Pembangunan super koridor ekonomi Pantai Utara Jawa. Proses industrialisasi penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan warga kawasan Pantai Utara. Berfokus pada ruang penghidupan petani,nelayan dan masyarakat hutan Pantura.

Di mana terjadi polemik dari ekspansi industri dan kawasan perumahan di Pantura. Ekspansi industri upaya pensejahteraan justru menjadi awalan ketidaksejahteraan itu sendiri. Berawal dari pembebasan lahan dan dampak keberadaan industri , hanya memberikan hasil buruk bagi petani, nelayan dan masyarakat hutan.

Hasil buruk yang di maksud; penurunan kualitas panen, bencana alam, hilangnya pekerjaan bertani dan mencari ikan. Permasalahan upah buruh kasar, pengalihan isu sertifikat tanah, ancaman terhadap pemilik tanah dan kriminalisasi warga yang menolak ekspansi industri.

Penulis mencoba memahami ekpansi industrialisasi di Pantura, menggunakan sudut pandang etika antroposentrisme politik lingkungan. Penggunaan sudut pandang etika antroposenstrisme sebagai upaya analisis konflik antara manusia dan alam di wilayah industrialisasi Pantura.

Verdinand (2020, 6) Menurut Kraft terdapat tiga perspektif dalam politik lingkungan antara lain perspektif pengetahuan, perspektif ekonomi dan perspektif etika lingkungan.

Perspektif etika lingkungan merupakan upaya kritik terhadap gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan aspek non-manusia. Dua teori besar etika lingkungan adalah antroposentrisme dan ekosentrisme. 

Antroposentrisme mengutamakan manusia dalam pengolaan alam bertolak belakang dengan ekosentrisme yang melihat alam memiliki keterkaitan satu sama lain.

Keraf (2010, 75) ekosentris menganggap antrophosentris penyebab alam rusak. Anggapan ini di patahkan oleh antroposentris. Bagi Antroposentris alam tidak bisa melakukan upaya maksimal tanpa bantuan manusia. Ibrahim et all (2019,4) Verdinand (2020, 16) Namun perebutan kebenaran yang relatif ini lebih condong ke arah antroposentris.

Kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang terjadi di pantura telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 4. Berbunyi, pembangunan ekonomi harus memiliki wawasan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dapat dilihat bagaimana upaya politik lingkungan Indonesia dalam bingkai hukum. Tidak mencondongkan pada aspek konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Fokus pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti kemakmuran dan kesejahteraan semata menjadi bom waktu bagi politik lingkungan Indonesia.

Proses industrialisasi sebagai upaya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pantura, menjadi bom waktu kerusakkan lingkungan di wilayah tersebut. Dampak yang diterima pun bertolak belakang dengan apa yang dicita citakan pemerintah.

Lantas apakah dari awal pemerintah lebih baik menggunakan pandangan ekosentris? Agar lebih terarah dan jelas, dibandingkan antroposentris?.

Mengutip satria (2009) Sejumlah proyek konservasi modern saat ini merupakan perwujudan biosentrisme yang diperantai sains. Seringkali kurang menyentuh dimensi sosial ( Property Right, mata pencaharian, norma budaya, pengetahuan lokal struktur sosial, dst). Sehingga memunculkan ketidakadilan pemahaman.

Seolah pemahaman sistem ekologi tidak terkait dengan sistem sosial dan ekonomi sehingga dalam hal ini kepentingan sumber daya lebih penting. Ekosentrisme justru meniadakan hak masyarakat lokal terhadap akses sumber daya alam.

Anthroposentrisme adalah teori yang menekankan bahwa kepentingan manusia sejalan dengan kepentingan lingkungan hidup. Ketika manusia melindungi ekosistem maka manusia akan menikmati manfaat dari konservasi dan proteksi ekosistem.

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah gagasan yang lahir untuk memperjelas prioritas manusia. Prioritas manusia adalah membangun ekosistem kehidupan yang mendukung kehidupan manusia. Verdinand (2020, 160) Pembangunan berkelanjutan bersifat inklusif memprioritaskan kehidupan makhluk hidup yang termajinalkan oleh industrialisasi dan modernisasi.

Untuk itu pembangunan perlu di jalan kan dengan wawasan lingkungan yang memadai di masyarakat. Apabila tidak seperti itu masyarakat hanya menjadi tumbal dan aktor perusak lingkungan itu sendri.

Dalam kaitannya koitmen pemerintah, apabila aturan dan kebijakkan yang dibuat pemerintah tidak transparan dan demokratis. Maka disrupsi dan manipulasi kebijakkan akan terus terjadi. Warga yang berwawasan dan memiliki ekonomi cukup akan dapat melawan ketidakadilan itu. Berbanding terbalik dengan warga yang kurang wawasan dan tidak memiliki ekonomi yang cukup.

Seperti masyarakat pantura yang mempertahankan ruang hidup mereka. Luntur akibat ancaman dan tawaran untuk menyelamatkan ruang hidup mereka. Masyarakat cendrung akan oportunis tanpa merespon bagaimana alam akan semakin rusak. Akibat ancaman dan bias pemahaman dari pemerintah tentang wawasan politik lingkungan.

Sekali lagi penulis menekankan, bukan sudut pandang Antroposentris yang salah namun penerapan yang tidak sesuai kaidah pemikiran antroposentris. Mengingat kembali inti pemikiran antroposentris adalah pemusatan manusia dan memahami siapakah manusia dalam pusat antroposentris.

Konstitusi negara belum mengatur siapa manusia yang dimaksud akhirnya bias tak terelakan. Pemerintah harus fokus terhadap kesejahteraan masyarakat pantura yang menguntungkan hidupnya dari ruang-ruang ekspansi industri di pantura, apabila manusia yang dimaksud adalah rakyat Pantura bukan investor asing.

Namun akan berangsur memburuk komitmen yang pemerintah tawarkan ke masyarakat apabila manusia yang dimaksud adalah investor asing. Representasi petani, nelayan, warga hutan dan ruang penghidupannya di Pantura akan terpinggirkan dan tidak dihiraukan dalam politik lingkungan Indonesia.