Penulis
7 bulan lalu · 88 view · 4 menit baca · Politik 40814_60490.jpg
ECO NK1

Etika Politik, Keterbukaan dan Musyawarah

Dalam kehidupan masyarakat yang pluralis, yang terdiri dari multietnis, multiagama, dan berbagai aliran politik, maka diperlukan adanya sikap keterbukaan dan mengembangkan semangat musyawarah, terutama yang berkaitan dengan hak-hak publik. Menjaga agar ruang publik tetap diperuntukkan untuk kepentingan publik dengan manajemen yang terbuka. Tanpa keterbukaan akan menimbulkan kecurigaan, yang pada gilirannya akan memicu konflik.

Agar kebijakan publik dapat berjalan efektif, maka semua kebijakan publik harus dilahirkan melalui proses musyawarah, baik melalui institusi dan organisasi sosial, atau pada tingkat yang lebih tinggi di level pemerintahan. Masyarakat makin hari juga makin pintar dan dapat memperoleh informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang supramodern.

Karenanya, lembaga musyawarah yang terbuka, yang tidak didominasi oleh kelompok dan kepentingan tertentu, menjadi sangat penting untuk mengantisipasi adanya tegangan dan keresahan di lingkungan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat mengembangkan etika sosial yang merupakan jiwa dan denyut nadi kehidupan lembaga musyawarah yanag dikembangkan secara terbuka.

Bermusyawarah

Praktik musyawarah adalah bentuk etika sosial yang sangat fundamental, karena kodrat kehidupan masyarakat adalah perbedaan dan pertentangan pendapat. Tidak heran, misalnya, banyak pendapat seseorang tidak melahirkan solusi, tetapi malah berdampak pada konflik dan perpecahan di tengah masyarakat.


Di tengah kemelut politik yang serba tak pasti seperti sekarang ini, yang banyak melahirkan prahara-prahara yang begitu memilukan, adalah bermusyawarah yang menjadi akar solusi yang harus dilakukan. Misalnya, media sosial sebagai jejaring antarmasyarakat, juga dapat menjadi media penting bermusyawarah.

Ruang publik media sosial juga sudah sepatutnya menjadi tempat orang-orang agar dapat menggiring setiap aspirasi untuk diproyeksikan pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Wacana yang sehat, argumentatif dan solutif, adalah dasar paling utama untuk mencapai sebuah konsensus dalam suatu permusyawarahan.

Keadaan politik yang akhir-akhir ini selalu melahirkan prasangka-prasangka negatif, penuh kecamuk dan kemarahan, haruslah dipahami sebagai suatu masalah serius yang perlu segera diatasi. Perang antarkubu yang konon penuh rekayasa atau dibuat-buat, juga jangan sampai membuat masyarakat tenggelam dalam polemik berkepanjangan.

Melihat keadaan yang sudah sebegitu memprihatinkan itu, perlu kiranya membangun sebuah komunikasi publik yang benar-benar sehat. Lembaga-lembaga sosial, organisasi, dan insitusi pendidikan, juga sepatutnya bahu membahu dalam menghadapi situasi yang tidak sehat ini. Sebab, mereka adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki kapasitas, pengaruh dan dapat menjadi teladan yang baik bagi segenap masyarakat.

Jika kelompok intelektual tak lagi dapat bersikap objektif, dalam arti mampu memperjuangkan kebenaran secara terbuka tanpa dibatasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, maka selesai sudah harapan-harapan kita. Mereka perlu terlibat langsung dalam membenahi setiap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Media sosial juga dapat menjadi wadah yang memadai untuk bermusyawarah.

Politik Moral

Semua orang tahu, berpolitik adalah kegiatan yang bertujuan untuk merebut dan memperoleh kekuasaan. Dengan kekuasaan, seseorang atau kelompok masyarakat akan dianggap mempunyai akses yang besar untuk ikut merumuskan dan menetapkan kebijakan politik, yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Juga, kekuasaan politik memiliki kekuatan yang sangat nyata untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan politik, sering kali muncul fenomena politik kekuasaan, bukan politik moral. Perang antarkubu yang kita saksikan saat ini, lebih terasa semacam perang memperebutkan kekuasaan, bukan suatu sikap politik yang bermoral. Kubu satu, ingin mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai macam cara, kubu yang satu lagi ingin merebut kekuasaan, juga dengan cara apa saja.


Fenomena perpolitikan yang sejauh ini kita hadapi, lebih seperti politik kekuasaan yang semata-mata hanya ingin mempertahankan kekuasaan atau merebutnya. Banyak politisi menjadi terkesan hanya mencari popularitas, memainkan citra-citra ilusi dan memanfaatkan massa hanya untuk kepentingan mereka semata, yakni kepentingan merebut kekuasaan.

Jelas, politik kekuasaan banyak melahirkan prahara-prahara. Lihat saja, kesadaran politik masyarakat yang saat ini meningkat, sama sekali tidak diiringi dengan kesadaran politik yang kritis dan cerdas. Cara masyarakat menyikapi politik, lebih dipengaruhi oleh gaya-gaya politik kekuasaan yang dimainkan oleh elite politik melalui agen-agen rahasia mereka. Cyber army, misalnya, yang ditengarai telah menjadi kekuatan paling ampuh oleh antarkubu untuk membelah masyarakat.

Tentu, keadaan semacam ini tak boleh dibiarkan. Kita perlu membangun sikap politik yang sehat, di sinilah pentingnya politik moral. Politik moral memproyeksikan kekuasaan politik, murni pada level alat perjuangan, cita-cita moral dan kemanusiaan. Yakni mempertimbangkan kepatutan sosial sebagai dasar bagi menentukan sikap politik.

Politik moral adalah suatu keharusan, yang mesti dicapai oleh seorang politisi sejati. Melalui politik moral, pemerintahan menjadi lebih sehat, kuat, terkontrol, dan berlangsung untuk kepentingan memajukan kehidupan rakyat. Dengan kata lain, politik moral ini juga mengandaikan kedual belah pihak, yakni antara pemerintah dan rakyat, dapat bersama-sama memiliki kesepahaman, yang pada giliraannya politik pun akan tampak sehat.

Negara dan pemerintahan bukanlah sebuah sistem yang mutlak, kemutlakan justru terletak pada moralitas kemanusiaan. Pada wilayah ini, kapasitas manusia sebagai subjek yang bermoral, sekaligus makhluk sosial, dapat melaksanakan kemutlakan moral itu pada sistem kenegaraan yang serba terbatas. Dengan cara apa? Yakni musyawarah dan membangun diskursus yang sehat, agar solusi itu cepat ditemukan tanpa ada konflik dan gesekan-gesekan.

Titik persinggungan yang paling fundamental antara politik moral dan politik kekuasaan adalah melalui musyawarah dan sikap-sikap yang terbuka terhadap setiap pendapat-pendapat. Dalam musyawarah, orang dapat berdiksusi untuk menentukan pilihan-pilihan yang paling baik untuk selanjutnya diagendakan programnya pada jangka panjang.


Artikel Terkait