Pada bulan Juli 2020 pemerintah Indonesia telah berhasil memulangkan tenaga kerja wanita (TKW) asal Majalengka Etty binti Toyib Anwar. Etty merupakan satu dari ratusan buruh migran Indonesia yang tersandung kasus hukum di luar negeri dengan hukuman mati. Etty juga bukan kasus pertama yang telah berhasil diselamatkan dari hukuman mati hususnya di Arab Saudi. Kementerian luar negeri pada laporan kinerja 2019 dari 171 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, terdapat lebih dari 10 diantaranya berada di Arab Saudi.

Etty Toyib adalah tkw yang mendapat vonis hukuman mati atas tuduhan membunuh majikannya sejak 2001. Hampir 19 tahun lamanya sejak saat itu Etty mendekam di dalam penjara sampai dipulangkan pada 2020. Proses pemulangannya ke Indonesia dan dibebaskannya dari tuntutan hukuman mati melibatkan negara, pejabat publik dan peran civil society.

Pembebasan Etty adalah melalui pembayaran uang diyat (uang darah) kepada keluarga majikannya sebesar 15.2 miliar setelah melalui proses negosiasi dari kementrian luar negeri. Pembayaran diyat tersebut merupakan hasil dari anggara Kemenlu, pegawai negeri Pemprov Jabar dan 80% nya merupakan dana hasil dari penggalangan organisasi masyarakat sipil NU melalui LAZISNU.

Dari kasus Etty menunjukan betapa pentingnya peran negara dalam proses advokasi terhadap permasalahan yang menimpa buruh migran Indonesia di luar negeri. Indonesia telah resmi mengundangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU PPMI merupakan upaya negara dalam menjunjung tinggi, menghormati dan menjamin penegakan hak asasi manusia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warha negara tanpa diskriminasi.

Buruh migran hususnya perempuan telah berperan dalam proses pembangunan negara melalui kontribusinya kepada perekonomian negara baik negara asalnya maupun perekonomian negara tempat tujuan. Salah satunya adalah remitansi, yakni transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya. Remitansi merupakan salah satu arus uang terbesar di negara berkembang dan remitansi pekerja adalah bagian penting dari arus modal internasional, terutama di negara-negara pengekspor tenaga kerja. Migran perempuan dianggap lebih berpotensi untuk mengirimkan remitansi ke negara asalnya daripada migran laki-laki.

Hal tersebut dibahas oleh Ehnrenreich dan Hochshild dalam buku Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the new Economy. Dijelaskan bahwa pekerja migran perempuan cenderung mengirimkan gaji hasil kerjanya kepada keluarganya daripada menghabiskannya sendiri. Porsi dari remitansi itu mencakup setengah hingga seluruh penghasilan mereka dan remitansi tidak hanya memberi dampak kepada keluarga pekerja, namun pemerintah negara asal juga mendapatkannya.

Jumlah remitansi yang dikirimkan ke negara pengirim sangat signifikan dan sangat membantu meringankan beban negara. Pada kuartal II tahun 2020 berdasarkan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia (BI), Indonesia mendapat remitansi sebesar US$ 2.2 miliar. Jumlah yang termasuk turun dibanding tahun sebelumnya akibat pandemi covid-19. Pekerja migran pun masih didominasi TKW, sampai februari 2021 dari 4.234 TKI 3.787 merupakan TKW.

Kembali pada kasus Etty, negara sudah cukup berhasil dalam memulangkan dan membaskan TKW Indonesia. Namun, upaya diplomasi dan pembayaran denda nampaknya tak akan bisa menyelesaikan banyaknya kasus-kasus lain seperti Etty. Karena dari kasus Etty jika tidak ada peran civil society yang menggalang dana hingga mampu menyumbang 80% untuk membayar diyat, bukan tidak mungkin sampai hari ini masih kesulitan membebaskannya.

Maka negara perlu melakukan upaya radikal dalam menyusun perlindungan hukum bagi TKI dan seluruh pekerja migran Indonesia. Perlu adanya sistem yang mempersatukan berbagai peran dan fungsi berbagai instansi yang terlibat dalam satu mekanisme yang telah teratur. Urgensi kehadiran negara dalam setiap perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri juga diperlukan mengingat sistem hukum yang berbeda antara yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di negara dimana TKI tersebut bekerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan sebuah negara apabila terjadi hubungan hukum antara TKI yang berasal dari Indonesia dengan majikan disebuah negara. Selain itu upaya diplomasi harus digencarkan lagi mengingat banyak pula ancaman hukuman mati TKI yang tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah negara keberangkatan. Upaya diplomasi sebagai ujung tombak penyelamat buruh migran Indonesia.

Untuk itu perlu adanya dukungan keberanian dan ketegasan kepala negara serta mekanisme migrasi aman di dalam negeri terutama buruh migran perempuan. Buruh migran yang selama ini mendominasi namun memiliki kerentanan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Selain upaya pembebasan hukuman mati bagi TKI, hukuman mati di dalam negeri sendiri juga perlu dihapuskan atau minimal moratorium. Hal tersebut sebagai langkah bagi pemerintah Indonesia dilihat memiliki legitimasi moral yang kaut untuk membela warga negara yang terancam hukuman mati di luar negeri.