The ecological principle of unity in diversity grades into a richly mediated social principle: hance my use of the term social ecology. – Murray Bookchin

Membaca Glintung Go Green (3G) adalah upaya membaca tuntas solusi teknis untuk merevitalisasi persoalan ekologi perkotaan. Kendati sadar bahwa Administrasi Publik sarat akan fungsi yang, misalnya, dekat dengan proses membuat hingga melaksanakan ragam kebijakan publik. Justru terkadang menjadi sangat kontradiktif karena acap menimbulkan permasalahan paradoks dengan lingkungan. Sebab, proses formulasi kebijakan senantiasa dekat dengan agenda pembangunan. 

Secara ekologis, agenda pembangunan inheren dengan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Maka, jika ingin mengambil posisi sebagai radical ecology, argumen yang akan diucapkan adalah: manusia purba justru lebih baik dari manusia modern.

Pemerintahan Jokowi-JK dalam program kerja pembangunan yang diterjemahkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sedang menggalakkan bentuk pembangunan infrastruktur (sosial-ekonomi) masif agar mampu berkompetisi dalam pasar bebas global. Sehingga, argumentasi yang kerap diperbincangkan presiden hanya selesai pada proses politik semata. 

Tema lingkungan tidak lagi menjadi diskursus dalam perbincangan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kekuatan pikiran yang komprehensif guna menemukan alternatif pembangunan perkotaan, atau pembangunan infrastruktur ekonomi wilayah baru yang berwawasan ekologi.

Seperti inovasi Glintung Go Green (3G) di Malang, pemerintah (Administrasi Publik) harus mampu mendistribusikan program hijau serupa ke semua sektor ruang-ruang perkotaan di Indonesia. Sebab, hingar-bingar ruang perkotaan kian hari kian tidak bersahabat lingkungan. Besarnya skala-produksi industri kota, tingginya kuantitas trasnsportasi penghasil karbon, dan menyempitnya ruang terbuka hijau, menyebabkan warga perkotaan kekurangan akses terhadap udara bersih. 

Oleh karena itu, akan menjadi sangat ideal jika pola Good Governance pasca reformasi birokrasi dijadikan instrumen implementasi. Sebab, Good Governance telah memberi dalil bahwa kolaborasi antar pemerintah dan civil society akan berimplikasi pada efektivitas keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik.

Program etika lingkungan Glintung Go Green yang diinisiasi oleh Ir. H. Bambang Irianto yang adalah Ketua RW 23, berhasil menjadi gerakan sosial-ekologi inovatif untuk menjawab permasalahan mendasar wilayah ekologi perkotaan. 3G tidak hanya menjadi gerakan penghijauan lingkungan saja, namun berhasil bertransformasi menjadi ekonomi hijau. Sehingga, 3G mampu berkontribusi memperkaya aspek sosial-ekonomi warga setempat.

Dalam pelaksanaannya pemerintahan desa setempat menggunakan hak otoritatif untuk mengupayakan warga agar memiliki tanaman hijau pada tiap-tiap rumah. Bahkan, dalam film dokumenter berdurasi relatif panjang yang ditayangkan oleh Catur Wulandari saat berlangsungnya kelas untuk mata kuliah Analisis Administrasi Publik. 

Saya menemukan titik ekstrem dari antagonisme positif yang diucapkan oleh Ketua RW 23, ‘’tanaman hijau adalah sebagai syarat untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan, jika tidak memiliki tanaman hijau, maka tidak akan ada layanan administrasi untuk yang bersangkutan.’’ Bahkan, pihak RW bersedia membelikan tanaman hijau kepada warga yang tidak memiliki bea. Namun, dengan konsekuensi berkewajiban untuk merawat tanaman tersebut.

Adanya ancaman administratif oleh RW, tidak menjadi soal krusial warga untuk tidak menanam. Dengan atau tanpa peraturan, seharusnya tanaman hijau tetap harus diselenggarakan. Sebab, bumi punya hak untuk tetap hijau, tidak gundul. Selain itu, kesadaran warga justru hadir secara alamiah yang disebabkan oleh adanya kegelisahan kolektif tentang dunia yang sedang tidak baik-baik saja. tentu akibat adanya penghancuran ekosistem yang simultan dan pemanasan global.

Glintung Go Green menjadi aktivitas swadaya ekologi-sosial-ekonomi warga setempat yang secara sporadis berhasil memproduksi: hamonisasi sosial, romantisme, dan kerukunan. Agenda diskusi menjadi gelar hajat pertukaran wacana guna pengembangan inovasi dalam aspek yang lebih luar, serta menginformasikan eksistensi 3G ke samudra khalayak. Tak ayal jika kemudian 3G mendapatkan penghargaan Internasional, menjadi destinasi kampung pariwisata modern, role model style dan potensi unik local wisdom.

Peranan pembagian kerja Warga Gintung dalam mengelola Go Green dilakukan dengan swa-kelola (gotong royong). Warga tidak hanya merawat tanaman hijau hingga tampak indah saja, namun juga merambah ke tanaman yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Bercocok sayuran, buah, dan pangan, hingga bercocok dengan cara yang non-konvensional; hidroponik. Maka, dari kampung yang tadinya kumur (ekologi) dan memiliki kompleksitas masalah sosial-ekonomi, kini berhasil menjadi asri, produktif, dan berdampak langsung pada kehidupan ekonomi warga.

Oleh karena itu, jika merujuk pada terminologi Administrasi Publik, kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah melalu proses politik kekuasaan,  terlebih harus bersentuhan langsung dengan rakyat (populis). Pun, civil soecity (warrga) harus berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara yang, misalnya, merekomendasikan ide inovasi publik kepada pemerintah. 

Sehingga, pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat merumuskan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. persis seperti realitas ideal Glintung yang berkolaborasi dengan pemerintah, universitas dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Walaupun bermula dari kekuatan wacana ide semata, namun nyatanya, dapat berakhir dengan implementasi ide non-utopis.  

Enviormental Ethic

Seperti Fred W. Riggs (Administrasi Pembangunan, 1986), adalah sistem administrasi yang lebih maju yang mampu mengatasi berbagai hambatan lingkungan dengan lebih efektif. Artinya, ketika suatu lingkungan memiliki masalah yang sukar dipecahkan. Sistem administrasi yang kurang maju akan kualahan untuk menanganinya. Dan karenanya pula variabel-variabel lingkungan akan menentukan besarnya nasib dari baik buruknya sistem tersebut.

Pernyataan Riggs sangat relevan dengan program yang berhasil diinisiasi Warga Glintung, yaitu: kampung konservasi air. walau hanya terpaku pada penyelesaian banjir. Namun mereka mampu mengatasi persoalan banjir setidaknya di kampung mereka sendiri. Saya berasumsi, jika inovasi teknologi penampungan air semacam ini dibuat di tiap kampung-kampung kota besar rawan banjir seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Jambi, Palembang, maka akan meminimalisir terjadinya potensi banjir lokal yang berdampak pada terhambatnya stabilitas lini sektoral dan mobilitas massa. 

Bisa disimpulkan bahwa pemerintahan terkecil dari struktur hirarki Negara, RW. Mampu menjalankan fungsi administrasi prima yang dikarenakan penggunaan teknologi pencegah banjir. Selain itu, air tanah hasil endapan hujan dapat digunakan warga sebagai penyiram tanaman-tanaman. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Mochammad Bisri berkata:

‘’Glintung Go Green ini merupakan salah satu kampung di wilayah perkotaan yang berhasil mengatasi banjir di wilayahnya sendiri’’ (Artikel glingtunggogreen.com: Seminar Kampung Konservasi Air, 14 Mei 2017)

Vitalisme (Wahyudi Kumorotomo, 2015,) berpendapat bahwa prilaku yang baik ialah prilaku yang menambah daya hidup, sedangkan prilaku yang buruk adalah yang merusak daya hidup. Oleh karena itu, logika ekologi memberikan perspektif natural-nya kepada manusia untuk membangun relasi material yang melepaskan hirarki siapa mendominasi siapa antara alam dan manusia. Sehingga, alam sebagai tempat manusia tinggal tetap lestari dan berdampak positif bagi kehidupan manusia. 

Menurut Yukio Aoshima (Prof. Ir. Eko Budiharjo, 2015) masyarakat dan pemerintah berwawasan ekologi sebagai masyarakat yang peduli terhadap udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan hijau dan karunia-karunia alam lainya. Dengan itu, alam akan menjadi partner penghidupan manusia. Namun jika manusia berbuat sebaliknya. Maka alam akan menjadi ancaman marah bahaya.

Yang menarik adalah, Sistem administrasi RW 23 sebagai sistem administrasi yang berwawasan ekologi menjadi contoh konkrit bahwa aktivitas ekologi-sosial-ekonomi manusia bisa ditopang oleh alam. Maka, pengelolaan lingkungan berbasik ekologi musti menjadi program utama pemerintah tiap daerah.

Dalam Etika Administrasi Negara (Wahyudi Kumorotomo, 2015) dijelaskan beberapa aspek rasional etika aparatur administrasi yang diamanahkan untuk memperhatikan masalah lingkungan yang, misalnya, para birokrat memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang sehat. 

Para birokrat memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menentukan pengaturan proyek-proyek industri, pembukaan lahan baru, serta memberikan sanksi–sanksi kepada para pencemar lingkungan. Sayangnya, masih banyak para birokrat yang kurang memperhatikan masalah-masalah lingkungan atau silau terhadap kepentingan-kepentingan pemodal.

Civil Soeciety

‘’pertama, pembangunan yang menuntut partisipasi warga adalah model paling mutakhir yang diajukan para ahli. Kedua, gerakan pembangunan harus tumbuh dari bawah. Ketiga, tidak menjadikan dana sebagai penghambat” (artikel glintunggogreen.com: model pembangunan pertanian, bagian 2)

Jika ingin menggunakan dalil yang lebih kritis, kita bisa menganalisis verbatin diatas dengan berkembangnya proyek demokratisasi, bahwa masyarakat adalah bukan objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Maka, pembentukan organisasi-organisasi publik non-pemerintahan sangat diperlukan dalam upaya mengelola lingkungan perkotaan. 

Menurut Edward Newman dan Glen paolleto (Takashi Inoguchi, 2015) pelibatan warga negara dalam pembuatan rumusan kebijakan merupakan hal penting dalam meralat (rectifying) masalah lingkungan dan membuat prakarsa tersebut bisa lebih muda dilaksanakan. Pertumbuhan kelompok civil society juga menyoroti proses desentralisasi, begitu juga dengan peningkatan relevansi terhadap solusi yang didasarkan pada masyarakat dan lokal.

Pertama, jika melihat otoritas kepemimpinan Pak Bambang, ia menggunakan pola yang sangat transformasional dalam mengatur, mengelola, dan memimpin organisasi di Glintung Go Green, ia menolak pola transaksional serupa organisasi privat yang cendrung kaku dan otoriter. Pak Bambang meyakini betul bahwa kekuatan Glitung Go Green terletak pada partisipasi (soliditas dan solidaritas) massa warga. 

Kedua, skema struktur bekerja botom up, bukan top down. Segala proses pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah, selain itu, terdapat ruang terbuka untuk merekomendasikan ide-gagasan dari bawah, transparansi pengelolaan ko-oprasi, dan hubungan kerja yang horizontal atau non-hirarkis. 

Ketiga, kekuatan ekonomi mandiri warga melalui bisnis hijau merupakan titik balik arus perputaran modal ekologi di Glitung Go Greeen. Pasalnya, mereka hendak menghilangkan ketergantungan terhadap dana sosial dari pemerintah atau swasta. Komunalitas menjadi hal paling unik dalam keberlangsungan kerja warga pengelolaan Glintung Go Green.

Daftar Pustaka

  • Takashi Inoguchi & Edward Newman, Kota dan Lingkungan, 2003, Jakarta, LP3ES
  • Kumorotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, 2015, Jakarta, Rajawali Pers
  • Riggs Fred, Administrasi Pembangunan, 1971, Jakarta, Rajawali