanya kreatif tapi malah memecah belah.

Kami, di PSI, sangat ingin beradu gagasan, bertarung ide. Kami ingin politik pecah belah ini dihentikan. Sudah banyak fakta yang memperlihatkan bahwa cara seperti ini hanya bisa melahirkan kekacauan. Kita harus sadar, demokrasi Indonesia bukanlah barang gratis. Harus kita rawat dan jaga.

Artikel Terkait