Hoaks difabrikasi dan didesain seolah-olah hasil kerja jurnalistik. Itulah sebabnya mengapa sebagian orang masih gagap membedakan mana hoaks dan mana yang faktual.  

Sebagian besar orang teperdaya hoaks karena format penyajiannya yang dibuat meyakinkan. Hoaks tidak jarang mengandung kutipan pendapat ahli, wawancara dengan tokoh tertentu, judul yang bombastis, sudut pandang berita yang sensasional, sampai gambar ilustrasi yang sangat representatif—yang mana hampir semuanya fiktif.

Hoaks didesain dari awal untuk menyamar sebagai produk jurnalistik, agar mampu memberi pengaruh tertentu pada publik.

Bagi orang yang literasi beritanya mumpuni, mengenali propaganda dan fabrikasi isu bukanlah hal sulit. Literasi berita menjadi salah satu alternatif jangka panjang untuk melawan hoaks.

Dalam pengertiannya yang paling sederhana, literasi berita berkaitan dengan pemahaman atas perbedaan fakta dan fiksi. Literasi berita menyasar sisi kognitif publik.

Dalam jangka panjang, literasi berita bertujuan untuk merangsang khalayak agar memiliki nalar kritis terhadap informasi yang beredar. Orang-orang perlahan akan meninggalkan kabar yang tidak reliabel dan mencari informasi yang faktual dari sumber yang dapat dipercaya bersama.

Hoaks biasanya difabrikasi dalam jumlah banyak. Pada 2017, Kominfo mencatat ada 800.000 situs penyebar hoaks di Indonesia. Bahkan pada 2020, ada 1.401 sebaran isu hoaks dan disinformasi terkait COVID-19.

Publik yang gagap membedakan fakta dan fiktif akan turut serta memperparah polusi ekosistem digital kita yang kini sudah terjangkit wabah hate speech.

Itulah pentingnya literasi berita.

Orang-orang yang ‘melek berita’ akan menjadi konsumen informasi yang lebih baik. Mereka akan mencari berita pada tempat terbaik di mana berita itu diproduksi, yakni kantor dan media berita yang kredibel.

Secara tidak langsung dalam literasi berita, garda terdepan yang berperan aktif adalah para jurnalis dan media itu sendiri. Mereka mengemban misi untuk mengajak publik secara bersama sadar akan literasi berita.

Publik yang literasi beritanya memadai akan menghargai perbedaan antara berita yang dikerjakan oleh media resmi dan konten sejenis lainnya. Mereka akan memberikan perhatian lebih pada jurnalisme profesional yang resmi secara hukum.

Hoaks didesain serupa dengan produk jurnalistik. Tidak semua orang paham bagaimana kerja jurnalistik sesungguhnya dalam menghasilkan produk jurnalistik.

Disiplin verifikasi, keberimbangan, transparansi metode, keadilan dan independensi merupakan nilai-nilai unggul jurnalisme. Tidak semua orang mengetahui bagaimana nilai-nilai jurnalisme dieksekusi di lapangan atau meja redaktur sebelum pada akhirnya menjadi berita terbit yang layak siap dibaca khalayak.

Jurnalis punya misi khusus untuk membuat publik melek metode jurnalistik.

Setidaknya, disarikan dari Radio Television Digital News Association Foundation  via Sekolah Jurnalistik, ada enam prinsip utama bagi penyedia dan konsumen berita atau informasi dalam literasi media.

Pertama, kebebasan berpendapat adalah landasan demokrasi. Jurnalisme profesional bekerja dengan etika. Mereka wajib memberikan informasi yang akurat, berimbang, adil, menggunakan metode yang transparan, serta mendasarkan pada fakta dan data yang dapat diverifikasi untuk menghasilkan produk jurnalistik yang reliabel.

Produk jurnalistik yang berkualitas akan merangsang publik agar bertindak efektif dan aktif. Jurnalisme mesti mendorong kebebasan sipil. Ide soal kebebasan sipil akan merangsang publik untuk lebih berdaya dalam menentukan dan mengambil keputusan bersama yang tercerahkan dan mencerahkan.

Orang-orang mesti dipandang berhak dan bebas untuk mengekspresikan pendapat mereka sejauh tidak melanggar kebebasan orang lain.

Ketidaksetujuan dalam proses mencari kesamaan nilai di tengah diskursus publik mesti dipandang wajar dan ideal. Gagasan yang saling bersaing akan berlomba menunjukkan keunggulannya pada publik. Publik juga yang nantinya akan menyeleksi gagasan tadi, apakah ditolak, dipertanyakan atau diterima umum.

Publik dengan arus informasi yang bebas dan adil dan mampu berbagi informasi di antara mereka akan mendapat informasi yang cukup untuk mendorong pimpinan politik agar membuat keputusan dan kebijakan publik yang aspiratif.

Kontrol publik yang memadai terhadap jalannya pemerintahan akan menjaga pemerintah untuk konsisten melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab pada kesejahteraan umum, menghargai pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil serta menjaga kondisi masyarakat agar senantiasa perbedaan pendapat dan keyakinan yang berbeda dihormati keberadaanya.

Prinsip kedua menyatakan bahwa keterampilan untuk membedakan fakta dari opini adalah sesuatu yang wajib dan mendasar bagi setiap orang.

Jurnalis mesti jeli untuk menyajikan laporan yang terang. Dalam arti, laporan mereka idealnya membimbing pembaca untuk mampu membedakan antara fakta dan opini. Hal itu penting agar pembaca tidak tersesat dan mendapat pemahaman yang keliru.

Media mesti melakukan upaya kolaboratif untuk memastikan agar warga negara mampu membedakan antara fakta, opini juga pendapat fiktif. Menjelaskan perbedaan berbagai jenis produk jurnalistik juga penting. Seperti kolom, surat kepada editor, editorial bahkan iklan.

Ketiga, jurnalisme yang etis akan menghasilkan informasi berita yang bermakna, bermanfaat, dapat dipercaya dan kredibel.

Dalam melakukan pekerjaan, jurnalis harus mengesampingkan pendapatnya sendiri. Jurnalis dimaksudkan untuk menjadi orang yang ahli mencari pendapat orang lain yang relevan, seperti ahli atau saksi mata. Hal itu akan memebaskan produk jurnalistik dari bias.

Setiap pemberitaan harus berdasarkan fakta yang telah diverifikasi, sumber yang kredibel, lebih dari dua sumber, metode yang transparan, mencakup kedua sisi, keadilan dan keseimbangan. Jurnalis wajib memberikan yang terbaik untuk tetap berpegang pada etika pers. Itu akan membangun kredibilitas media di mana mereka bekerja.

Pemberitaan yang bebas bias akan memudahkan publik untuk mengenali agenda atau motivasi narasumber, mengenali angle berita dan pada akhirnya publik lebih tercerahkan apabila nantinya mereka mesti bersikap dan mengambil keputusan atas suatu informasi.

Keempat, komunikasi massa yang efektif memerlukan informasi yang menyeluruh dari berbagai sumber untuk membangun konteks yang lebih bermakna sekaligus pemahaman akan dampak pemberitaan tersebut.

Jurnalis mesti menghasilkan produk jurnalistik yang masuk akal dengan informasi yang cukup, sumber yang valid beserta fakta dan data yang reliabel, sehingga pembaca atau publik mampu menarik pemahaman yang bermakna sesuai konteks yang relevan—bebas bias, spekulasi juga kesan yang sensasional.

Warga negara secara aktif mesti sadar akan tanggung jawab mereka sendiri dalam menerima berbagai informasi publik sekaligus risiko yang mungkin timbul karenanya.

Publik mesti dirangsang agar mendesak agar informasi publik dihasilkan dengan cara-cara yang sebagaimana mestinya, yaitu mendasarkan pada fakta dan data yang reliabel dan dapat diverifikasi kebenarannya.

Kelima, informasi yang efektif adalah informasi yang bisa diverifikasi. Disiplin verifikasi bagi jurnalis adalah hal wajib dan utama. Sumber berita mestilah yang terbaik, sehingga publik langsung mendapat produk media massa yang terverifikasi.

Kesalahan informasi jurnalistik adalah tanggung jawab media. Publik mesti didorong untuk bersikap hati-hati terhadap kepercayaan yang mereka berikan pada media tertentu. Itu akan mendesak media untuk meningkatkan kredibilitas mereka di mata publik dengan menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas dan membangun kesejahteraan bersama.

Keenam, informasi kini mesti dipandang sebagai sarana yang membangun dialog antar warga negara untuk menyuarakan pendapatnya dan untuk mengendalikan arus informasi yang bebas.

Jurnalis idealnya mewakili publik di mana dia tinggal. Namun demikian, ada saatnya mereka perlu untuk menantang nilai-nilai dan prakonsepsi publik yang telah mapan untuk menjaga arus informasi agar tetap bebas dan akurat, untuk kepentingan bersama. Jurnalis adalah mata, telinga dan mulut publik.

Mereka adalah anjing penjaga, terutama untuk mengawasi pemangku kepentingan yang secara sah berhak mengambil keputusan politik yang penting.

Jurnalis dan media memiliki privilese untuk membela mereka yang tidak punya kesempatan untuk diperhatikan dan diperhitungkan nilai-nilainya— misalnya kelompok rentan seperti minoritas  dan orang miskin--dalam arena politik, melalui cara-cara jurnalistik yang etis untuk mendorong terjadinya dialog publik yang membangun dan relevan.