“Hegel wrote that the only thing we can learn from history is that we learn nothing from history, so I doubt the epidemic will make us any wiser.”

-Slavoj Žižek, Pandemic! : Covid-19 Shakes the World

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara serentak pada 9 Desember 2020 telah usai. Namun evaluasi dari kebijakan tersebut masih hangat menjadi diskursus publik maupun akademik. Dengan dasar hukum UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 1 tahun 2015 tentang Pilkada Serentak, kebijakan tersebut menuai kontroversi.

Bukan tanpa sebab, pilkada serentak dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang tengah mendera seluruh dunia. Banyak para pengamat dan awam menanyakan apa urgensi dilaksanakannya pilkada serentak itu. Di lain sisi, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, akan dilaksanakan pemilihan umum serentak pada 2024. Artinya, para kepala daerah yang terpilih dari hasil pilkada serentak 2020 takkan penuh menjabat selama lima tahun.

Sayangnya, itu hanya dua contoh dari keganjilan pilkada serentak 2020 kemarin. Sisanya, mari kita kupas satu per satu.

Meninjau Ulang Makna Demokrasi

Sejak Indonesia merdeka secara de facto pada 17 Agustus 1945, cita-cita bangsa ini telah ditulis berdasarkan “atas nama bangsa Indonesia”. Nilai-nilai idealita bangsa Indonesia digariskan berdasar semangat kolektif, ruh demokrasi yang menyala. Para founding fathers menempatkan demokrasi, yang disebut sebagai “Keraykatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dalam butiran dasar negara, Pancasila.

Sutan Sjahrir, salah satu bapak bangsa, menuliskan dalam bukunya, Perjuangan Kita, bahwa, “Secepat mungkin seluruh pemerintahan harus didemokratiseer, sehingga rakyat banyak masuk tersusun di dalam lingkungan pemerintahan.”[1] Gagasan Sjahrir ini dapat menjadi tolok ukur bahwasannya ide demokrasi merupakan wacana paling dominan sejak sejarah Indonesia merdeka.

Sedari Sjahrir menulis perihal demokrasi dalam Perjuangan Kita hingga hari ini, dinamika demokrasi di Indonesia telah tumbuh berkembang. Periode demokratisasi Indonesia dapat dibagi menjadi a) Masa Demokrasi Parlementer; b) Masa Demokrasi Terpimpin; c) Masa Demokrasi Pancasila; hingga d) Masa Reformasi.

 

Dari periode-periode tersebut, masa transisi dari Demokrasi Pancasila menuju Era Reformasi merupakan rentang waktu yang krusial. Richard Gunther menuliskan, “Begins with the breakdown of the former authoritarian regime and ends with the establishment of a relatively stable configuration of political institution within a democratic regime.”[2]


Pernyataan yang ditegaskan Gunther adalah bahwa masa transisi yang singkat tersebut adalah waktu yang urgen bagi nasib demokrasi bangsa ini. Ada angin segar yang ditiupkan oleh transisi ini, yaitu peralihan sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi. Di lain sisi, ada perubahan dari supremasi militer menuju supremasi sipil dan sentralisasi menuju desentralisasi. Nilai-nilai yang diilhami dari semangat reformasi inilah yang menjadi dasar ideal konstruksi konsep bernegara Indonesia kontemporer.

Setelah masa transisi terlewati, terdapat banyak kebijakan pro demokrasi yang diambil oleh pemerintah. Salah satu wujud mengejawantahkan amanat reformasi adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu. Pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, akhirnya pada 7 Juni 1999 diadakan pemilu. Kelak peristiwa ini akan menjadi titik mula perjalanan demokratisasi kehidupan bangsa Indonesia.

Lahirnya babak baru demokrasi di Indonesia tak lepas dari pengaruh Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 2 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Produk legislasi tersebut mengubah dunia perpolitikan Indonesia.

Namun tak ada gading yang tak retak. Sejak aturan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dirumuskan, dalam pelaksanaannya tak pernah dijumpai tahap sempurna dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Contoh kontemporer yang akan dibahas di sini adalah pelaksanaan pilkada serentak pada 2020 yang usai.

  

Menelisik Urgensi Pilkada Serentak 2020

Gambaran umum perihal pilkada serentak telah disebutkan di bagian awal tulisan ini. Pilkada serentak 2020 sendiri dilangsungkan di 270 daerah, meliputi sembilan pemilihan gubernur dan 261 pemilihan bupati/wali kota. Dengan banyaknya titik keramaian yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pilkada serentak, hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan klaster baru penularan virus Covid-19.

Sebelum pilkada serentak dilaksanakan, beberapa protes telah dilayangkan oleh berbagai pihak. Contohnya terdapat organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyyah yang menolak pilkada serentak. Alasan untuk menunda pilkada serentak bukannya tak beralasan. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak kematian. Jika pilkada serentak tetap dilaksanakan, maka pesta elektoral itu tak ubahnya menjadi ajang bunuh diri massal.

 

Kritik tajam terhadap pilkada serentak ini sempat diberikan oleh majalah Tempo—edisi 29 September-4 Oktober 2020, sebelum pilkada serentak dilaksanakan. Dalam tajuk rencananya, majalah Tempo menuliskan bahwa pilkada serentak, “Memberikan hak konstitusi politik tapi melupakan hak kesehatan merupakan kejahatan besar.” 

Kritik jurnalistik terhadap kebijakan pilkada serentak juga banyak dilakukan. Tak hanya itu, di kalangan masyarakat pun terdapat gerakan-gerakan kolektif untuk menentang penyelenggaraan pilkada serentak. Contohnya, guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra menolak pilkada serentak dengan mendeklarasikan diri untuk golput.

Gerakan-gerakan moral seperti yang dilakukan Prof. Azyumardi bukanlah sikap yang tak berdasar. Tak hanya untuk mengantisipasi ledakan angka terinveksi Covid-19, namun juga bentuk simpati terhadap masyarakat yang telah terinveksi Covid-19.

 

Sebelum pilkada serentak dilaksanakan, beberapa masukan telah diberikan untuk menjadwalkan ulang pilkada serentak. Salah satu masukan tersebut datang dari Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) Allan Facthan Gani Wardhana.


Allan menjelaskan bahwa pilkada serentak seyogianya dilaksanakan pada 2024. Dengan berbagai pertimbangan, yang salah satunya adalah keberadaan pilkada serentak dan pemilu 2024 yang menyebabkan kepala daerah hanya menjabat selama 2,5 tahun saja[3]. Karenanya, pilkada serentak 2020 ini selain membahayakan nyawa masyarakat juga membuat kantong calon kepala daerah kempis. Biaya politik yang mahal juga salah satu penyebab utama mengapa para kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Begitulah bunyi adagium hukum yang masyhur itu. Dengan meninjau poin-poin yang telah dijabarkan di atas, kiranya pilkada serentak 2020 tak mencerminkan komitmen pemerintah dan DPR untuk melaksanakan adagium tersebut. Urgensi pilkada serentak juga diragukan keberadaannya, selain pemborosan keuangan negara secara sia-sia, kecuali menguntungkan segelintir politikus nan licik.

  

Pasca-Pilkada Serentak dan Terjadinya Praktik Demokrasi Semu

Beberapa evaluasi dan catatan pilkada serentak 2020 telah dilakukan. Ada beberapa kekhawatiran publik yang terjadi, namun ada pula yang tak terjadi. Terlepas dari itu, pelaksanaan pilkada serentak 2020 seharusnya menjadi catatan kelam tersendiri bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Bagaimanapun, melaksanakan hajatan politik di tengah krisis kesehatan merupakan tindakan cacat moral yang tak termaafkan.

 

Merujuk data Satuan Tugas Covid-19 dan Bawaslu yang dikutip oleh Antara News, terdapat 1.172 TPS dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terpapar Covid-19. Kepatuhan institusi dan ketersediaan fasilitas penunjang pun tak lebih dari 60%. Selain itu, sebanyak 1.454 TPS tidak terdapat fasilitas cuci tangan yang merupakan elemen penting dalam memberantas penularan Covid-19.

Berkaca dari data di atas, masih pantaskah pilkada serentak 2020 dianggap memiliki urgensi dan nilainya di tengah-tengah pandemi ini? Jelas sudah jawabannya tidak. Secara substansial pun, kualitas pilkada serentak 2020 juga diragukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sorotan dari Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tentang anomali menangnya 25 dari 28 pasangan calon tunggal yang tersebar di berbagai daerah.



Maka tak salah kiranya jika saya memberikan terminologi baru dalam fenomena ini, pseudo-democracy atau demokrasi semu. Dalam bidang ilmu pengetahuan kita mengenal pseudo-science atau sains semu. Sains semu didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang diklaim sebagai ilmiah tetapi tidak mengikuti metode ilmiah[4].


Pada terminologi yang saya berikan, pseudo-democracy, jika dikomparasikan dan memparafrasekan terminologi pseudo-science, maka definisi demokrasi semu ialah : pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang diklaim demokratis tetapi tidak mengikuti nilai-nilai demokrasi.

Dengan definisi di atas, maka pilkada serentak 2020 dapat dikategorikan sebagai bentuk demokrasi semu. Bagaimanapun, pilkada serentak diklaim dilaksanakan untuk tetap menjaga hak konstitusi warga negara terlaksanakan. Namun, faktanya justru hak kesehatan—yang juga dilindungi konstitusi, malah dinafikkan. Ini adalah suatu paradoks, bukti pilkada serentak adalah bentuk logical fallacy yang memicu terjadinya pseudo-science.

Lalu, apakah demokrasi semu ini adalah manifestasi nilai-nilai demokrasi yang telah dirumuskan oleh bapak bangsa Indonesia sejak Indonesia merdeka? Tentu saja tidak. Demokrasi semu adalah bentuk penyimpangan dari kelaziman yang normal, suatu anomali. Pilkada serentak telah membuktikan bahwa nafsu untuk berkuasa dapat mengalahkan rasa simpati dan empati di tengah-tengah pagebluk ini.

Selain itu, ekses negatif dari dilaksanakannya pilkada serentak seperti yang disebutkan di atas adalah preseden buruk bagi demokrasi Indonesia. Peristiwa ini seharusnya dicetak dengan tinta hitam kelam dalam sejarah demokratisasi Indonesia. Kejadian dan peristiwa-peristiwa serupa harus tidak boleh terulang di masa depan.

Seperti kutipan yang saya kutip di bagian pembuka tulisan ini, sepertinya memang manusia tidak belajar apa-apa, termasuk dari sejarah. Miris, namun begitulah adanya. Akan tapi jangan sampai hal tersebut berulang-ulang terjadi bak roda berputar. Sudah saatnya roda tersebut berhenti hari ini. Demi demokrasi Indonesia yang lebih berseri.




[1] Sjahrir, Perjuangan Kita, (Jakarta: GUNTUR 49, 1994 Reproduksi dari Terbitan Asli 1945) hal. 16

[2] Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 334-553

[3]Wardhana, “Opsi Penundaan Pilkada” (Detik News, 06 April 2020) 

[4] Wordnik, “Pseudoscience”