Pemilukada serentak tahap pertama telah usai dan penguasa menduduki kursi pemerintahan. Penguasa daerah melaksanakan otonom pemerintahan sesuai rencana program. Pertanyaan muncul, bagaimana para pemimpin mengomunikasikan janji politik saat kampanye? Lalu, bagaimana teknis penyusunan program pemerintah daerah sesuai dengan program kampanye?

Politik sangat dinamis dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Politik yang dijalankan untuk meraih tujuan bersama seharusnya mengedepankan semangat pancasila. Dengan begitu pemenang konstalasi politik mampu mengejewantahkan janji dan kepentingan politik berjalan seiring sejalan. Kemudian lahirlah program-program yang mengedepankan kepentingan rakyat demi terciptanya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Keadilan sosial secara kedaerahan dirancang melalui program penjemputan aspirasi. Ada yang melalui masa kampanye, program musrembang, dan program turunan dari kebijakan pemerintah pusat. Bicara penjemputan aspirasi melalui tahapan kampenye akan membuat titik fokus kerja sesuai dengan kebutuhan daerah. Permasalahan suatu daerah dengan daerah lain berbeda di satu kabupaten atau kota.

Perkembangannya, tahapan perumusan program sesuai janji kampanye dan penjemputan aspirasi saat kampanye sangat kelabu. Bak angin yang bisa dirasakan namun susah menemukan bentuk fisiknya. Begitu pula program kepala daerah. Benturan realisasi janji kampanye adalah penyelarasan dengan hasil musrembang dan program pemerintahan pusat. Terlebih bila janji kampanye dan penjemputan aspirasi tidak disampaikan paska dilantik sebagai kepala daerah.

Kesalahan umum yang dianggap biasa adalah kepala daerah tidak bekerja sama dengan koran-koran maupun media online. Padahal kerja sama ini akan memudahkan kepala daerah untuk mensosialisasikan janji dan program kampanye. Sosialisasi menjadi alat bagi rakyat untuk memantau perkembangan program pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Di lain sisi, kepala daerah masih sibuk dengan aktifis kedaerahaan. Mereka menjalankan kebiasaan lama beralaskan melanjutkan program yang disusun setiap dinas dimasa pemerintahan sebelumnya. hal ini menutup kemungkinan realisasi janji kampanye dalam bentuk program nyata. Putaran waktu pun memenuhi kegiatan kepala daerah dengan menguatkan pencitraan personal.

Kepala daerah juga masih sibuk dengan realisasi janji “bagi-bagi kue” kepada tim kampanye juga para pendukung. Bagi-bagi kue kekuasaan ini bisa dilihat dari perturakan pimpinan dinas, lembaga atau BUMD. Bagi-bagi kue juga bisa malalui akomodir kegiatan yang masuk dalam program pemerintahan daerah. Contohnya: pemberian beasiswa, bantuan kemasyarakan atau pembangunan infrastruktur.

Menjaga Etika Melaksanakan Pancasila

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepala daerah menjaga etika politik. kepala daerah bisa saja mengakomodir semua kepentingan para pendukungnya secara bertahap. Namun bila itu terkait “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka maka pembuktian janji akan menjaga nama baik secara bersama.

Sejatinya kepala daerah menyampaikan kepada rakyat baik yang memilih atau bukan semua program pemerintahan kedepan. Program ini termuat di semua website dan media massa. Program dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk informasi agar terjadi kesepahaman perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Program kampanye, hasil rekomendasi musrembang dan turunan kebijakan presiden. Rakyat bisa melihat bahwa niat transparansi dikedepankan berdasarkan kekuatan dan kelemahan pendapatan daerah. Penyatuan tiga rencana program akan disusun dalam bentuk rancangan program pemda yang nantinya ditafsirkan oleh dinas-dinas.

DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota pun mampu menjaga serta mengawasi terlaksananya program pemerintahan daerah. Celah untuk mengakomodir kepentingan sepihak akan luntur dihadapan kepentingan bersama. Demi mewujudkan kesepahaman ini, maka kepala daerah perlu untuk berkomunikasi secara intens dengan anggota dewan. Jangan membedakan antar anggota dewan pendukung dan bukan pendukung.

Setelah itu, partai politik pun wajib menyusun agenda pertemuan bersama dengan kepala daerah. Tujuannya agar semua partai mendapatkan informasi yang sama atas program realisasi janji kampanye, rekomendasi musrembang dan turunan dari kebijakan Presiden. Pertemuan kepala daerah dengan pimpinan partai tingkat daerah membangun budaya politik yang santun dan terhormat.

Penulis mengusulkan agar kepala daerah bersama-sama dengan rakyat yang diwalkan melalui partai politik pada anggota dewan untuk menyatukan pandangan Pembangunan daerah. Karena para anggota dewan adalah pemegang amanah “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksaan” dengan kerja-kerja “permusyawaratan perwakilan” dari parpol di gedung DPRD.

Evaluasi yang Membangun

Teknisnya, paska sosialisasi program pemerintahan yang dijalankan dinas-dinas. Kepala daerah dan anggota dewan melaksanakan evaluasi program bulanan. Kenapa bulanan? Agar pemda bisa menjamin tahapan perencanaan program berjalan dan DPRD menjalankan fungsi pengawasan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, evaluasi bulanan menutup kemungkinan nepotisme tender pada proyek-proyek yang dilelang oleh pemda. Sangat tidak etis bila mengedepankan pembagian proyek atas dasar suka dan tidak suka. Memberikan kesempatan bagi semua pihak adalah jalan menjaga keberitikaan secara politik. yang kemudian akan menumbuhkembangkan penghormatan kepada penguasa pemerintahan.

Program ini akan membangun “persatuan Indonesia” yang terwakilan dari penyatuan program pembangunan daerah. Bersatunya para anggota dewan dan pimpinan parpol melalui komunikasi dan etik politik menjamin terselenggaranya program pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa menggunakan gaya “main sendiri” ala Ahok. Karena pemerintah dan perwakilan rakyat menjadi satu kesatuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seulurh rakyat Indonesia.

Bangunan komunikasi apik dan transparan dengan keepahaman atas persatuan melahirkan budaya baru. Budaya politik ini hidup dalam tatanan sosial politik yang “berperikemanusiaan yang adil dan beradab”. Setiap oarang perorang mengetahui bahwa program pemerintah dijalankan secara adil yang berarti jelas, terbuka, proporsional dan profesional. Semua saling membangun dan menjaga terselenggaranya program pemerintah.

Pada akhirnya, kepala daerah dan pimpinan atau elite partai menjalankan kehidupan politik yang beretika. Etika politik menjaga politisi berjalan sesuai jalur religionitas yang patuh dan tunduk pada kepercayaan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka tersusunlah pemerintahan dan program yang bersih, jelas, terbuka serta membangun. Karena budaya, komunikasi juga etika politik tidak tercederai oleh tingkah laku serta ucapan jahat.

Etika politik pasca pilkada adalah kegiatan menyeluruh sebagai perwakilan rakyat yang mengedepankan  nilai-nilai pancasila. Program kerja dan pekerjaan bernafaskan sila-sila pancasila. Evaluasi program kerja dan pekerjaan tumbuh dari semangat “Bhineka Tunggal Ika”. Akhirnya setiap kerja akan mencapai target dan tujuan perencanaan. Semoga saja!